Mahasiswi
2 bulan lalu · 66 view · 4 menit baca · Hukum 84967_16873.jpg

Pelecehan Seksual dan Hukum Berperspektif Korban

Menjadi seorang perempuan yang berada di tengah budaya patriarki adalah sebuah kenyataan yang sulit untuk dijalani. 

Anggapan bahwa perempuan merupakan manusia golongan kedua setelah laki-laki masih sering terjadi. Hal ini tidak terlepas dari konstruksi sosial yang sudah dibentuk sejak lama. Perempuan dianggap lemah, tidak berdaya, dan tidak punya hak yang setara dengan laki-laki.

Hal tersebut menimbulkan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dengan perempuan. Dengan superioritas yang dimiliki, laki-laki cenderung menganggap remeh perempuan dan tidak memedulikan bagaimana perlakuannya terhadap perempuan. Kurangnya edukasi mengenai relasi antara perempuan dengan laki-laki, serta batasan-batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, menjadi salah satu faktor mengapa sering kali perempuan menjadi korban pelecehan seksual.

Kontruksi sosial yang sudah mengakar dalam masyarakat mengenai dominasi laki-laki serta kecenderungan menganggap tubuh perempuan sebagai obyek candaan dan pemuas hasrat laki-laki merupakan problem serius dalam masyarakat hari ini dan bukan hal yang mudah untuk mengubahnya. Perlu adanya upaya serius dan edukasi secara intensif agar laki-laki dapat memahami batasan-batasan dalam berinteraksi dengan perempuan.

Kontruksi sosial yang patriarki juga sering menyalahkan perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang berusaha untuk mencari keadilan dengan melaporkan tindakan yang diterimanya kepada institusi yang berwenang. "Bagaimana penampilanmu ketika pelecehan seksual itu terjadi? Apa ketika itu kamu memakai pakaian yang terbuka atau ada gelagat yang cenderung memancing pelaku untuk bertindak seperti itu?" merupakan sejumlah model pertanyaan yang kerap dilontarkan kepada penyintas.

Atau mungkin ada pertanyaan lain seperti, “Waktu pelaku bertindak seperti itu, respon apa yang kamu berikan? Apa kamu sempat melakukan perlawanan? Teriak meminta pertolongan? Atau justru kamu juga menikmatinya?” Kecenderungan dalam menyalahkan korban dan intimidasi psikis yang didapatkannya membuat banyak penyintas yang memilih untuk diam dan tidak menindak-lanjuti pelecehan yang diterimanya.


Dampak Pelecehan Seksual bagi Korban

Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) tahun 2017 lalu, tercatat ada 70% korban pemerkosaan yang mengalami sensasi lumpuh di seluruh tubuhnya. Sensasi lumpuh tersebut dikenal sebagai Tonic Immobility di mana reaksi tersebut juga dialami oleh hewan mangsa yang diserang oleh predator. Bukan karena sang korban menerima, mengizinkan atau bahkan menikmati, namun lebih kepada reaksi takut yang berimbas pada kelumpuhan.

Tidak hanya kondisi kelumpuhan sementara pada korban pelecehan seksual yang ditemukan oleh Moller, mereka juga melihat lebih besarnya potensi depresi akut, bahkan stres pascatrauma yang dimiliki para korban yang mengalami kondisi kelumpuhan sementara dibanding mereka yang tidak mengalaminya. Karena banyak korban yang tidak menyadari bahwa kelumpuhan sementara bersifat alami dan spontan, penyalahan diri sendiri menjadi hal yang tidak terhindarkan.

Anggota Komnas Perempuan Magdalena Sitorus berpendapat bahwa pelecehan seksual selalu bermula dari otak si pelaku, bukan dari korban. Korban sebagai pihak yang paling dirugikan pasca terjadinya pelecehan seksual sudah sepatutnya mendapatkan dukungan moral dan penegakan keadilan atas apa yang telah diterimanya. 

