10 bulan lalu · 3026 view · 4 min baca menit baca · Hukum 29298_30933.jpg
Ilustrasi: @andresyuris

Pasal Kolot itu Makan Korban Lagi

Meiliana namanya, asal Tanjung Balai, Medan, Sumatra Utara. Niatnya yang ingin hidup damai tanpa gangguan dari berisiknya suara azan, malah dipersepsi yang bukan-bukan. Bahkan kini, ia ditetapkan sebagai terdakwa penistaan agama berdasar aturan kolot: Pasal 156a KUHP.

Teringat kasus yang menimpa Ahok. Dengan pasal kolot itu, sosok pelayan rakyat ini dibui selama 2 tahun.

Tetapi yang parah dari sekadar bui, tentu saja, adalah cap “penista agama”. Istilah itu akan terus melekat, sampai yang melabelinya dan yang sudah terlanjur termakan pengaruh pelabelan itu mau meninggalkan ajaran-ajaran kolotnya; sudah mulai pakai akal sehat dalam merespons sebuah kasus, tentang apa pun.

Pakai akal sehat? Apakah mungkin? Terutama untuk orang-orang yang malas berpikir, yang jumlahnya di negeri ini terus bertambah saja, saya rasa mustahil. Masih butuh waktu yang panjang untuk menuainya.

***

22 Juli 2016 adalah awal malapetaka bagi Meiliana. Suara azan di dekat rumahnya begitu berisik dari sebelum-sebelumnya. Lalu, kepada tetangganya, ia mengharap agar suara yang sebenarnya tidak wajib (sunnah) itu bisa disetel secara lebih bersahabat.

Harapan itu kemudian disampaikan sang tetangga kepada pengurus masjid bersangkutan. Kedua belah pihak, Meilina bersama suami dengan para pengurus masjid, pun bertemu. Mereka membicarakan perihal suara azan, terutama agar tak ada pihak yang dirugikan dalam perkara ini.


Hari berlanjut, tetapi isu tentang itu terus mengemuka. Meiliana, yang sejatinya berposisi sebagai pihak korban, justru terpojok jadi sang pelaku. Dan mungkin agar perkara ini tidak meluber ke mana-mana, pihak Meilina bahkan dikabarkan mendatangi khusus pengurus masjid untuk meminta maaf. Terbalik.

Sial, provokasi yang sudah lebih dulu viral terkait ini tak terbendung lagi. Umumnya di media-media sosial, kabar-kabar negatif tentangnya mulai menggila. Ungkapan “ada orang Cina melarang azan”, misalnya, menyesakkan ruang-ruang maya. Meiliana benar-benar tersudut.

29 Juli 2016, upaya provokasi yang terus-menerus itupun menuai bentuk paling kolotnya. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Rumah korban dikoyak-koyak sekelompok massa yang terbakar amarah.

Penghancuran rumah-rumah ibadah Buddha, yang besar kemungkinan lantaran Meiliana dipersepsi mewakili kaumnya, pun tak ketinggalan. Semua mengarung bebas. Seolah peperangan di negeri ini adalah hal utama dari perdamaian.

Vonis yang Tak Masuk Akal

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.” ~ Pasal 156a KUHP

Berbekal pasal kolot di atas, oleh Pengadilan Negeri Medan, Sumatra Utara, juga berdasar kehendak jaksa penuntut umum, Meiliana kemudian divonis penjara.

Tak tanggung-tanggung, vonis penjara untuk seseorang yang ingin hidup damai, bebas dari gangguan suara-suara berisik, adalah 18 bulan lamanya. Sungguh ilustrasi yang gamblang dari penerapan pasal kolot di negeri ini yang semakin hari semakin sewenang-wenang lagi represif.

Bagaimana tidak, sementara banyak kasus lain yang jauh lebih besar, hukum tampak begitu tumpul terhadapnya. Sebut saja pembakaran rumah-rumah ibadah Jemaah Ahmadiyah, pengusiran hingga penganiayaan terhadap mereka. Apa yang terlihat? Pembiaran!


Meski ada yang sempat divonis, itupun tak sebanding dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Paling banter 6 bulan saja. Padahal membakar, mengusir, hingga menghilangkan nyawa manusia, dibanding kasus Meiliana, adalah tindakan kriminal yang mestinya mendapat hukuman berat..

Tetapi itu nyaris tak berlaku, terkhusus bagi kelompok mayoritas (secara agama) di negeri ini. Tak ayal jika banyak pihak menilai bahwa di Indonesia, sebuah wilayah yang katanya mengusung panji perdamaian dalam keberagaman, keadilan untuk warga minoritasnya sangat minim. Ingat kasus Ahok? Desakan massa jauh lebih besar ketimbang mengukurnya dari rasa keadilan dalam upaya penyelesaian.

Lagi pula, sebagaimana dinyatakan saksi ahli Meiliana, Rumadi Ahmad, penerapan Pasal 156a KUHP tidak bisa berdiri sendiri. Aturan itu harus dikaitkan dengan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 yang berbunyi:

“…menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan yang mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Dan dalam hal ini, Ketua Lakpesdam NU itu menilai, Meiliana sama sekali tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Karena itu, yang bersangkutan tidak bisa dikatakan melakukan penistaan agama.

“Terdakwa tidak melakukan dukungan umum, juga tidak menyampaikan perasaannya di muka umum. Dia hanya menyampaikan dalam perbincangan kecil dengan beberapa orang yang kemudian disebarkan ke banyak orang. Terdakwa juga tidak melakukan penafsiran agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama,” tulisnya.

Terkait azan, ini juga bukan perkara wajib dalam ajaran agama Islam. Azan hanyalah seruan atau panggilan untuk salat. Hukumnya sunah, yang kata Rumadi, bukan ashlun min ushuluddin. Maka itu, mempermasalahkan azan bukan berarti mempersoalkan pokok ajaran agama.

***

Ke depan, agar hal semacam ini tidak terulang kembali untuk ke-sekian kali, maka sudah saatnya kita harus bersepakat: suara yang seseorang anggap merdu, belum tentu merdu bagi orang lain; kemerduan adalah perkara subjektif; tidak boleh dipaksakan secara publik, oleh siapa pun.

Jika suara yang kita anggap merdu itu terus diperdengarkan, apalagi sampai memaksakan orang lain untuk mendengarnya (ingat, suara azan itu, diakui atau tidak, bersifat memaksa memang), maka jangan keberatan jika ada yang menyebut suara itu tidak merdu. Jangan marah jika ada yang menghendaki agar suara itu diredam saja. Itu wajar, saudara-saudara.


Artikel Terkait