Pasar bebas ASEAN menjadi momok baru di dalam masyarakat Indonesia. Berulang kali akademisi memperingatkan peluang dan tantangan pasar bebas ASEAN. Pasar yang dibanjiri oleh barang-barang impor; tenaga kerja asing yang siap bersaing dengan tenaga domestik Indonesia; dan pelbagai hal lainnya cenderung membawa masyarakat fokus pada tantangan pasar bebas.

Tanpa disadari hal ini justru membentuk suatu paranoia di kalangan masyarakat Indonesia, padahal liberalisasi pasar bukan baru saja terjadi di Indonesia, melainkan sejak pemerintahan Orde Baru. Paranoia ini menjadi penghambat pergerakan Indonesia di era pasar bebas.

Liberalisasi ASEAN

Liberalisasi bukan merupakan hal baru untuk negara-negara anggota ASEAN. Rencana pelaksanaan liberalisasi pasar juga sudah digagas sejak awal tahun 1990an. Sementara itu, Indonesia sudah lama menjalankan liberalisasi pasar. Namun, banyak rakyat Indonesia tidak menyadari hal tersebut. Liberalisasi tersebut dapat dilihat dari banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia sejak Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia membuka diri untuk investasi asing yang mendorong peningkatan industri asing di wilayah Indonesia. Sebagai contoh, Korea Selatan pertama kali menanamkan sahamnya di Indonesia pada tahun 1969 dengan Nambang Development Corporation sebagai perusahaan penanam modal pertama. Selain itu, beberapa perusahaan Amerika Serikat memasuki wilayah Indonesia untuk membangun industri pertambangan, termasuk PT Freeport di Papua.

Dampak dari liberalisasi sistem perekonomian Indonesia ini juga dirasakan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Banyak pedagang dan pembatik di Surakarta mulai merasakan persaingan sengit dengan pedagang dari Cina dan industri asing. Salah satunya adalah Batik Keris. Hal ini membuktikan bahwa persaingan yang ditakutkan oleh masyarakat Indonesia dengan adanya Komunitas Ekonomi ASEAN bukan hal yang baru saja dihadapi.

Walaupun liberalisasi pasar Indonesia sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama, sistemnya masih belum kokoh. Bahkan, liberalisasi di Indonesia, khususnya yang terjadi pada Orde Baru, dapat disebut setengah hati. Pemerintah tidak pernah membebaskan mekanisme pasar menentukan harga. Selain itu, para penguasa membagi-bagi kekayaan dalam sistem ini. Sebagian saham dari perusahaan asing diberikan kepada politisi sebagai bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasca-reformasi, liberalisasi setengah hati ini masih terus berlangsung. Pemerintah menyelamatkan Bank Century dengan dana talangan yang membuat sejumlah politisi dan birokrat terjerat kasus dugaan korupsi. Dalam krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 pun, pemerintah mengatur harga pasar dengan kebijakan ekspor-impor. Pada dasarnya, hal ini wajar, tetapi apakah rakyat Indonesia menyadarinya? Kalau iya, kenapa harus takut atau khawatir dengan pelaksanaan MEA?

Pasar bebas ASEAN tidak direncanakan dalam waktu satu atau dua tahun. Penerapan pasar bebas ASEAN-Cina, misalnya, sudah direncanakan sejak tahun 1992 sebelum diimplementasikan pada tahun 2010. Dalam kurun waktu 18 tahun tersebut, masyarakat Indonesia sudah dihadapkan pada persaingan dengan produk Cina yang dijual dengan harga yang sangat murah.

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sempat menghentikan persaingan ini. Warga keturunan Cina yang berada di Indonesia terpinggirkan. Banyak produk buatan Cina yang tidak lagi diminati oleh rakyat Indonesia. Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama.

Media dan Berita

Ada perbedaan yang signifikan antara sikap masyarakat Indonesia pada Orde Baru dan pasca-reformasi dalam menghadapi isu pasar bebas. Pada masa Orde baru, masyarakat Indonesia tidak menunjukkan paranoia seperti saat ini. Sementara itu, saat ini, masyarakat cenderung bersikap antipati dan menunjukkan seolah-olah Indonesia tidak pasar bebas dan liberalisasi sistem perekonomian merupakan hal yang baru dan asing. Kondisi ini berkaitan erat dengan perubahan dalam sistem sosial di Indonesia.