Pelaku sebagai aktor utama terjadinya pelecehan seksual tidak mendapatkan dampak psikologis pasca pelecehan seksual. Justru pelaku mendapatkan kepuasan diri atas apa yang sudah dilakukannya.

Hukum yang Tidak Berperspektif Korban

Problema utama dalam penegakan keadilan bagi penyintas kekerasan seksual adalah masih lemahnya hukum positif Indonesia dalam menjelaskan secara tersurat mengenai pelecehan seksual. 


Pereduksian makna pada KUHP (Kumpulan Undang-Undang Hukum Pidana) mengenai pelecehan seksual hanya sebatas tindakan asusila menyebabkan sulitnya penegakan hukum bagi penyintas. Definisi yang terlalu terlalu luas pada kata tindakan asusila, menjadikan pasal ini termasuk pasal karet yang berpotensi timbul multi-tafsir bagi pihak yang mengejawantahkan narasi tersebut.

Kontruksi sosial yang patriarkis ini berdampak pada susunan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak adanya makna tersurat mengenai pelecehan seksual dan prosedur hukum yang jelas dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual membuat upaya penyintas dalam melaporkan kasus yang dialami kepada pihak yang berwenang mengalami keterhambatan dan tidak menemukan titik cerah.

Rumitnya prosedur yang ada membuat banyak penyintas memilih untuk menyelesaikan kasus yang dialaminya secara kekeluargaan. Apabila hal ini terus terjadi, maka tidak adanya hukuman yang membuat pelaku merasa jera atas tindakan yang telah dilakukannya. Hukuman kepada pelaku juga menjadi sarana edukasi agar ia dapat berlaku adil terhadap perempuan dan lebih menghargai hak-hak seksualitas orang lain.

Hukum yang memiliki fungsi memberikan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk korban pelecehan seksual justru rentan terhadap kriminalisasi perempuan korban pelecehan seksual. 

Seperti kasus yang dialami oleh mahasiswa Universitas Airlangga, dimana perempuan yang merupakan korban pelecehan seksual justru dikenakan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 4,8, dan 10 ketika kumpulan foto dan videonya diperjual-belikan oleh kekasihnya karena ia tidak terima diputuskan oleh perempuan tersebut.

Selain itu, Baiq Nuril yang mendapatkan pelecehan seksual secara verbal oleh rekan kerjanya justru dilaporkan oleh pelaku karena ia tidak terima rekaman percakapan telepon yang sebenarnya mengandung unsur pelecehan seksual telah disebar-luaskan.  Melalui persidangan, Baiq Nuril divonis telah melanggar 27 ayat 1 UU ITE oleh Mahkamah Agung. Kontradiksi seperti ini juga merupakan problematika serius bagi penyintas pelecehan seksual untuk mendapatkan keadilan.

Secara yuridis, hukum positif Indonesia masih belum memihak korban pelecehan seksual dan berpotensi menjadi ladang ketidakadilan bagi penyintas. Pereduksian makna pelecehan seksual menjadi tindakan asusila yang rentan terhadap timbulnya multi-tafsir, potensi kriminalisasi korban yang berusaha mencari keadilan, serta aparatur penegakan hukum yang justru menyalahkan korban adalah bentuk kegagalan penegakan hukum kita dalam memberikan keadilan bagi penyintas.

Maka perlu dilakukannya reformasi bagi produk hukum Indonesia yang ramah terhadap korban pelecehan seksual. Perlu adanya upaya dalam membentuk produk hukum yang khusus membahas mengenai pelecehan seksual secara komprehensif serta berperspektif terhadap penyintas. RUU PKS adalah jawabannya. 


Dengan disahkannya RUU PKS, maka akan tercapainya keadilan sosial bagi korban pelecehan seksual yang kebanyakan adalah perempuan. RUU PKS juga merupakan aktualisasi dari sila kelima Pancasila, karena sejatinya keadilan sosial yang dimaksud adalah keadilan dalam politik, ekonomi dan juga budaya.

Artikel Terkait