2 tahun lalu · 2528 view · 6 min baca menit baca · Buku 30549.jpg
Tangselpos.co.id

Partisipasi Politik

Ulasan “Partisipasi Politik di Negara Berkembang”

Hampir tak ada yang menyangkal bahwa partisipasi politik (rakyat atas Negara) merupakan indikator utama dalam pengimplementasian kekuasaan tertinggi (dari, oleh, dan untuk rakyat; demokrasi) di sebuah komunitas politik bernama Negara.

Secara istilah, “partisipasi politik” telah digunakan dalam ragam maknanya. Umumnya ia didefinisikan hanya sebatas perilaku, mencakup pula sikap dan persepsi individu sebagai syarat mutlak bagi perilaku partisipasi.

Seperti misalnya informasi politik, persepsi seseorang tentang relevansi politik bagi urusan pribadinya sendiri, atau yang didasarkan pada suatu keyakinan bahwa tiap individu mampu memberi pengaruh bagi lahirnya keputusan atau tindakan politik dari pemerintah.

Dalam “Partisipasi Politik di Negara Berkembang”—No Easy Choice Political Participation in Developing Countries karya Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (cetakan kedua, 1994), definisi dari istilah “partisipasi politik” di atas berusaha diuraikan dengan awalan beberapa pertanyaan.

Jika partisipasi politik hanya merupakan soal perilaku, termaktub juga sikap dan tindakan individu, apakah ia juga mencakup segala kegiatan yang mempunyai relevansi politik, seperti hura-hura rasial atau pemogokan buruh industri, ataukah hanya merupakan kegiatan yang bertujuan memberi pengaruh kepada pejabat-pejabat Negara dalam mengambil suatu keputusan bagi kepentingan publik?

Apakah kegiatan-kegiatan, baik legal maupun tidak, dapat dianggap sebagai partisipasi politik? Apakah setiap tindakan yang ditujukan terhadap pengambilan keputusan publik harus dianggap sebagai partisipasi atau hanya tindakan-tindakan yang efektif saja?

Lebih jauh, apakah kita juga akan memasukkan tindakan perorangan ke dalam partisipasi politik yang menghubungi pejabat-pejabat pemerintah untuk meminta bantuan dalam masalah-masalah diri pribadinya atau keluarganya, semisal dalam hal kesejahteraan ekonomi?

Apakah kita akan berkenan jika pemerintah melakukan kegiatan hanya demi mendukung dirinya sendiri? Ataukah tindakan-tindakan yang diambil karena rasa takut atau hormat kepada seseorang disebabkan si pelaku tergantung kepadanya, seperti tuan tanah, tokoh masyarakat, anggota pengurus serikat buruh, atau seseorang yang mampu membayar si pelaku meski bukan karena ingin mempengaruhi pengambilan suatu keputusan atau kebijakan pemerintah?

Nah, di dalam buku setebal 239 ini, kedua penulisnya memperlihatkan beragam definisi dari para sarjana tentang partisipasi politik, sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Mereka, Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, mendefinisikan partisipasi politik hanya sebagai kegiatan warga Negara yang bebas (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. (hlm. 6).

Untuk definisi hemat di atas, setidaknya ada empat aspek yang mesti kita catat terkait apa itu partisipasi politik. Hal ini akan memberi fondasi awal untuk secara lebih lanjut memaknai dan mengimplementasikan partisipasi politik dari perilaku individu sebagai bagian dari warga Negara.

Aspek Penting Partisipasi Politik

Pertama, partisipasi politik mencakup kegiatan bukan sikap individu warga Negara. Hal ini jelas berbeda dengan definisi yang diberi oleh para sarjana (ahli) di mana partisipasi politik dipandang mencakup juga orientasi warga Negara dalam politik serta perilaku politik mereka secara nyata.

Buku ini sama sekali tidak memasukkan komponen subjektif tersebut ke dalam definisi partisipasi politik. Sebab, bagi kedua penulis, pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, juga persepsi-persepsi tentang relevansi politik, semuanya memang sering berkaitan erat dengan tindakan (partisipasi) politik, tetapi sering juga tidak demikian.

Apalagi, penelaahan dan pengukurannya butuh tehnik yang sangat berbeda dengan yang dibutuhkan untuk sekadar menelaah dan mengukur perilaku politik saja.

Hematnya, buku ini berusaha mengetahui bagaimana berbagai sikap dan perasaan berkaitan dengan berbagai bentuk tindakan politik. Artinya, suguhan dalam buku ini berusaha memperlakukan kegiatan politik yang objektif dan sikap-sikap politik yang subjektif sebagai variabel-variabel yang terpisah satu sama lainnya.

Kedua, yang juga menjadi perhatian utama dalam buku ini adalah kegiatan politik warga Negara yang bebas, atau lebih tepatnya, perorangan (individu) dalam peranan mereka sebagai warga Negara. Itu sebabnya buku ini menarik garis demarkasi yang jelas antara partisipasi-partisipasi politik dan orang-orang professional di bidang politik, yakni mereka yang pekerjaan utamanya adalah berpolitik atau bekerja dalam struktur pemerintahan.

