Menuju pemilu 2024 masih menyisakan waktu kurang lebih 3 tahun. Waktu yang cukup bagi partai politik  untuk melalukan persiapan dalam partisipasi pemilu. Tentu dari sudut pandang partai politik waktu tersebut adalah waktu yang relatif sedikit untuk melakukan konsolidasi kader secara nasional. belum lagi pemilu 2024 adalah pemilu yang cukup kompleks dari sisi pelaksanaan. Karena pada tahun itu, pemilu dilaksanakan serentak, pileg, pilpres dan juga pilkada di beberapa daerah, hal ini pasti akan menyita energi yang cukup besar bagi partai politik.

Dalam sistem demokrasi yang masih menunggu kematangannya ini, peran partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam membangun demokrasi yang matang. Sejauh ini, partai politik yang ada tidak ada yang secara murni bisa disebut sebagai partai kader. Kalau tidak menjadi partai massa, pilihan yang paling mudah lainya menjadi partai catch-all.

Keduanya sama-sama memiliki orientasi meraih suara pemilih secara instan sebanyak-banyaknya demi meraih kekuasaan. Setidaknya dalam pemilu 2014 dan 2019 hal ini terkonfirmasi.

Pragmatisme dalam sistem pengkaderan di dalam tubuh partai politik menunjukkan trend yang semakin meningkat. Hal ini bisa kita lihat dari berita akhir-akhir ini dengan banyaknya kader partai politik yang terlibat dalam kasus korupsi. Terakhir, yaitu tertangkapnya Bupati Nganjuk yang ditangkap karena kasus jual beli jabatan. Sebelum itu, 2 menteri kader utama partai politik terkena OTT KPK. OTT bisa dikatakan adalah aib, karena secara terang-terangan tertangkap saat melakukan transaksi korupsi.

Oleh karena itu, partai politik harus segera berbenah diri dalam sistem kaderisasinya. Kurang terbukanya sistem kaderisasi partai bisa disebut sebagai biang keladi kegagalan partai melahirkan kader yang memang handal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Contohnya dalam rekruitment calon anggota legislatif yang akan mewakili rakyat di parlemen, banyak rakyat yang diwakili tidak kenal siapa yang akan menjadi wakil mereka nanti di parlemen karena namanya tiba-tiba saja muncul di surat suara pemilu.

Untuk melahirkan politisi mumpuni, partai politik diwajibkan memiliki sistem kaderisasi yang jelas dan terstruktur secara mapan. Banyak kita dengar melalui kabar di media, sistem kaderisasi parpol hanya bersifat ceremonial belaka. Misalnya, seminar, rapat umum, lokakarya atau kegiatan kepartaian jangka pendek. Tentu kaderisasi yang baik adalah kaderisasi yang sistematis dengan tujuan jangka panjang yang jarang dilakukan oleh kebanyakan partai politik di Indonesia.

Resiko menjadi partai massa atau catch all adanya sistem keanggotaan partai yang mengambang (floating) dalam jumlah yang cukupp tinggi. Mereka ini tidak mungkin memiliki militansi yang tinggi terhadap partai. Akibatnya, mereka akan dengan mudah berpindah pilihan apabila ada shock atau guncangan baik dari internal dan ekternal parpol. Dengan demikian parpol tersebut akan membutuhkan logistik politik yang besar untuk tetap mempertahankan massa.

Guncangan internal yang sekarang sangat merusak dan menimbulkan externalitas negatif adalah politik uang yang sangat massif. Pada perhelatan pemilu tahun 2019 kemarin, ada salah satu caleg yang di wawancarai oleh salah satu stasiun televisi swasta, dia bercerita untuk meraih satu kursi untuk DPR RI dia harus merogoh kocek hingga 5 M untuk menggerakkan tim yang dibentuk di dapilnya, kebetulan dapilnya cukup luas. Menurutnya, itu terbilang masih cukup kecil, hal itu terbantu karena dia adalah salah satu ketua umum ormas yang memiliki massa cukup besar di daerah. Menurutnya lagi, apabila caleg tersebut tidak memiliki modal  sosial yang kuat, maka modal yang di keluarkan akan menjadi lebih besar lagi, ujarnya.

