Partikelir
1 tahun lalu · 547 view · 7 min baca · Politik 50214_19368.jpg
https://martonesia.files.wordpress.com

Paradoksi Golput dan Post-Truth

September berlalu. Demagogi PKI (Fearmongering dan sejenisnya) muncul bak trayektori kesadaran dalam sebuah desain populis apokaliptik. Namun, tradisi rasionalitas memang berkembang pasca konsep mitologi yang lebih dulu eksis. Ada hantu yang selalu ingin diganyang oleh para praktisi politik, yakni Golput (abstain).

Roosevelt pernah berujar, “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.” Tak ada ‘kebetulan’ dalam politik. Kebetulan terbentuk pada persepsi mula-mula, horizontal, prematur, dan sedikit rasa malas.

Peniadaan ‘kebetulan’ hakikatnya adalah keseimbangan antara takdir dan kehendak bebas (free will). Kenyataan ditangkap dari sekian rentetan panjang sebab-sebab.

Politik bukanlah mantra bim-salabim dari hampa menjadi apa. Banyak unsur yang memunggungi panggung muka. Tapi ‘zoon politicon’ secara alamiah bisa bekerja tanpa apatisme, sekronis apa pun ia, seremeh apa pun areanya.

Menolak politik dengan perspektif kacamata formal berpotensi mengaburkan segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Politik bukan sekadar urusan parpol dan ideologi, yang megah. Disadari atau tidak, selera tontonan televisi, gaya hidup, atau trend terkini, misalnya, tak lepas dari ekses produk-produk politik.

Falsafah politik sebagai ontologi kesadaran lalu diterjemahkan pada praktik institusional dan formal, salah satunya politik elektoral. Outputnya berupa rezim dan kebijakan yang menjamin kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

Demokrasi beretika jadi harapan bagi kemaslahatan bersama, bukan sekelompok atau segelintir orang saja. Idealnya begitu. Namun realitasnya, elit dan rakyat sering gagap memisahkan garis demarkasi antara politik kebangsaan dan politik praktis.

Pragmatisme peran rakyat menimbulkan problem: jika tidak sebatas kebutuhan suara di TPS, ia hanya suara fanatik di Medsos serupa Hooliganisme dalam era politik kekinian. Ada ruang kekosongan peran penentuan kebijakan yang representatif.

Problem lainnya adalah gaya fanatisme konstituen. Pasca Pemilu, dialektika elektoral tetap berlangsung layaknya masa kampanye. Politik yang pada awalnya dipandang sebagai solusi keseharian, berubah menjadi pemenuhan sentimen preferensial semata. Bukan lagi tentang kebijakan model apa yang penting untuk kehidupan, tapi meneguhkan pembelaan garis keras pilihan politiknya. Euforia eskapisme dari entah.

Maka pemimpin yang kemudian terpilih adalah pemimpin (milik) pemilihnya, bukan rakyat keseluruhan. Akibatnya, sekecil apa pun kekurangan pemimpin, jadi bahan insinuasi dan kritik yang tajam oleh oposisi. Dan sekecil apa pun keberhasilan pemimpin, jadi bahan glorifikasi para pendukungnya.

Konteks akan dipakai atau dikubur dalam-dalam sesuai kebutuhan. Kasus pidato Ahok dan Anies contohnya.

Jadi, semakin pelik ketika retorika antarkubu yang telah terpolarisasi, berdalil pada artikulasi identitas (SARA) sebagai pembeda dalam sentimen ‘baik versus jahat’, alih-alih pembeda dalam ideologi dan platform. Semua hal dilihat secara kontras hitam-putih saja. Penulis senior, Farid Gaban di ‘Geotimes’, memunculkan kembali term ‘Golput’ atas gejala-gejala politik nasional yang kian mengkhawatirkan ini.

Dalam pergulatan retorika, selalu ada semacam upaya perang objektifikasi kebenaran. Dialektika yang saling mempertahankan ‘kebenarannya’ itu dipersempit oleh term kekinian yang ditahbiskan Kamus Oxford sebagai ‘Word of the Year’ 2016: Post-truth, suatu pengutamaan daya tarik emosional dalam pembentukan opini ketimbang objektifitas fakta.

