Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menerima klarifikasi dari stasiun televisi Indosiar tentang program siaran sinetron Suara Hati Istri yang mendapat banyak protes dari masyarakat lantaran menampilkan artis berusia 15 tahun berperan sebagai istri ketiga. Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Nuning  Rodiyah menjelaskan, pihak Indosiar telah menerima semua masukan publik atas sinetron tersebut. Tindak lanjut dari Indosiar ke depan adalah mengganti pemeran dalam tiga episode mendatang. 

Zahra yang berperan sebagai istri ketiga dari karakter pak tirta dianggap belum memenuhi syarat minimum umur yakni 18 tahun untuk dapat memerankan seorang istri. Umur artis pemeran Zahra tersebut masih 15 tahun sehingga membuat Indosiar dituduh telah mempromosikan tindakan pedofilia. Menggunakan anak di bawah umur untuk kepentingan peran yang bukan pada porsinya yaitu seorang istri. Sehingga tindakan tersebut dianggap telah melanggar undang-undang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak yang mendefinisikan bahwa sebelum seseorang berusia 18 tahun maka seseorang tersebut masih dianggap seorang anak.

Seperti halnya yang tercantum dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pasal 4 poin h yang menyatakan bahwa prilaku penyiaran harus menghormati dan menjunjung hak anak-anak dan remaja. masih pada isi P3SPS pada bagian BAB X tentang perlindungan anak dalam pasal 14 ayat 2 mengatakan bahwa Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. 

Berdasarkan pendekatan undang-undang perlindungan anak dan P3SPS jelaslah bahwa Indosiar dalam sinetronnya yang berjudul "Suara Hati Istri" telah melanggar kedua undang-undang tersebut akibat keputusannya memberikan peran 'Zahra' sebagai istri ketiga kepada seorang anak yang baru berusia 15 tahun. Lebih jauh dari itu Indosiar dituduh telah mempromosikan prilaku pedofilia karena telah mempertontonkan seorang pria dewasa yang memiliki ketertarikan terhadap anak di bawh umur terlebih pria tersebut memperunting tiga orang istri dengan istri ketiga tersebut 'Zahra' yang masih di bawah umur.

Nuning Rodiayah selaku anggota KPI pusat memberi kritik tegas terhadap Indosiar bahwa, Indosiar harus melakukan evaluasi terhadap sinetron Suara Hati Istri secara menyeluruh, baik dari sisi pemeran ataupun tema cerita. Pada prinsipnya, KPI berkepentingan untuk memastikan layar kaca mengedepankan prinsip perlindungan untuk anak. “Jangan sampai ada hak anak yang terlanggar karena televisi abai dengan prinsip tersebut,” tegas Nuning kepada Indosiar.

Dalam publikasi resmi KPI Nuning memberi himbauan tegas untuk siapapun yang terlibat dalam produksi sinetron tanah air. Nuning mengingatkan dengan sangat tegas bahwa, sinetron hingga saat ini masih menjadi program siaran dengan magnet paling besar untuk mendapatkan perhatian publik. “Kita tentu berharap, sinetron tidak menyebarluaskan praktek hidup yang dapat merugikan kepentingan anak Indonesia,” tegasnya. 

Sebagai langkah kongkret KPI dalam mengupayakan siaran televisi yang semakin sadar hukum dan peduli terhadap perlindungan anak, KPI akan segera memanggil pihak rumah produksi dan juga pihak Indosiar, untuk memastikan perbaikan yang dilakukan telah berjalan baik. Nuning berharap, kasus ini juga dapat menjadi koreksi pada semua lembaga penyiaran untuk lebih ketat lagi dalam melakukan kontrol atas kualitas program yang dihadirkan ke tengah masyarakat. 

Upaya pemanggilan yang dilakukan oleh KPI terhadap pihak berwenang Indosiar tersebut diharapkan dapat menjadi langkah nyata bahwa negara hadir dan peduli terhadap penegakan peraturan perundang-undangan. Mungkin masih banyak masyarakat yang menganganggap sinetron yang memiliki rating tinggi cenderung tidak mendapat teguran serius saat mereka diketahui melakukan pelanggaran sebab uang yang mengalir besar, pantas jika aparatur negara seperti KPI diam karena mereka juga mersakan uangnya.

Anggapan miring tersebut tentu dapat dipatahkan oleh KPI melalui upaya tegas yang tengah dilakukan KPI kepada sinetron 'Suara Hati Istri' yang tayang di salah satu stasiun televisi raksasa tanah air, Indosiar, tersebut. meskipun tayang di stasiun televisi besar berskala nasional dan sinetron yang ditindakpun tengah mendapat rating nasional yang sangat tinggi, KPI tetap tegas menindak sinetron tersebut tanpa pandang bulu.

Dengan adanya peringatan keras dan langkah kongret KPI melakukan pemanggilan terhadap rumah produksi dan pihak dari Indosiar tersebut juga diharapkan akan menjadi pendidikan tersendiri bagi seluruh rumah produksi agar dapat menciptakan tayangan yang lebih berkualitas, mendidik, melindungi hak anak dan yang pasti tidak melanggar hukum perundang-undangan yang berlaku.

upaya tegas ini juga dilakukan untuk menjadikan pihak berwenang dari setiap stasiun televisi untuk lebih teliti dalam melakukan pengawasan terhadap setiap program-program yang telah dibuat, sehingga kedepannya kesalahan yang sama tidak terjadi kembali. Menciptakan tayangan yang berkualitas yang dibuat dengan teliti sebagai upaya mengedukasi masyarakat harus lebih giat dilakukan. Kerjasama negara, seluruh elemen masyarakat dan semua pelaku industri pertelevisian tanah air harus terus terjalin demi terciptanya tayangan yang berkualitas untuk bangsa Indonesia.