Pemerintah akhirnya melakukan penyesuaian harga BBM subsidi di awal September ini. Banyak yang memaklumi kebijakan tidak populis ini. Namun tidak sedikit pula yang mengkritik dengan berbagai macam narasi yang dilempar ke ruang publik. Dalam iklim demokrasi, semua pihak sah-sah saja berpendapat, toh itu bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh UU. Namun, mari sejenak menengok kembali data dan fakta dibalik keputusan ini.

Sinyal kenaikan harga BBM sesungguhnya telah lama diprediksi oleh banyak pihak. Hal itu beranjak dari sebuah fakta bahwa harga BBM  di dunia terus merangkak naik sejak semester I 2021, dimana harga-harga komoditas mengalami kenaikan. 

Padahal saat itu, APBN 2022 disusun dengan menggunakan asumsi dasar ICP (harga patokan minyak mentah Indonesia) hanya sebesar US$63 per barel. Dan kini ICP telah melambung sangat tinggi diatas US$100 per barel dan perubahan kurs menjadi Rp14.450 per US$.

Lonjakan kenaikan ICP itu tak lepas dari semakin tingginya tensi geopolitik global Rusia-Ukraina maupun ancaman resesi diberbagai negara. Namun, kita patut bersyukur karena ditengah tekanan itu, Indonesia tetap mampu menjaga petumbuhan ekonomi di 5,23 persen ditriwulan II ini. Salah satu kuncinya adalah upaya pemerintah menahan dengan sekuat tenaga agar kenaikan ICP itu tidak dibebankan langsung ke masyarakat dengan penambahan anggaran subsidi.

Pemerintah yang awalnya hanya menganggarkan Rp152T untuk subsidi kompensasi BBM, harus melakukan penambahan anggaran hingga tiga kali lipat menjadi Rp502,4T atau hampir 20% dari total APBN 2022. Kita perlu bersyukur, kenaikan harga komoditas juga menjadi “durian runtuh” bagi pendapatan negara. Penerimaan pajak dan bea cukai tumbuh sangat signifikan, sehingga pemerintah memiliki kekuatan untuk menambal kenaikan belanja subsidi yang semakin membengkak.

Namun, sangat disayangkan, subsidi yang telah digelontorkan itu justru banyak yang tidak tepat sasaran. Sebagian besar subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat mampu yang memiliki kendaraan pribadi. Bayangkan saja, dari Rp93,5 triliun untuk subsidi pertalite, 86 persen dinikmati oleh rumah tangga (RT) dan sisanya 14 persen oleh dunia usaha. Dan dari 86 persen RT itu, faktanya hanya 20 persen yang dinikmati oleh RT miskin dan 80 persen justru dinikmati RT yang mampu.

Narasi pemberian subsidi sebagai pro-rakyat miskin, nyatanya justru mengistimewakan mereka-mereka yang tidak berhak sama sekali. Padahal, anggaran subsidi Rp502,4 triliun itu jika dialihkan ke kebutuhan yang paling fundamental masyarakat semisal kesehatan dan pendidikan, justru akan memberi dampak yang luar biasa. 

Besaran subsidi itu mampu untuk membangun 3.333 rumah sakit berskala menengah dengan biaya Rp150 miliar per RS atau 227.866 sekolah dasar dengan biaya Rp2,19 miliar per sekolah. Lantas, apakah kebijakan subsidi ini tetap dipertahankan hingga membebani hampir sepertiga APBN?

Implementasi Subsidi di Sri Lanka

Pada bulan Juni lalu, Sri Lanka menjadi headline pemberitaan dimana-mana. Plt Perdana Menteri Wickremesinghe yang menggantikan Rajapaksa menyatakan bahwa Sri Lanka bangkrut. Banyak pihak yang mengatakan bahwa utang luar negeri yang tinggi adalah pemicunya. Padahal tingginya utang Sri Lanka merupakan akibat dari krisis ekonomi yang timbul dari pengelolaan keuangan negara yang amburadul.

Pemerintahan Sri Lanka diketahui baru terbentuk secara formal pada 2019. Tumpuan utama pendapatan negaranya bersumber dari sektor pariwisata. Namun, tak lama setelah berjalan, pandemi Covid-19 tiba-tiba melanda dan seluruh negara ketar ketir menghadapi situasi tersebut. 

Sejumlah pembatasan diberlakukan, termasuk Sri Lanka. Akibatnya, Sri Lanka kehilangan sebagian besar pendapatan yang bersumber dari sektor pariwisata. Jumlah wisatawan terjun bebas dari 2,3 juta pada 2019 menjadi hanya 120 ribu jiwa pada 2020.

Celakanya lagi, sejak memimpin Sri Lanka, Rajapaksa menerapkan kebijakan pemotongan pajak dan memberikan subsidi besar-besaran kepada masyarakatnya, baik pangan, BBM maupun listrik. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa 34,4 persen APBN 2020 Sri Lanka digunakan hanya untuk belanja subsidi.

Tentu saja itu dilakukan untuk membentuk citra yang baik di mata masyarakat, seakan-akan adil dan berpihak kepada mereka. Semua dimanjakan dengan harga BBM, listrik dan barang-barang yang murah, padahal sejatinya itu hasil subsidi belaka.

Darisini kehancuran itu berasal. Pembiayaan yang bersumber dari utang luar negeri, seharusnya digunakan untuk keperluan belanja produktif, justru seluruhnya digunakan untuk menutup belanja subsidi. Akibatnya saat pandemi melanda dan penerimaan negara terganggu, subsidi besar-besaran tersebut tiba-tiba dicabut secara keseluruhan sehingga menimbulkan protes dan kekacauan dimana-mana.

Inflasi melonjak sangat tinggi, sehingga terjadi kekurangan pasokan makanan, bahan bakar dan listrik. Ketiadaan kas negara menyebabkan Sri Lanka tidak mampu membayar kembali utang luar negerinya sebesar US$51 miliar atau sekitar Rp766 triliun yang akhirnya mendeklarasikan diri bangkrut.

Dinamika yang terjadi di Sri Lanka memberikan pelajaran penting betapa berbahayanya kebijakan subsidi yang tidak terkontrol dan sangat membebani anggaran negara. Kita tentu tidak ingin Indonesia mengalami hal serupa. Penyesuaian harga BBM subsidi adalah keputusan terbaik yang harus diambil pemerintah saat ini demi menjaga kesehatan dan keberlangsungan APBN.

Namun, pemerintah juga tak tinggal diam dengan dampak dari kenaikan BBM ini. Pemerintah telah mengalihkan Rp12,4 triliun belanja subsidi itu sebagai kompensasi kepada 20,65 juta KPM dalam bentuk BLT dan Rp9,6 triliun dalam bentuk bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja.

Sementara Pemda wajib memberikan bantuan kepada para pekerja sektor transportasi dan lainnya yang tidak mendapat skema BLT dengan total anggaran Rp2,17 triliun. Dampak naiknya inflasi juga akan diminimalkan dengan sinergi kebijakan pusat dan daerah untuk mampu mengendalikan harga-harga terutama akses kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin.

Akhirnya, APBN sebagai instrumen fiskal pemerintah haruslah dikelola secara sangat hati-hati, transparan dan berkesinambungan. Kenaikan harga BBM ini menjadi momentum melakukan reformasi kebijakan subsidi terutama subsidi BBM. 

Uang APBN yang sebagian besarnya dipungut dari pajak masyarakat, haruslah digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Untuk itu, APBN harus kita pantau dan kawal secara bersama-bersama agar tidak diselewengkan walau hanya serupiah pun.

Disc: Tulisan ini adalah opini pribadi dan tidak mencerminkan pandangan organisasi