Berlandas pada pembatasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa konsep mengenai partisipasi politik di buku ini tidaklah mencakup kegiatan-kegiatan pejabat pemerintahan, pengurus partai, calon-calon politik dan lobbyist professional yang bertindak di dalam peranan tersebut.

Hal ini lebih disebabkan karena kegiatan politik mereka seringkali terputus-putus, hanya sebagai sambilan, dan biasanya sebagai pekerjaan sewaktu-waktu (avocational) atau bersifat sekunder saja jika disbanding dengan peranan-peranana sosial lainnya. Dengan demikian, maka terdapat banyak kegiatan politik yang bukan partisipasi politik, termasuk bagian terbesar kegiatan mereka yang paling aktif dalam politik, dalam hal ini kegiatan non-professional.

Ketiga, pokok perhatian lainnya hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan tersebut berfokus pada pejabat-pejabat umum, mereka yang pada umumnya diakui punya wewenang untuk mengambil keputusan dan yang final mengenai pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif di dalam masyarakat.

Jelas tak bisa disangkal bahwa sebagian besar dari apa yang seringkali dinamakan politik, dan sebagian besar dari pengalokasian sumber-sumber daya di antara golongan dalam masyarakat, dapat berlangsung tanpa campur tangan pemerintah. Karenanya, suatu pemogokan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengelolaan sebuah perusahaan swasta agar menaikkan tingkat upah maksimum merupakan juga partisipasi politik.

Begitu pula halnya dengan pemogokan yang dilancarkan oleh pegawai-pegawai sanitasi yang dimaksudkan untuk mendorong pemerintah kota agar menaikkan gaji. Ringkasnya, besarnya partisipasi politik di dalam suatu masyarakat, sampai tingkat tertentu, tergantung kepada lingkup kegiatan pemerintah di dalam masyarakat itu sendiri.

Adapun upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, bisa berupa bujukan atau tekanan kepada pejabat untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan cara tertentu. Bisa juga dengan cara menggantikannya atau, meski jarang terjadi, para partisipan politik berusaha mengubah aspek data struktur dari sistem politik agar pemerintah mampu memberi sikap tanggap terhadap keinginan para partisipan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik bisa diarahkan untuk mengubah keputusan pejabat yang sedang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan pejabat, atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan aturan-aturan permainan politiknya. Semuanya merupakan cara-cara untuk mempengarungi keputusan dan tindakan pemerintah.

Selain itu, partisipasi politik juga didefinisikan sebagai kegiatan yang punya tujuan di atas, baik legal maupun yang tidak. Karenanya, protes-protes, huru-hara, demonstrasi, bahkan bentuk kekerasan seperti pemberontakan guna memberi pengaruh bagi keputusan pemerintah, merupakan bentuk partisipasi politik.

Hanya saja, sejauh individu melibatkan diri secara penuh dalam usaha illegal untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, ia tetaplah merupakan satu jenis professional politik—seorang revolusioner professional—dan, menurut definisi, kegiatan-kegiatannya tidak termasuk ke dalam partisipasi politik.

Keempat, definisi partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah. Tak peduli apakah kegiatan itu benar-benar punya efek atau tidak. Hal ini jelas bertentangan dengan definisi dari para sarjana, yang hanya memasukkan usaha-usaha yang berhasil saja ke dalam pengertian partisipasi politik.

Akan tetapi, bagi penulisnya, seorang partisipan dapat berhasil sejauh ia benar-benar mempengaruhi keputusan yang hendak ia pengaruhi. Ia berkuasa menurut banyaknya dan lingkup-lingkup keputusan pemerintah yang benar-benar ia pengaruhi dan menurut kadar pengaruhnya terhadap keputusan-keputusan itu.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka tak ayal jika kebanyakan pelaku partisipasi politik punya kekuasaan yang kecil, dan hanya beberapa di antaranya yang mencapai sukses dalam memberi pengaruh di wilayah politik. Dengan demikian, partisipasi yang luas dalam politik tidak perlu berarti bahwa pemerintahan yang bersangkutan demokratis, bertanggung jawab atau representatif.

Sejumlah aspek dan definisi dari partisipasi politik di atas, teranglah bahwa partisipasi politik tidak hanya mencakup kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku pun demikian. Yang pertama disebut “partisipasi otonom”, sedang yang kedua adalah “partisipasi yang dimobilisasikan”.

***

Jika ditelusuri lebih jauh, pembaca akan menemukan wacana yang tak hanya mencakup hakikat partisipasi politik, melainkan juga fakta-fakta riil dan penerapannya dalam konteks pembangunan masyarakat.

Jadi, setelah membaca resensi ini, diharapkan untuk meninjau langsung ke dalam buku yang diulas. Harapannya agar tercipta pemahaman yang utuh tentang partisipasi politik, serta bagaimana rumusan partisipasi politik ke depannya.

Artikel Terkait