Setelah reformasi bergulir, rakyat mendapatkan kebebasan untuk mengungkapkan pemikirannya, menyampaikan pendapatnya, dan  mengakses informasi dari pelbagai sumber. Hal yang paling penting adalah pemberian kebebasan pada media untuk menyiarkan berita pemerintahan dan situasi internasional.

Hak-hak baru ini memang dibutuhkan masyarakat dalam mengontrol kinerja pemerintah. Namun, media kerapkali menyampaikan informasi dengan penekanan pada bagian-bagian tertentu, khususnya hal-hal yang perlu diwaspadai oleh rakyat.

Pada masa Orde Baru, media tidak mempunyai kebebasan untuk mengekspos pelbagai kondisi yang berkaitan dengan pemerintahan. Masyarakat juga diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya. Keterbatasan akses, penyebaran, dan pemberian tanggapan ini menyebabkan tidak adanya sikap yang mengindikasikan paranoia terhadap sistem liberal.

Pasca-reformasi, kebebasan diberikan secara luas kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kepada media. Sejak saat itu, media menyajikan pelbagai berita terkait pemerintahan dan sistem yang digunakannya. Media tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga menjadi alat propaganda dan memengaruhi pemikiran masyarakat.

Sementara itu, masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan aspirasinya. Hal ini yang menyebabkan paranoia terhadap sistem liberal berkembang dengan sangat cepat. Media memberitakan informasi, peluang, dan tantangan dalam MEA; menyoroti jatuhnya perekonomian regional Uni Eropa yang menerapkan pasar bebas; mengabarkan peningkatan jumlah impor Cina ke Indonesia dan murahnya produk Cina; dan mengiklankan produk-produk asing. Apalagi beberapa ilmuwan yang diwawancarai oleh media atau terlibat dalam beberapa diskusi ilmiah justru cenderung menegaskan tantangan MEA, bukan peluangnya.

Pilihan antara Ketakutan dan Pergerakan 

Dalam kondisi ini, masyarakat Indonesia masih mempunyai dua pilihan. Masyarakat Indonesia dapat tetap berkutat pada paranoia yang sebenarnya tidak beralasan atau melakukan pergerakan untuk menemukan dan meningkatkan pelbagai potensi. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki situasi. Sederhananya, MEA yang baru dimulai pada akhir tahun 2015 masih dapat diatasi dengan meningkatkan kemampuan bangsa. Namun, upaya tersebut tidak dapat dilakukan jika masyarakat Indonesia masih berkutat pada paranoia terhadap akibat dari MEA.

Peluang:

  • Kesempatan bekerja di Negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
  • Peningkatan ekspor ke negara-negara anggota ASEAN. 
  • Peningkatan investasi pengusaha dalam negeri ke negara lain dan peningkatan investasi asing ke Indonesia. 

Tantangan:

  • Persaingan regional yang ketat untuk mendapatkan pekerjaan, baik di Indonesia maupun di negara ASEAN lainnya.
  • Peningkatan impor dari negara anggota ASEAN lainnya dan negara rekan kerja sama, termasuk Cina.

Upaya yang dapat dilakukan

  • Meningkatkan keahlian khusus, seperti Bahasa Inggris dan penggunaan komputer.
  • Meningkatkan kualitas pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi.
  • Mendorong penggunaan produk dalam negeri.
  • Mendorong penggunaan tenaga kerja Indonesia.
  • Industri manufaktur
    • Meningkatkan kreativitas dan inovasi.
    • Mendorong ekspor ke negara anggota ASEAN dan negara rekan kerja sama.
  • Industri elektronik dan teknologi canggih
    • Mendorong penjualan dan penggunaan produk di tataran domestik.
    • Melakukan penelitian dan pengembangan
  • Mendorong peningkatan investasi dalam negeri.
  • Mengarahkan investasi pada pembangunan infrastruktur dalam negeri.
  • Mempermudah dan memperpendek jalur birokrasi.

Dalam tabel di atas, terdapat beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia. Selain itu, juga ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada. Untuk melaksanakan upaya tersebut dibutuhkan pergerakan yang melibatkan seluruh komponen bangsa Indonesia.

Paranoia terhadap MEA harus diubah menjadi pergerakan yang dapat memajukan bangsa Indonesia. Dengan demikian, liberalisasi pasar ASEAN bukan merupakan masalah untuk perekonomian Indonesia, melainkan sebuah peluang besar untuk menyejahterakan rakyat.