Selain bisnis rintisan (startup), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga sedang jadi tren bisnis saat ini. Selama situasi sulit dalam masa pandemi, UMK berhasil menunjukkan kekuatannya dengan merambah perdagangan elektronik (e-commerce) yang sedang digandrungi masyarakat. Hal ini terjadi seiring perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja yang mengikuti anjuran pemerintah untuk lebih banyak berada di rumah saja. Bila pelaku UMK mahir mengatur strategi dalam masa ini, bukan tak mungkin kesuksesan sedang menanti di depan mata.

Di sisi lain, tak dapat dipungkiri bahwa merintis usaha memang gampang-gampang sulit. Bermodal niat dan kerja keras saja tidaklah cukup. Sebut saja salah satu masalah klasik yang sering jadi dilema, yaitu perkara modal usaha. Padahal, peluang mengembangkan usaha masih terbuka lebar selama pelaku UMK memahami aturan dasar terlebih dahulu. Paling penting, tahu dulu tentang legalitas pendirian usaha untuk mendapatkan kepastian hukum. Mengapa hal ini diperlukan? Karena legalitas merupakan dasar penting dalam mendirikan usaha agar aman dan nyaman dalam berusaha.

Pada hakikatnya, badan usaha berbeda dengan perusahaan. Bila badan usaha adalah lembaga maka perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Tentu saja dalam melakukan kegiatannya, badan usaha berorientasi pada profit. Ada beberapa bentuk badan usaha, yaitu: perusahaan perseorangan (UD), persekutuan perdata (maatscchap), persekutuan di bawah firma, dan perseroan komanditer. Keempat badan usaha ini tidak berbadan hukum. Sedangkan badan usaha yang memiliki badan hukum adalah koperasi dan perseroan terbatas.

Dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang perseroan untuk UMK yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya.

1. Kriteria

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan salah peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Dalam PP ini, kriteria UMK dibedakan berdasarkan modal usaha (digunakan dalam pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha) dan hasil penjualan tahunan (digunakan untuk kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM) sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

Modal usaha paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan sedangkan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

b. Usaha Kecil

Modal usaha lebih besar dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha sedangkan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

2. Pendirian

Menurut UU Cipta Kerja, perseroan yang memenuhi kriteria kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Pendirian perseroan untuk UMK tersebut dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan memuat: maksud dan tujuan; kegiatan usaha; modal dasar; dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Pernyataan pendirian tersebut kemudian didaftarkan secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian. Jika kemudian diperlukan, perubahan pernyataan pendirian perseroan untuk UMK ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada menteri.

3. Keringanan dan kemudahan

Pemerintah memberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum Perseroan untuk UMK. Hal ini disebutkan dalam UU Cipta Kerja. Dalam PP No. 7 Tahun 2021 juga disebutkan bahwa pemerintah memberikan kemudahan dalam pendirian/legalisasi berupa pendaftaran perizinan berusaha bagi UMK dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk usaha dan/atau kegiatan UMK yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal Bantuan penyusunan Amdal tersebut berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.

4. Direksi

Direksi perseroan untuk UMK menjalankan pengurusan perseroan UMK bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Wewenang tersebut sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU Cipta Kerja, dan/atau pernyataan pendirian perseroan. Adapun kewajiban direksi perseroan adalah membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan tata kelola perseroan yang baik.

5. Pemegang saham

Pemegang saham perseroan untuk UMK merupakan orang perseorangan. Pendiri perseroan hanya dapat mendirikan perseroan terbatas untuk UMK sejumlah (satu) perseroan untuk UMK dalam (satu) tahun. Perlu digarisbawahi, bahwa modal dasar perseroan untuk UMK berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.

Pemegang saham perseroan untuk UMK tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan ini tidak berlaku bila:

a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

b. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

6. Pembubaran Perseroan

Dalam UU Cipta Kerja, pembubaran untuk UMK dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada menteri. Pembubaran dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

a. berdasarkan keputusan RUPS;

b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian telah berakhir;

c. berdasarkan penetapan pengadilan;

d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

e. harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

f. dicabutnya perizinan berusaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu dicatat, jika perseroan untuk UMK sudah tidak memenuhi UMK maka perseroan harus mengubah statusnya menjadi perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga semua pihak selalu mendorong UMK di Tanah Air agar lebih berdaya dan kompetitif guna mendukung perekonomian nasional.

Sumber:

1. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah