MA akhirnya menolak kasasi yang diajukan Irwandi Yusuf dan kuasa hukumnya. Meski demikian, MA mengurangi masa tahanan Irwandi dari 8 tahun penjara menjadi 7 tahun dengan alasan jasanya atas perdamaian di Aceh.

Keputusan MA juga menuai tanda tanya besar. Dalam uraiannya dikatakan bahwa belum ada kerugian negara. Persoalan belum ada kerugian tersebutlah yang kini hangat diperbincangkan. 

Beragam teori konspirasi mengalir. Dan bukan konspirasi namanya apabila hal itu terungkap dengan jelas. Ada pendapat, Irwandi tokoh kritis yang dapat membuat gerah pusat. Karenanya, 'amputasi' peran Irwandi sangat urgen dilakukan.

Artinya, ada konspirasi pusat dan tokoh antek pusat di daerah yang bekerja sama dalam proses hukum Irwandi. Ada kepentingan tokoh pusat dan daerah yang bertemu di atas meja. Begitu kira-kira teori pertama yang kini menyelam di dalam secangkir kopi.

Pendapat lainnya mengatakan bahwa Irwandi merupakan cara pusat menghentikan dana otsus. Melalui kasus Irwandi, pusat ingin menghancurkan citra para mantan anggota GAM yang gagal mengelola dana tersebut.

Target dari operasi ini sekaligus ingin Parnas kembali berkuasa di Aceh. Selama ini, Parlok menguasai parlemen Aceh maupun eksekutifnya. Tentu saja mengingat nominal rupiah yang digelontorkan ke Aceh, Parnas butuh ATM dari kadernya yang ada di Aceh.

Hal itu sulit terlaksana apabila Parlok masih berkuasa. Pendapat yang kedua ini pun hanya mampu menyelam di antara secangkir sanger di sore hari.

Terlepas dari lemahnya kedua pendapat tersebut, pemilik pesawat hanakaru hokagata itu wajar bertanya-tanya pada majelis hakim mengapa kasasinya ditolak. Pasalnya belum ditemukan kerugian negara.

Publik juga memiliki pertanyaan yang sama, namun palu telah diketuk. Irwandi harus mendiami penjara meski tidak melakukan kerugian negara.

Peristiwa ini memberi pelajaran politik bagi elite Aceh yang berada di Parlok. Dukungan rakyat Aceh saja tak cukup. Mereka harus mendapatkan dukungan pusat, jika tidak ingin berakhir seperti Irwandi Yusuf.

Sementara bagi kader Parnas yang ada di Aceh, ini merupakan kesempatan mereka kembali merajai kekuasaan politik di Aceh.

Pertarungan 'pion' Parnas dan Parlok aromanya kian terasa. Dalam pertarungan tak seimbang itu, Parlok butuh strategi lebih cerdas. Sebaiknya mereka (Parlok) bersatu, tak lagi terpolarisasi yang selama ini terjadi.

Tak perlu lagi berebut proyek receh karena ada proyek besar yang sedang dipikul Parlok. Proyek mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat Aceh merupakan proyek yang harus sukses dieksekusi Parlok.

Karenanya, penyatuan visi dan misi merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Setelah 'badai' di salah satu Parlok berlalu, bukan mustahil Parlok lain akan mengalami 'badai' yang sama. Partai Aceh bisa jadi target operasi 'badai' politik selanjutnya.

Riak terhadap kepemimpinan Mualem mulai muncul. Entah siapa dalangnya, namun usaha untuk membelah Parlok itu mirip yang dilakukan terhadap Parlok-nya Irwandi. PA sebaiknya waspada akan 'badai' tersebut.

Jika PA berhasil dibelah, maka Parlok di Aceh tinggal sejarah. Hanya ada di buku-buku sejarah lokal maupun di skripsi mahasiswa jurusan sejarah atau sospol. PA dan Parlok lain harus belajar dari kasus Irwandi.

Anda tidak harus merugikan negara untuk dianggap korupsi dan masuk penjara. Berhati-hatilah terhadap pion-pion yang sedang mencari promosi. Mereka akan menghalalkan segala cara, karena politik bukan soal moralitas namun realitas.

Tidak ada konflik politik yang tidak direncanakan. Semua direncanakan, disutradarai, didanai, dan pemeran dalam konflik itu hanya menjalankan skenario serta arahan sutradara politik.

Apa yang terjadi pada Irwandi dan partainya bukanlah kebetulan. Tokoh-tokoh yang berperan pun bukan pula tanpa naskah. Namun sebagaimana uraian sebelumnya, bukanlah konspirasi apabila terungkap dengan jelas.

Cara terbaik menghancurkan citra tokoh politik atau tokoh publik memang hanya dengan isu uang dan perempuan. Tidak harus terbukti benar, yang penting masuk akal. Selanjutnya, biarkan masuk ke dalam otak publik, dikonsumsi berkali-kali hingga dianggap kebenaran.

Selanjutnya, apa pun hukuman yang dijatuhkan kepada tokoh tersebut akan dapat diterima publik. Meski Irwandi dikenal sebagai tokoh propaganda GAM, kali ini ia berhadapan dengan kekuatan politik yang lebih kuat.

Sejatinya Irwandi dapat memenangkan pertempuran itu seandainya tidak ada musuh dalam selimut. Dan seandainya Parlok tidak terpolarisasi. Di situlah adagium politik kembali berlaku. Dan Machiavelli benar lagi.

Hal serupa bukan mustahil terjadi pada Mualem, yang saat ini memimpin PA. Bisa pula menimpa elite GAM yang kini berada dalam lingkaran politik. Pertempuran fisik akan jelas siapa kawan dan siapa lawan, namun pertempuran politik tidak.

Bukan hanya bayangan sendiri yang dapat berkhianat, diri sendiri pun akan berkhianat melalui tindakan yang ceroboh, tanpa perhitungan dan emosional. Maka sebelum terjun ke politik, sebaiknya taklukan dulu diri sendiri.

Kasus Irwandi juga mengajarkan kepada rakyat Aceh agar selalu menjadi mitra bagi pemimpinnya. Jangan fanatik buta karena fanatik buta akan menciptakan pemimpin otoriter. Selanjutnya, pemimpin tidak lagi waspada, tidak lagi visioner, dan mudah terjebak kenikmatan sesaat.

Sekarang biarkan Irwandi menempuh pendidikan politik di jeruji. Yang di luar jeruji, bersiaplah karena 'badai' politik bisa hadir kapan saja.