Ikhtiar untuk mengurai benang kusut megakorupsi E-KTP yang menjerat Setya Novanto akan menjadi ‘pekerjaan’ yang menarik untuk diikuti. Letupan emosi kita saat menyaksikan setiap momen pengusutan kasus tersebut yang disajikan dengan epic, dramatis, dan penuh tipu daya, semakin menambah carut-marutnya persoalan yang tengah dihadapi bangsa ini. 

Tokoh publik yang seharusnya memberi keteladanan dalam berbahasa, menjadi contoh dalam bersikap, nyatanya tidak lebih dari seorang ‘badut politik’ yang menjadi bahan tertawan. Ironisnya, dukungan justru datang membabi buta dari beragam sisi yang semakin menunjukan telah luruhnya akal dan logika. Misalnya, ketika Fredrich Yunadi, seorang advokat yang berani ‘mati’ dan ‘mati-matian’ membela kliennya yang terjerat kasus korupsi tersebut, menjadi kondang dan populer hingga menjadi headline di berbagai media massa, hanya karena satu hal, ia menganggap dirinya cerdas. Benarkah?

Fredrich Yunadi mengingatkan Saya pada sebuh tulisan dalam koran kuno Belanda ‘Algemeen Handelsblad’ (1933) yang berjudul ‘De Pokrol bamboe in de Desa’. Manuskrip ini menjelaskan mengenai perilaku seorang pengacara yang berseliweran di Desa-Desa, yang kemudian dikonotasikan sebagai ‘penipu’ yang seringkali menjadi langganan tuan tanah Desa untuk ‘menghantam’ petani yang ‘bersuara’ bising. 

Istilah ‘pokrol bambu’ kemudian dikembangkan menjadi frasa yang merujuk pada seorang pengacara yang bukan tamatan sekolah tinggi atau yang tidak terdaftar secara legal. Maka tidak heran, ketika menyaksikan kelakuannya di persidangan yang acapkali mengundang tawa, kita melihat sosok pokrol bambu dalam diri Yunadi. Terlebih, saat Ia justru di duga menggunakan ijazah palsu dibalik digelarnya yang mentereng.

Namun terlepas dari kasus di atas yang masih menjadi misteri, kenyataan bahwa ijazah palsu masih sering diadopsi sebagai pilihan, terutama untuk berbagai keperluan jabatan, tentunya menjadi paradoks bagi dunia pendidikan itu sendiri. Elemen penting dari pendidikan adalah bagaimana kejujuran itu bisa diajarkan dan sekaligus diterapkan, namun yang terjadi, justru pendidikan semakin erat dengan kecurangan dan kejahatan. 

Kasus ijazah palsu adalah satu dari sekian kasus kejahatan akademik yang terjadi di negara ini. Kasus pelacuran akademik yang melibatkan instansi pendidikan dan pelaku pendidikan juga masih menjadi persoalan yang belum usai, terutama di perguruan tinggi. Dulu sempat muncul kasus Universitas Berkeley yang memperjualbelikan ijazah hingga kenyataan bahwa banyak yang telah menggunakan ijazah-ijazah itu untuk mengisi jabatan negara. Maka tentunya menjadi wajib bagi kita untuk bertanya, mengapa ini bisa terjadi?

Pendidikan dalam Belenggu Demoralisasi

Degradasi moral yang menjangkit para pelaku pendidikan saat ini telah menyebabkan bobroknya pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Kasus jual-beli ijazah, plagiarisme oleh berbagai civitas akademika, tawuran antar pelajar, praktik seks bebas dan penggunaan narkoba yang membudaya di kalangan remaja, telah mencerminkan menurunnya moral dan integritas bangsa tersebut. 

Minimnya kesadaran dalam memahami makna pendidikan yang seutuhnya, yakni ‘memanusiakan manusia’, yang berarti menjadikan manusia itu menyadari penuh kodratinya sebagai manusia yang sempurna, baik dari segi kecerdasan emosional, spritual maupun moralitasnya, dianggap sebagai salah satu alasan mendasar mengapa problematika itu kian menggurita. Mengapa demikian?