Peristiwa diatas akan terus menerus terjadi dan akan mendistorsi demokrasi apabila partai politik sebagai pilar demokrasi tidak segera memperbaiki diri. Sistem kaderisasi partai politik adalah ujung tombak sebuah partai, karena dari sinilah semua berawal. Mengutip Bung Hatta, dalam daulat rakjat 20 september 1932, beliau menulis “dengan agitasi mudah membangkitkan kegembiraan banyak orang, tetapi itu tidak membentuk pikiran orang.” Dalam sejarah kepartaian di Indonesia sebenarnya ada beberapa partai politik yang berhasil besar menjadi dan kuat secara jaringan menjadi partai yang memiliki massa yang besar dan militan. Baik itu partai yang berhaluan ideologi nasionalis-sosialis bahkan komunis yang berhasil membumikan ideologi partainya dan berhasil meraih simpati massa rakyat pada waktu itu.

Salah satu contohnya, sebut saja partai yang legendaris dan kemudian di cap sebagia partai terlarang, PKI. PKI pada massa itu berhasil meraih simpati massa rakyat yang cukup besar. PKI berhasil menawarkan ideologi komunis dengan titik tekan perjuangan kelas yang menyasar kaum buruh dan petani dengan basis yang kuat di pinggiran perkotaan dan pedesaan. Dalam beberapa tahun setelah partai itu berdiri, mereka berhasil memiliki anggota tetap partai sekitar kurang lebih 4 juta kader di seluruh indonesia dan kadernya itu rata-rata militan dan rela berkorban demi partai.

PKI membangun partainya dengan sistem kaderisasi yang sistematis dan termajemen dengan baik. Mereka mengembangkan partai dengan sistem sel, mirip dengan istilah pembelahan sel dalam istilah biologi, yaitu kader-kader militan partai terus mengembangkan sel demi sel dengan tetap mempertahan kadar militansi dalam setiap sel yang dibentuk.

Sementara itu partai yang berhaluan agamis seperti masjumi(Majelis syuro Muslimin Indonesia), sarekat islam (SI) juga berhasil memanfaatkan simbol- simbol agama yang sudah melekat dalam benak rakyat.

Pasca reformasi kita mengenal PK (Partai Keadilan) yang kemudian bertransformasi menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). PKS adalah partai yang memiliki sistem kaderisasi yang mirip dengan PKI, tentu dengan istilah yang telah disesuaikan dengan basis ideologi partainya, yaitu islam. Dalam tubuh PKS kita mengenal istilah tarbiyah (pendidikan), Liqo’ (bertemu dan berkumpul untuk membahas sesuatu). Dengan berbagai dinamika internal yang dialaminya mulai rentang 2009, 2014, 2019 PKS masih berhasil mempertahankan ambang batas parlemen dan masih bertahan hingga hari ini.

Akhirnya, pada era yang berubah dengan cepat ini, kaderisasi adalah hal yang mutlak dilakukan apabila partai politik yang sudah ada, tidak ingin kalah bersaing dengan partai baru yang sekarang sudah mulai muncul.

Tentunya proses kaderisasi ini adalah sesuatu hal yang membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi memiliki implikasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Di era internet sekarang ini partai politik tidak boleh hanya menggantungkan eksistensinya terhadap satu orang tokoh saja secara simbolik, seremonial dan tentunya mahal. Partai politik saat ini harus berani lepas dari sosok atau bayang-bayangan kebesaran tokoh tertentu, menuju partai modern yang memiliki ideologi dan platform yang jelas yang menyentuh kebutuhan rakyat. Oleh karena itu mau tidak mau, sekali lagi, kaderisasi partai politik hukumnya wajib ain apabila kita mau memperbaiki demokrasi kita.