Pada hakekatnya, parlemen merupakan lembaga yang terdiri dari wakil-wakil rakyat dalam sebuah tata kelola pemerintahan. Pembentukan parlemen ditujukan agar memudahkan dalam menyerap aspirasi masyarakat—untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi sebuah kebijakan. Namun, belakangan ini parlemen seakan berubah menjadi lembaga tanpa orientasi kerakyatan.

Kehadirannya justru menuai pelbagai polemik dalam segala aspek kehidupan. Output yang dihasilkan pun sangat kontroversial. Seperti ketika membuat serta merevisi UU KPK, Omnibus Law, Minerba—yang terang benderang ditentang oleh mayoritas masyarakat—Namun, akhirnya tetap dilegalkan.

Bahkan saat ini muncul wacana soal perubahan UU tentang Pemilu. Yang substansinya sarat akan kepentingan pribadi. Tidak mengherankan jika dulu dua mantan Presiden Indonesia berkeinginan untuk membubarkannya. Tentu dengan latar belakang dan pemicu yang berbeda-beda.

Pertama, pembubaran parlemen diinisiasi oleh Soekarno melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Hal ini disebabkan karena peralihan konstitusi dan penggunaan kembali UUD 1945. Terlebih DPR hasil Pemilu 1955 selaku parlemen Indonesia, dianggap tidak sejalan dengan pemerintahan waktu itu.

Berbeda hal dengan presiden sebelumnya yang sempat membubarkan DPR, Gus Dur yang kala itu menjabat sebagai presiden ketiga, terpaksa harus melepas jabatan lebih cepat akibat dilengserken. Beliau teramat sering menyentil kinerja buruk DPR. Dalam kelakarnya DPR diibaratkan sebagai kumpulan anak-anak TK bahkan Playgroup.

Gus Dur pun sempat mengeluarkan dekret, salah satu poinnya berisi tentang pembekuan DPR-MPR. Tentu hal tersebut memicu kecaman dari berbagai kalangan. Hingga muncul provokator untuk memboikot isi dekret dan menggulingkan Gus Dur dari jabatannya.

Terlepas dari pro-kontra perdebatan tentang peniadaan parlemen. Penulis terlintas dengan sosok folosof asal Prancis, tampil sebagai penggagas negara berdasar kedaulatan rakyat.

Menurut beliau negara republik adalah negara yang memprioritaskan kehendak umum. Rakyat memiliki kuasa paling tinggi dalam struktur pemerintahan. Sehingga, penulis merasa tertarik untuk sedikit menelisik pemikiran filsafat politik yang berhasil dicetuskannya tersebut.

Kedaulatan Rakyat

Adapun seorang filsuf penentang pembentukan parlemen adalah Jean Jacques Rousseau. Dilatar belakangi oleh cengkraman absolutisme kekuasaan raja Louis XIV, beliau berusaha membongkar dan mengganti sistem pemerintahan berdasarkan kehendak umum (res publica).

Pada masa itu absolutisme kekuasaan telah melahirkan pelbagai bentuk ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Kesengsaraan rakyat akibat politik yang buruk menjadikan mereka mengalami keterasingan dalam pemerintahan.

Dalam keterpurukan dan keputusasaan tersebut, Rousseau hadir memberikan harapan baru. Melalui karya fenomenal berjudul The Social Contract (1762), beliau secara komprehensif memanifestasikan gagasannya seputar politik.

Sedikitnya ada 48 bab dalam buku tersebut yang terbagi dalam empat bagian. Bagian pertama, pembahasan Rousseau berkutat pada keadaan alamiah manusia. Ketiadaan keadaan alamiah dituding sebagai sumber hilangnya moralitas manusia.

Meningkatnya kejahatan serta keserakahan bagi Rousseau dilandasi oleh hilangya sifat dasar alamiah. Karena, manusia pada dasarnya memiliki moralitas dan sifat baik sejak dilahirkan.

Pada bagian kedua, menjelaskan tentang kehendak umum (general will). Dalam kehidupan bernegara, rakyat tidak dapat membiarkan pihak lain untuk menguasainya atas nama dirinya, termasuk dalam hal proses legislasi. Sehingga rakyat memiliki kedaulatan penuh dalam proses pemerintahan.

