Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia (12 kali), partai islam belum pernah memenangkan perhelatan lima tahunan itu. Hanya pada tahun 1955 melalui Masyumi, partai islam memiliki kursi yang sama dengan pemenang pemilu pada saat itu PNI. Namun suara Masyumi tetap kalah.

Pada pemilu selanjutnya, partai Islam makin tak berdaya. Bahkan pada pileg 2019 yang lalu, partai Islam makin kedodoran. Bahkan urusan pilpres, partai berasaskan Islam hanya menjadi follower partai berbasis nasionalis.

Menarik memang mencermati perjalanan partai berbasis agama, kini hanya partai Islam yang bertahan. Lebih menarik lagi membaca pikiran umat Islam di Indonesia yang lebih memilih partai nasionalis ketimbang partai Islam. 

Apakah begitu dahsyatnya pengaruh ucapan Nurcholis Madjid, "Partai Islam No Islam Yes". Melihat realitas hasil pemilu selama ini, partai Islam sebaiknya melakukan hal yang logis. Membubarkan diri atau mengubah asas mereka menjadi partai nasionalis.

PPP sudah morat-marit, PKS tak mampu 'berlari' lagi bahkan beberapa kader pendulang suara mendirikan partai baru. Sementara ormas Islam terbesar (NU dan Muhammadiyah) memilih netral dalam pemilu. Bahkan kader-kader mereka mengisi kursi-kursi di partai nasionalis.

Sejujurnya kita patut berbahagia dengan kenyataan itu. Politik identitas (agama) yang kerap dimainkan oknum kader partai Islam sejauh ini gagal dilakukan. Isu agama bahkan 'mengajak' Tuhan dalam arena politik sejauh ini gagal. 

Partai-partai Islam sebaiknya merenung dan menemukan solusi terbaik. Seperti saran saya di atas, bubar atau mengubah haluan partai. Cepat-cepat buang simbolistik agama dan mulailah membiasakan diri menjalankan substansi beragama.

Saya menilai umat Islam makin cerdas dalam pilihan politiknya. Mereka memiliki sudut pandang beragam sebelum menentukan pilihan. Toh partai-partai Islam gagal menjaga kadernya untuk tidak korupsi, untuk tidak menyuap, dan kejahatan politik yang harusnya tidak dilakukan kader dari partai Islam.

Bahkan di Aceh yang mayoritas dan memberlakukan syariat Islam secara formal, partai berbasis Islam juga kalah. Itu menandakan umat Islam lebih melihat kinerja sebuah partai ketimbang jargon politik di Aceh.

Menariknya lagi, masih di Aceh, partai lokal mulai tergusur dari kekuasaan dan digantikan parnas. Meski belum sepenuhnya, namun tanda-tanda kekalahan politik identitas (agama dan kedaerahan) di Aceh makin nyata. Kecuali mereka mau bertobat politik.

Demikian pula dengan parnas yang masih mengusung Islam dalam perpolitikan, sebaiknya kembali ke khittah partai politik. Penerapan Islam dalam parpol, menurut saya, adalah bagian dari formalisasi Islam, jadi bukan hanya pendirian negara Islam. 

Partai Islam menurut pandangan saya adalah bagian dari formalisasi Islam dalam politik, embrio dari negara Islam. Padahal para pendahulu kita, termasuk tokoh Islam, menolak pendirian negara Islam. Sebatas wacana untuk diskusi ilmiah sih tak apalah.

Tentu saja partai Islam akan menolak pandangan itu. Dan demokrasi juga tidak melarang berdirinya partai berbasis keagamaan. Akan tetapi jika benar-benar memahami substansi Islam, pastilah tak akan membawa umat secara terorganisiasi dalam ranah abu-abu, ranah penuh intrik.

Alangkah baiknya bersikap dan berpolitik sesuai nilai-nilai Islam ketimbang simbolistik semata. Seorang politisi yang jujur dan amanah, seorang politisi yang mencintai rakyat meski rakyat belum tentu mencintainya.

Seorang politisi yang memahami ajaran dan nilai Islam tidak akan memandang perbedaan namun melihat kesamaan, sesama manusia secara umum dan sesama rakyat Indonesia secara khusus. 

Saya masih percaya bahwa rakyat Indonesia adalah manusia yang bersih, tidak menggadaikan harga dirinya demi sembako. Tidak pula menggadaikan harga dirinya dengan 200-300 ribu rupiah. Artinya, proses demokrasi harus dimulai dari masa kampanye.

Pertanyaannya, "Sudahkah partai Islam mempraktikan kejujuran serta tidak menyuap pemilih selama ini"? Pertanyaan kedua, "Adakah partai Islam yang memiliki wakil di parlemen bebas dari korupsi dan kolusi"?

Jika kedua pertanyaan dijawab ya, maka saya sepakat partai Islam terus bersaing. Namun faktanya, partai Islam yang terlibat korupsi bahkan melibatkan pengurus elitenya masih ada. Pada masa kampanye meski samar, praktik 'suap' kepada pemilih masih terjadi. Tak ada bedanya dengan parnas lainnya.

Sudah beberapa kali pemilu pasca-reformasi dilaksanakan, belum pernah sekalipun partai Islam bersaing dalam pilpres. Hasil pileg juga jauh dari kata menang. Artinya, partai Islam tidak pernah belajar dari kegagalan lebih sering mengulangi kegagalan.

Daripada mereduksi Islam dengan membawa simbol Islam, membawa ayat-ayat Alquran dalam kampanye, bukankah lebih baik mereka bubar saja? Lah umat Islam saja tidak memilih mereka konon lagi non-muslim.

Toh pemilu bukan soal surga dan neraka, bukan soal kendaraan meraih kunci surga. Pemilu soal cara meraih kekuasaan duniawi. Kalaupun dapat dijadikan 'ladang' akhirat, maka nilai-nilai Islam harus lebih utama ketimbang simbol.

Apakah mereka yang di luar partai Islam atau tidak memilih Islam masuk neraka? Tentunya tidak, karenanya membubarkan diri adalah jalan demokrasi yang dapat diambil. Silakan bergabung dengan partai lain, belajar bergaul dengan sesama warga negara meski beda agama. Jangan eksklusif namun hendaknya inklusif.

Saatnya adu gagasan dan ide demi kebaikan umat. Ide dan gagasan terkait peningkatan ekonomi rakyat, membebaskan negara dari utang dan solusi cerdas lainnya dalam usaha menjadikan Indonesia sebagai salah satu adidaya di dunia.

Selama ini partai Islam tidak pernah menuju ke sana, sehingga dengan pertimbangan mudarat dan manfaat, sebaiknya partai Islam bubar saja!