Jamak diketahui, negara ini beserta segenap instrumennya terlanjur bobrok luar dalam. Sistem sosial, hukum , politik, dan ekonomi tak jelas arah tujuannya. Demokrasi yang berlaku berjalan sangat kaku penuh kecacatan.  Nilai-nilai kehidupan dan kenegaraan mengalami distorsi luar biasa hebat. Rasa kebangsaan dan kemanusian mulai luntur, jika bukan malah telah habis.

Orientasi hidup telah berganti, mengarah kepada nilai material semata. Egoisme dan hedonisme telah mendominasi setiap lini dan level masyarakat. Terlebih para politikus. Para pejabat, dari pusat sampai daerah masing-masing sibuk dengan urusan pribadi dan kelompoknya, sehingga mengabaikan hajat bersama yang lebih bermanfaat.  

Hedonisme politik yang melanda sekarang ini boleh dikatan wajar. Sebab, ini adalah musim panen dari tanaman politik kekusaan yang diajarkan Orde Baru.  

Pada era Presiden Suharto, politik kekuasaan ditampilkan dalam wajahnya yang pragmatis, anak emas dari kapitalisme dan diterapkan dengan tiga pandangan utama yakni; formalisme  yang mengutamakan dimensi fisik dibandingkan dengan moralitas, terlebih di bidang pendidikan dan keagamaan; pragmatisme, yang hanya mengutamakan asas kemanfaatan, dibanding berproses dan; vandalisme dalam menjalakan kekuasaan.

Reformasi yang digadang-gadang sebagai pembebasan dari segala bentuk keterkungkungan, serta pengenalan demokrasi dalam arti sebenarnya guna menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sekaligus sebagai pemilik kekuasaan, di mana mereka bebas membuat aturan, memilih dan mengangkat penguasa untuk menjalankan aturannya, nyatanya tidak menghasilkan apa-apa. Yang jelas malah lebih parah!

Kekuasaan yang terbarukan ini, ‘memperbaiki diri’ dari yang sekedar elitis menjadi oligarkis. Anak-cucu ideologi Orba, tumbuh dengan subur dan semakin berkembang biak dengan baik. Dan semua ingin mengampil peran, tampil sebagaimana ‘Bapaknya’, sebab sudah paham caranya.

Jika korupsi pada masa Orba hanya terjadi di level atas dan lingkaran dekat presiden saja, di era sekarang ini penyakit serupa sudah sedemikian luas menjalar hingga mendarah daging dan membudaya hampir di semua lini hingga level terbawah.

Jika demikian, maka yang terjadi adalah kepanjangan tangan. Reformasi politik sekedar merubah bentuk, bukan sistem. Malah kebobrokannya itu diperparah dengan beragam pencanggihan sistem dalam dalam topengnya yang bernama ‘pencitraan’.

Kita tahu bahwa, pasca Orba syahwat politik sebagian masyarakat kita begitu menggebu-gebu. Namunn di saat yang sama, idealisme untuk memperbaiki bangsa agar lebih baik mulai hilang, sebab yang tampak bualan populis belaka.

Banyak partai-partai politik bermunculan, tumbuh dan berkembang dengan subur dan tetap menghegemoni rakyat. Namun perilaku para poltikusnya tak banyak berubah, malah lebih parah. Rakyat yang diatasnamakan, rakyat pula yang dikorbankan. Dengan parpol sebagai tempat legitimasi, untuk melancarkan korupsi.

Hasil yang paling jelas, tingkat korupsi wakil rakyat berada di urutan teratas, disusul para kepala daerah yang diusung parpol-parpol itu. Partai politik gagal sebagai lembaga pendidikan kepolitikan bagi masyarakat. Gagal sebagai penyalur aspirasi, gagal pula mengontrol jalannya pemerintahan.

Dan sampai sekarang ini, partai politik masih saja sibuk mencari legitimasi dari lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga-lembaga lain yang berpotensi memberi keuntungan. Sementara tujuan, fungsi, dan idealisme sebagai partai politik tak pernah disentuh  - apalagi dibenahi-  dengan baik.

Lantas, apa tujuan mereka?

Sampai saat ini, tujuan partai politik tak lain hanyalah demi mendapatkan kekuasaan! Agenda utamanya memenangkan setiap pemilu. Disusul agenda-agenda sampingan yang dapat menunjang kemenangan.