Dewasa ini, konsepsi pendidikan humanis yang mendasari lahirnya pendidikan modern di Indonesia, telah bergeser menjadi pendidikan yang pragmatis-kapitalis. Pendidikan saat ini telah berada dalam jalur yang ‘sesat’ dikarenakan hanya menjadikan pasar sebagai orientasinya. Dengan kata lain, arah pendidikan saat ini dimaksudkan untuk mencetak manusia-manusia yang siap ‘dipasarkan’. Bukan melahirkan manusia yang siap menciptakan perubahan-perubahan bagi masyarakat.

Implikasi dari mengakarnya paradigma diatas telah mereduksi makna pendidikan yang esensial itu sendiri, yakni memuliakan manusia. Manusia yang mulia ialah manusia yang memiliki karakter-karakter yang mulia pula, seperti manusia yang religius, kreatif, mandiri, jujur, dan sebagainya. Artinya, pendidikan memiliki peran dalam membangun karakter-karakter tersebut. Pendidikan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, haruslah memajukan karakter agar manusia dapat menjadi manusia seutuhnya.

Pentingnya pembangunan karakter dalam dunia pendidikan juga dimaknai oleh Mahatma Ghandi, yang pernah merumuskan tujuh dosa besar yang menghancurkan, yakni salah satunya ialah pendidikan tanpa karakter. Menurutnya, meskipun pengetahuan yang dangkal itu berbahaya, namun jauh lebih berbahaya pengetahuan tanpa karakter yang kuat dan berprinsip. 

Ghandi lantas mengibaratkan, bahwa perkembangan intelektual murni yang didapatkan melalui proses pembelajaran, tanpa diimbangi dengan perkembangan karakter internal yang sepadan, sama halnya dengan menyerahkan mobil sport bertenaga tinggi ke tangan remaja yang kecanduan obat bius, maka yang terjadi ialah kehancuran.

Sialnya, kondisi saat ini sama halnya dengan kondisi yang dikhawatirkan oleh Ghandi. Degradasi moral yang sempat disinggung diawal menjadi realita yang mengemuka saat ini. Banyak sekali kasus-kasus yang menjadi cerminan menurunnya karakter bangsa tersebut. Salah satunya ialah menjamurnya pelacuran akademik yang terjadi di perguruan tinggi. 

Dalam hal ini, perguruan tinggi memang menjadi tempat yang mudah untuk disusupi pemahaman-pemahaman yang menjurus kepada perilaku yang pragmatis (instan), seperti misalnya menyontek, plagiarisme, jual-beli ijazah, dan perilaku-perilaku lainnya yang bahkan bukan hanya menonjolkan ketidakjujuran akademik, namun juga kriminalitas akademik.

Pelacuran Akademik yang Menjamur

Academic dishonesty merupakan istilah yang digunakan oleh Lambert, Hogan, dan Barton untuk merujuk pada kecurangan akademik, yakni tindakan seorang pelajar untuk menggunakan cara-cara yang tidak sah dalam setiap karya akademik. Selain itu, istilah ini juga secara leksikal dapat diartikan sebagai ketidakjujuran akademik. Dalam hal ini, Hendrick mendefinisikannya sebagai perilaku yang mendatangkan keuntungan bagi seorang pelajar secara tidak jujur, termasuk di dalamnya mencontek, plagiarisme, mencuri, dan memalsukan sesuatu yang berhubungan dengan akademis.

Salah satu bentuk ketidakjujuran akademik yang dianggap paling berbahaya ialah pelacuran akademik. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pelacuran itu sendiri ialah suatu aktivitas penjualan jasa yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. 

Meskipun secara umum istilah pelacuran itu melekat pada penjualan seks semata, namun dalam perkembangannya, istilah itu juga digunakan dalam bidang akademis. Sebagai contoh, misalnya jasa pembuatan karya ilmiah yang menjadi syarat kelulusan dan/atau ijazah, yang memang dipandang tidak jauh berbeda dengan praktik pelacuran, dikarenakan penyedia jasa memberikan pelayanan agar mendapatkan imbalan.

