Apakah prinsip partai Islam untuk tidak memilih pemimpin yang bukan dari golongannya dapat dikompromikan? Pertanyaan ini tentu mencuat dalam gelaran Pilkada serentak tahun 2017 ini. Pasalnya wacana ini menjadi magnet utama Pilkada DKI Jakarta tempat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapatkan ganjalan dalam ontran-ontran Al-Maidah 51.

Sedangkan gelaran Pilkada serentak ini mencakup 101 daerah yang berbeda-beda kondisi sosio-politiknya. Semisal pemilihan kepala daerah di kawasan Indonesia Timur, partai-partai yang menjadi basis kelompok Islam justru memberikan dukungan terhadap calon kepala daerah non-Muslim.

Dalam Pilkada Papua Barat, misalnya, pasangan calon gubernur-wakil gubernur Irene Manibuy-Abdullah Manaray didukung oleh Partai Hanura, PKS, PKB dan PPP. Rifai Rumalen dari PKS Papua Barat mengatakan pihaknya tidak memandang agama dalam mencalonkan kepala daerah, tetapi lebih pada kinerja mereka.

"Kami melihat yang kinerjanya bagus saja yang kami calonkan, dan bu Irene telah menyatakan juga untuk membangun masjid raya yang memang sudah saatnya ada untuk Papua Barat ini," jelas Rifai kepada salah satu media daring nasional.

Dukungan partai-partai Islam untuk kandidat nonmuslim juga dijumpai di Ambon, Maluku. Pada September 2016, sembilan partai politik menggelar deklarasi gabungan pendukung Calon Wali Kota Ambon Paulus Kastanya dan Calon Wakil Wali Kota Muhammad Armin Syarif Latuconsina periode 2017-2022.

Dari 101 daerah yang menggelar pilkada tahun ini, ternyata sedikitnya ada 22 pasangan calon kepala daerah nonmuslim yang justru diusung partai Islam, baik sendiri maupun berkoalisi dengan partai lain. Calon non-Muslim itu menempati baik posisi kepala daerah maupun wakilnya, atau kedua-duanya.

Bahkan, dari 22 calon itu, beberapa diantaranya hampir bisa dipastikan menang berdasarkan data Form C1 (perhitungan hasil TPS) yang ditampilkan di situs resmi KPU di alamat pilkada2017.kpu.go.id/hasil.

Kondisi ini tak pelak membuat pertanyaan di awal tulisan menjadi sangat relevan. Tidak diterimanya calon non-Muslim apakah sebuah hal yang prinsipil atau sekedar sentimen negatif terhadap Ahok.

Memang harus diakui bahwa kenyataanya partai Islam di Indonesia bagian timur, seperti di Papua Barat adalah partai kecil. Karena itu, secara politis tidak bisa disamakan dengan Jakarta. Isu yang ada di Jakarta sama sekali tidak berpengaruh dengan kondisi yang ada di kawasan ini.

Melihat fakta ini, ada baiknya disikapi dengan nada yang positif. Alih-alih mengecam prinsip partai Islam yang seperti mudah tergadaikan, penerimaan terhadap calon non-Muslim bisa menjadi bukti bahwa kebhinekaan masih dapat berbicara banyak dalam politik Indonesia.

Sistem demokrasi dan desentralisasi mampu memberikan peluang penafsiran yang luas terkait bagaimana politik dan pemerintahan di Indonesia harus dikelola. Mungkin Pilkada DKI Jakarta adalah fenomena tersendiri yang unik. Sedangkan Pilkada di daerah lain bisa jadi justru merupakan cerminan Indonesia yang sebenarnya.