Maka tak heran, dan ini menjadi sebuah permakluman, setiap menjelang pemilu tiba-tiba saja parpol-parpol berlomba-lomba mengadakan beragam kegiatan  yang menunjang pencitraan. Seperti mengaspal jalan di desa-desa, donor darah, bakti sosial. Dan, tentu tidak ketinggalan, mengadakan kegiatan keagamaan.

Namun, berulang kali mengikuti pemilu dan sering menang , partai politik nyatanya masih gagal melakukan kaderisasi. Kader yang diusung dan menang jauh dari ekspekstasi. Malah tak jarang yang jadi sumber kekacauan dan masalah.

Partai politik yang seharusnya menjadi tempat rekrutmen dan penggodogan kepemimpinan sipil, sama sekali mandul. Sekolah politik yang mereka dirikan, hanyalah semacam kursus kilat dengan kiat-kiat memenangkan pertandingan. Parpol bukan lagi sebagai agen leadership, melaikan dealership.

Yang bernama kader parpol, hanya terbatas pada pengurus partai itu sendiri, dengan ketua umum sebagai pengkader, pemilik, pemegang saham tunggal. Nama-nama seperti Ahok, Anis Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono senyatanya bukanlah kader. Namun getarang nama mereka berpengaruh besar dalam masyarakat, setidaknya menurut pragmatisme elite parpol.

Hal ini membuktikan bahwa partai politik masih terkungkung dalam pemikiran kolot mereka, ‘mencari’ tokoh. Namun sayangnya mereka tak mampu menghasilkannya sendiri. Yang tampak adalahs aling berebut mencomot tokoh. Seolah semua persoalan dapat mudah teratasi dengan hadirnya seorang tokoh.

Sekarang ini kita tengah ‘menikmati’ situasi yang mana demokrasi dijalankan dengan pedoman sak-penake udele. Negara dan segenap instrumennya adalah perwujudan dari kepentingan para elite dan kelompoknya. Mainstream pemikiran kepolikan kita yang pragmatis itu ternyata telah lama terbentuk oleh sebuah jargon purba, “tidak ada kawan abadi selain kepentingan” atau “politik adalah seni menggapai kepentingan”.

Maka, mencapai hasil, betapa pun bentuknya, lebih diminati daripada berproses secara wajar, baik dan benar. Dan hal ini membentuk sistem kepartaian kita yang memakai asas floating mass menjadi sangat pragmatis. Parpol-parpol membuat beragam manuver dalam berpolitik. Namun hanya dalam upaya untuk mendapatkan dukungan suara rakyat sebanyak-banyaknya.

Banyaknya caleg selebritis, kutu loncat, kader karbitan, iklan politik, dan bisnis kepemimpinan, dalam demokrasi modern ini dianggap sesuaru yang lumrah saja. Politik dalam pengertian yang sesunggguhnya, sama sekali tak tersentuh. Orientasinya hanya kekuasaan belaka, sekalipun mereka selalu menggembar-gemborkan bahwa kehadirannya semata-mata untuk mensejahterakan rakyat.

Kenyataan memang seperti itu namun, yang jadi pertanyaan adalah,  apakah demokrasi—yang katanya modern—ini dapat mengelak dari hegemoni parpol? Jawabannya—untuk sementara atau mungkin selamanya—tidak!

Buktinya, yang lagi ramai, Ahok dan masyakat sipil,Teman Ahok, akhirnya menyerah dari gempuran habisan-habisan yang dilakukan parpol-parpol. Bahkan, sampai pada upaya merevisi UU Pemilu dan Pilkada. Dan juga, terhadap manuver Golkar yang dini hari telah menetapkan dukungan Jokowi For 2019, mereka yang menyatakan golput tak bisa berbuat apa-apa?

Pertarungan lagi-lagi dimenangi parpol. Rakyat sipil yang berjuang lewat jalur non-parpol akhirnya gigit jari. Toh sampai sekarang, belum juga terbukti demokrasi yang baik, tanpa memakai sistem parpol. Semua memakai parpol. Dan itu diangggap paling bagus untuk mengawal jalannya demokrasi.

Ya, begitulah yang terjadi dan kita nikmati. Namun sebagai bangsa yang sudah lama merdeka dan demokratis,  Tentu salah besar kalau kita hanya sepihak dalam menyelesaikan suatu persoalan. Hanya mengkambing hitamkan salah satu pihak, sementara kita alpa mengoreksi diri sendiri.

