Perkembangan teknologi di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Inovasi yang terjadi di berbagai bidang dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Agar perkembangan teknologi tersebut dapat mendukung pembangunan serta meningkatkan daya saing nasional pada era globalisasi ini, dibutuhkan sejumlah regulasi sebagai pelindungan hukum bagi kekayaan intelektual di bidang teknologi, yaitu paten.

Sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual, menurut UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pelindungan paten meliputi: paten (diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri); dan paten sederhana (diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri).

Salah satu contoh paten adalah konstruksi cakar ayam, yaitu teknologi dalam bidang konstruksi berbentuk pondasi bangunan. Teknologi yang ditemukan oleh Prof. Dr. Ir. Sedijatmo pada tahun 1961 berupa pondasi yang memungkinkan sebuah bangunan dapat dibangun di atas tanah yang memiliki struktur lunak seperti rawa. Teknologi ini sudah dipatenkan di lebih dari 40 negara. Sedangkan contoh paten sederhana adalah helm charger tenaga surya.

Sejumlah strategi dibutuhkan untuk memajukan paten dalam negeri, salah satunya adalah melalui perbaikan regulasi. Lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020 yang lalu mengubah beberapa ketentuan dalam UU Paten dengan tujuan untuk semakin memperjelas dan memberikan kemudahan. Beberapa ketentuan yang diubah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dari Produk atau Proses yang Telah Ada dalam Hal Paten Sederhana

Dalam Pasal 3 UU ayat (2) UU disebutkan bahwa paten sederhana salah satunya diberikan untuk pengembangan dari produk atau proses yang telah ada. Dalam UU Cipta Kerja, hal tersebut dirinci meliputi: produk sederhana; proses sederhana; atau metode sederhana. Selanjutnya, dalam penjelasan UU Cipta Kerja diuraikan bahwa paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.

2. Pelaksanaan Paten di Indonesia

Pasal 20 UU Paten menyebutkan bahwa pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia yang mana hal tersebut harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Hal ini diubah dalam UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa paten wajib dilaksanakan di Indonesia dan pelaksanaannya disebutkan lebih rinci, yaitu: paten-produk (membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi paten); paten-proses (membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi paten); atau paten-metode sistem dan penggunaan (membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi paten).

3. Lisensi Wajib

Pasal 82 ayat (1) huruf a dalam UU Paten diubah menjadi: “Paten tidak dilaksanakan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan paten.” Meskipun demikian, tidak terdapat perbedaan mendasar tentang lisensi-wajib yang merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dalam UU Cipta Kerja. Kemudian, tidak terdapat perubahan dalam Pasal 82 huruf c di mana ketentuan ini dimaksudkan agar paten yang diberikan belakangan dapat dilaksanakan tanpa melanggar paten yang terdahulu melalui pemberian lisensi wajib oleh menteri.

4. Pemeriksaan Subtantif atas Paten Sederhana

Sama halnya dengan UU Paten, dalam UU Cipta Kerja disebutkan bahwa Permohonan Pemeriksaan Substantif atas paten sederhana dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya. Hanya saja, jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana yang disebutkan dalam Pasal 122 ayat (2) UU Paten ini tidak disebutkan dalam UU Cipta Kerja.

5. Pengumuman Permohonan Paten Sederhana

Bila dalam Pasal 123 ayat (1) UU Paten disebutkan bahwa pengumuman permohonan paten sederhana dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana, maka dalam UU Cipta Kerja jangka waktu tersebut dipersingkat, yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. Pengurangan waktu ini tentu saja merupakan kabar yang menggembirakan bagi pemohon paten sederhana. 

Sebaliknya, masa waktu pengumuman yang semula dilaksanakan selama 2 (dua) bulan menjadi 14 (empat belas) hari kerja saja terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten sederhana. Perlu dicatat, hal ini dikecualikan terhadap ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4), bahwa keberatan terhadap Permohonan Paten sederhana langsung digunakan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

6. Keputusan Persetujuan/Penolakan Paten Sederhana

Pengurangan waktu juga berlaku dalam Pasal 124 ayat (1) UU Paten sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja. Jika semula keputusan menteri untuk menyetujui atau menolak permohonan paten sederhana paling lama 12 (dua belas) bulan, maka dalam UU Cipta Kerja, menteri wajib memberikan keputusan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan paten sederhana. Sama halnya dengan UU Paten, permohonan paten sederhana yang diberikan oleh Menteri tersebut dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik, yaitu berupa sertifikat paten sederhana sebagai bukti hak.

Selain 6 poin di atas, hal lain yang tak kalah penting ialah, bila Anda yang ingin mengajukan permohonan paten, tata cara pengajuan pendaftaran paten telah diatur dalam Permenkumham No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten. Pengajuan permohonan ini dapat dilakukan secara daring (online) dengan mengisi formulir secara elektronik/online melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham R.I., yaitu paten.dgip.go.id. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemohon mengajukan permohonan dari mana saja, tidak perlu datang ke kantor DJKI atau ke Kanwil Kemenkumham di ibukota provinsi.

Hadirnya UU Cipta Kerja yang mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam UU Paten diharapkan dapat mendorong inovasi dan investasi di Tanah Air, yang bermuara pada perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pada hakikatnya, pengakuan negara terhadap hak paten merupakan wujud nyata terhadap pelindungan kekayaan intelektual anak bangsa.

Sumber:

1.  UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3. Permenkumham No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten

4. Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Paten (Edisi 2020)

5. Inilah 7 Karya dari Indonesia yang Diakui Dunia dan Dapat Hak Paten