Bentuk pelacuran akademik yang masih menjamur bisa dilihat dari munculnya kasus-kasus jual-beli ijazah yang mulai memenuhi pemberitaan beberapa waktu silam. Dalam hal ini, ijazah yang dimaksud dibagi menjadi dua jenis, yakni ijazah palsu dan ijazah asli tapi palsu (aspal). Dalam pengertiannya, ijazah palsu ialah ijazah yang dikeluarkan oleh perorangan atau lembaga yang tidak berizin sebagai perguruan tinggi. 

Sebagai contoh, misalnya kasus ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Universitas Berkley di Jakarta, Universitas Sumatera dan Universitas Generasi Muda di Medan, dan STIE Adhi Niaga di Bekasi. Sementara itu, ijazah aspal adalah ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi resmi, namun mahasiswanya tidak menjalankan aturan perkuliahan sesuai aturan, misalnya, seorang mahasiswa yang tidak pernah datang perkuliahan, namun mendapatkan ijazah saat prosesi wisuda.

Menjamurnya pelacuran akademik seperti contoh-contoh diatas, seharusnya dapat membuat bangsa ini malu dan berbenah diri. Perlu adanya suatu upaya yang nyata dari pemerintah dan elemen lainnya yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan diatas. 

Dalam hal ini, penulis merasa perlu membangun kembali Pendidikan Karakter di perguruan tinggi. Oleh karena makna pendidikan karakter di perguruan tinggi telah dikerdilkan melalui pembatasan asumsi, bahwa karakter mahasiswa sudah sempurna melalui pendidikan di tingkat dasar dan menengah, sehingga eksistensinya tidak lagi diperlukan.

Membangun Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi

Berkaca pada fenomena diatas yang secara umum disebabkan oleh rendahnya karakter dan moralitas manusia di perguruan tinggi, maka sudah seharusnya pendidikan karakter dibangun sekaligus menjadi ruh bagi perguruan tinggi tersebut. Dalam hal ini, pendidikan karakter hendaknya dirumuskan dalam kurikulum, diterapkan dalam metode pendidikan, dan dipraktikkan dalam pembelajaran. Sehingga, Tridharma perguruan tinggi yang menjadi inti kegiatan perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan berkarakter.

Sebagaimana yang termuat dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025, pendidikan karakter dalam perguruan tinggi juga dapat berfungsi sebagai: 1) Pengembangan potensi dasar, agar berhati baik, berpikiran baik, dan berprilaku baik, 2) Perbaikan perilaku yang kurang baik dan penguatan perilaku yang sudah baik, dan 3) Penyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. 

Dengan demikian, pendidikan karakter di perguruan tinggi juga tidak kalah pentingnya dari pendidikan karakter di pendidikan dasar dan menengah. Oleh karenanya, setiap perguruan tinggi hendaknya memliki model pendidikan karakter yang efektif, dengan mempertimbangkan visi, misi, dan karakteristik masing-masing perguruan tingginya.

Model yang dapat diterapkan untuk membangun pendidikan karakter dapat dilaksanakan melalui empat pilar pendidikan karakter, yakni melalui: 1) Tridharma Perguruan Tinggi, yakni dalam hal pengintegrasian nilai-nilai utama ke dalam kegiatan pendidikan, penelitian serta publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat; 2) Budaya organisasi, seperti pembiasaan dalam kepemimpinan dan pengelolaan perguruan tinggi; 3) Kegiatan kemahasiswaan, yakni pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam kegiatan kemahasiswaan, seperti Pramuka, Olahraga, Karya Tulis, Seni, dan sebagainya; serta 4) Kegiatan keseharian, misalnya dalam hal penerapan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus, asrama/pondokan/keluarga, dan masyarakat.

Membangun pendidikan karakter di perguruan tinggi bukanlah perkara yang mudah. Namun bukan berarti tidak dapat dilakukan selama ada komitmen yang kuat antara pihak yang terlibat untuk bahu-membahu merealisasikannya. Terlebih, ketika permasalahan yang diakibatkan rendahnya karakter dan moralitas, seperti pelacuran akademik yang kian menjamur, sangatlah mendesak kita untuk memperbaiki demoralisasi tersebut.

Secepatnya, bangsa ini harus menyadari pentingnya membendung degradasi moral melalui pendidikan karakter.