Yang, menjadi persoalan, atau bisa dikatakan penyakit klasik di negeri ini dan belum terselesaikan hingga saat ini adalah budaya saling tuding dan menyalahkan yang lain. Beranggapan paling benar, sehingga abai menilik diri sendiri, kesalahan sendiri.

Kita lupa—atau bahkan tidak pernah tahu—bahwa penguatan negara tak bisa hanya mengandalkan negara yang hadir, tetapi juga rakyat yang hadir. Yakni rakyat, terlebih kaum muda, yang kuat, kritis, tegas, berani, mampu menghargai perbedaan, dan sabar dalam berproses.

Yang terakhir ini, entah sejak kapan munculnya, juga menjadi penyakit lawas kita. Kita sering tidak sabar dalam berproses. Maunya lansung jadi, dan ini menunjukkan betapa masyarakat kita tumbuh dalam sisitem dan struktur sosial yang lemah.

Tugas kita sebagai warda negara dimbil alih oleh negara atau elite negara. proses yang semestinya  menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai pemilik dan sumber nilai, telah diambil alih oleh pejabat pejabat negara yang oligarkis.

Meski sudah muncul banyak parpol, toh ditangan para politikus pragmatis, rakyat hanya dijadikan obyek permainan belaka. Pun demikian, rakyat juga tak kapok-kapok, malah bersikap apatis terhadap mereka. Rakyat tidak pernah mengontrol kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Hanya bersikap pasrah, dan parahnya, hanya mengeluh saja.

Pragmatisme yang mengakar kuat dalam elite politik kita sekarang ini, tumbuh karena rakyat apatis terhadap politik, dan ini yang dikehendaki oleh orang-orang parpol, agar mereka bisa leluasa menjustifikasi perwakilan rakyat namun menafikan yang diwakili. Sebab, yang diwakili pun sama apatisnya.

Akhirnya negera ini pun ramai-ramai dijadikan lahan 'bancaan' untuk perilaku mereka yang hedonistik itu!

Demokrasi tidak bisa hanya dihayati sebagai suka atau tidak suka oleh para pihak. Melainkan bagainmaa semua pihak kompak bersama-sama bergerak. Demi cita-cita bersama. Negara kita teramat penting, jika hanya ditumpukan pada para pemimpin semata. Apalagi mayoritas pemimpin kita tidak berkualitas. Tak cukup hanya mengandalkan seorang atau banyak tokoh kalau rakyat masih hanya bersikap pasif, hanya ngedumel dan mengeluh saja.

Kalau sekarang terjadi situasi sosial-politik yang amburadul, kacau balau, membingungkan. Karena kita sendiri belum siap dengan segenap pranata sistem demokrasi yang ternyata hanya diatur sedemikian rupa oleh wakil-wakil kita itu. Kita sering mudah tidak bertanggung jawab. Membuat suatu mata rantai, lalu memutusnya begitu saja tanpa ada kemauan dan usaha untuk menyambungnya lagi agar lebih baik dan sempurna.

 Nah, yang jelas kita, khususnya kaum muda, tidak boleh bersikap apolitik. Kita harus, bangkit dan punya kesadaran politik agar situasi yang buruk-bobrok ini cepat berakhir. Sehingga akan lahir para negarawan yang bertugas untuk rakyat atau parpol yang benar-benar bekerja untuk rakyat, tidak seperti parpol-parpol yang lucu sekarang ini.

Selama rakyat masih juga tidak dewasa, abai, cuek, keborokan iki akan semakin bobrok.Sebagaimana, nasihat KH. A. Mustofa Bisri, Gus Mus, "agak menghawatirkan rakyat sudah acuh-tak acuh terhadap wakil-wakil mereka yang acuh-tak acuh pada mereka".

Ya, meski sudah bobrok, tetapi belum hancur. Masih banyak harapan yang bisa kita upayakan, terlebih kepada kaum muda. Maka untuk membenahi dan menciptakan negeri yang gemah ripah loh jinawi adalah sebuah keniscayaan.

Akhirnya, betapa pun bobroknya, kita terlahir untuk mencintai negeri ini. Apa pun bentuknya!

#LombaEsaiPolitik