Penolakan Rousseau terhadap parlemen tentu dipelopori atas kesewenang-wenangan pemerintah pada masa itu. Rakyat dan kehendak umum dihegemoni oleh hasrat segelintir orang. Tanpa mau menimbang dan mengingat keluh kesah dinamika masyarakat, justru memutuskan peraturan sekenanya.

Pada bagian ketiga, penjabaran difokuskan pada kekuasaan eksekutif dan peran yang diemban. Salah satu peran eksekutif menurut beliau adalah, dengan mewujudkan serta memilihara kebebasan warga negara termasuk dalam ranah politik.

Peran aktif eksekutif sangat dibutuhkan guna memunculkan angin segar dalam kehidupan bernegara. Karena bagi Rousseau, pada dasarnya lembaga eksekutif berfungsi sebagai pelaksana keputusan-keputusan rakyat. Eksekutif diberi mandat melalui kehendak umum (Pemilu) tanpa mengalienasikannya.

Selanjutnya di bagian keempat, beliau menekankan urgensi keterlibatan masyarakat terhadap sebuah negara agar dapat berjalan secara sinergis. Salah satunya dengan memiliki tribunal yang mempunyai kekuasaan memveto serta mengadili perkara tanpa pandang bulu.

Pembentukan tribunal pun harus independen dan berpihak kepada rakyat. Eksekutif dan legislatif tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan di dalamnya. Dengan begitu, proses pemerintahan akan berjalan dengan baik dan efektif.

Negara adalah Urusan Seluruh Rakyat

Rousseau memandang bahwa negera dikonstruksikan sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki wewenang penuh dalam urusan bernegara. Sebagai pemilik wewenang, tentu rakyat akan aktif dalam memutuskan serta mematuhi peraturan yang sudah menjadi kehendak umum.

Kehadiran rakyat secara langsung dalam proses pemerintahan juga akan memperbaiki kehidupan bernegara. Keterasingan yang sebelumnya membelenggu, akan beralih pada terbentuknya mekanisme penyelanggaraan negara—menuju lebih optimal.

Dengan begitu, Rousseau sebenarnya ingin menunjukan bahwa negara merupakan urusan seluruh rakyat. Bukan hanya terbatas pada urusan pemimpin negara.

Sehingga, dalam sebuah kritiknya beliau secara tegas menolak terhadap pembentukan parlemen. Otoritas baginya hanya ada di dalam kehendak umum, sedangkan kehendak umum tidak dapat terwakili melalui parlemen. Parlemen bukan berada sebagai wakil rakyat.

Eksistensi parlemen pada masa itu acap kali hanya menjadi alat untuk melancarkan kepentingan pribadi. Penyalahgunaan wewenang sudah lumrah terjadi. Tindak korupsi, kolusi dan nepotisme seperti kesalahan yang mudah diampuni.

Tentu bagi Rousseau segala kekacauan yang ditimbulkan oleh manusia di dasari atas hilangnya keadaan alamiah. Kebobrokan seorang pemimpin atau parlemen serta teralienasinya masyarakat, diindikasikan karena hilangnya moralitas dan sifat baik yang ada sejak lahir. Tak heran jika beliau menganjurkan untuk kembali ke keadaan alamiah (back to nature).

Penyelewengan Negara dan Urgensi Parlemen 

Rousseau menampik jika semua jenis negara dapat bebas dari tindak penyelewengan. Keberadaan res publika pun tidak serta merta luput dari kecacatan.

Biasnya makna kehendak umum membuat mayoritas dianggap sebagai pemenang dalam setiap kebijakan. Minoritas disingkirkan karena dianggap tidak memahami esensi dari kehendak bersama yang diputuskan.

Padahal, kehendak umum yang ditelurkan Rousseau tidak sesederhana itu. Kehendak umum merupakan kumpulan kehendak mayoritas yang tidak didominasi emosional dan egosentris. Berbeda hal dengan kehendak khusus dan kehendak semua yang berakar pada pemuasan egosentris pribadi.

Dengan demikian, pembentukan parlemen memiliki eminen tersendiri. Akan tetapi kehadiran parlemen harus dapat menemukan, mengerti dan memahami kehendak umum (rakyat). Sehingga, kehendak umum dapat terealisasikan tanpa dibarengi dengan hasrat egosentris pribadi atau golongan tertentu.