Layaknya populisme, post-truth kadung dikecap peyoratif dengan politik sebagai habitat spesialnya. Ia meneguhkan pendekatan kekuasaan dengan teknik propaganda (B. Russel), manipulasi (O.K Flechtheim), atau pengulangan dusta (E.P. Allen). Hari ini kita mengenalnya sebagai Hoax.

Tapi tentu saja, pemahaman atas kebenaran dalam sejarahnya mengalami perubahan, tidak monodimensional. Lebih cenderung paralogi, hingga mungkin menginspirasi Dhani (Dewa) dalam lirik lagunya: “kebenaran hari ini, bukanlah berarti kebenaran saat nanti. Kebenaran bukanlah kenyataan.”

Apakah Kamus Oxford telah selesai dengan ontologi kebenaran dalam istilah ‘pasca-kebenaran’? Apakah ‘kebenaran’ sebagai hasil pengujian logika pada kesimpulan, pengujian metafisika atas premis-premis, atau pendedahan mula epistemologi? Kebenaran sebagai sebuah ‘noumena’ atau ‘fenomena’? Kebenaran objektif, subjektif, atau absolut?

Dari Nietzsche kita memasang siaga; “tak ada fakta, yang ada hanya tafsir.” Sesiaga kita menyimak Nusron Wahid yang mengatakan bahwa hanya Allah dan Rasul-Nya yang paling tahu kebenaran mutlak tafsir Al-Quran di mana isinya tak hanya tafsir bil ma’tsur, melainkan sebagian besarnya adalah bi ra’yi wal ijtihadi.

Kebenaran tidak diciptakan manusia, tetapi dengan akal budinya berusaha menemukan, meneguhkan, dan mengaplikasikannya sebagai sebuah konsekuensi. Objektifikasi kebenaran membutuhkan konsistensi premis-premis agar tidak cacat logika.

Maka perkembangan pemikiran filsafat kebenaran lazimnya berupa kritik atas konsistensi proposisi-proposisi sesuai dengan perkembangan zaman. Rasionalisme yang bersumber pada akal (modernism) direspons oleh aliran empirisme yang bertolak pada perasaan inderawi dan pengalaman secara induktif, direspons lagi secara radikal di era postmodernisme dan rembesannya pada eksistensialisme.

Posmodernis memahami kebenaran dan nilai bukan pada ketergantungan atas realitas transenden. Tidak lagi bergantung pada kenyataan, tetapi pada masyarakat di mana setiap orang berperan menentukan kebenaran itu sendiri. Ia menolak bentuk kepongahan objektifikasi yang cenderung totaliter dengan menolak universalitas pengetahuan.

Manusia sebagai subjek (bukan objek), berelasi dengan kebenaran di dalam dirinya sendiri dalam pola tindakan menuju ideal pemahaman. Kebenaran menjadi relatif, tidak lagi berbicara tentang apakah sesuatu itu benar atau tidak, tetapi berguna atau tidak untuk kehidupannya (pragmatisme fungsional).

Mereka ingin menceraikan diri dengan modernisme dan oposisi binernya; ilmiah-tidak ilmiah, hitam-putih, berbudaya-tidak berbudaya, atau kanan-kiri. Distorsi media-massa/Medsos menjadi kekhasan baru. Kita bisa memindai transisi ini pada era ideologi fasisme dan perang dingin, atau penemuan teori relativitas Einstein.

Tapi, jauh-jauh hari sebelumnya, rasionalisme di dunia Islam sesungguhnya sudah menggema lebih dulu oleh filsafat Peripatetik (Masya’iyah) model al-Farabi, al Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan lain-lain.

Ibnu Khaldun lewat ‘Muqaddimah’ tanpa harus menegasi idealisme, walaupun harus dipisahkan, berujar: “Masa itu berbeda-beda satu sama lain…dan masing-masing harus diputuskan secara khas.” Dengan sederhana, analogi Cak Nun tentang kebenaran digambarkan lewat desain warung/restoran.

Bahwa pada awalnya, dapur sebagai ruang tempat mengolah kebenaran harus dipisahkan dengan ruang makan para tamu. Pemisahan ranah privat dan publik. Kini, konsep dapur yang menyatu dengan ruang makan menjadi tren, entah atas dasar pertimbangan marketing yang mengesankan transparansi higienisitas, estetika, atau sekadar merekayasa luas ruangan. Semacam transvaluasi.

Ketika Golput sampai repot harus dibuatkan fatwa haram oleh MUI pada 2009 silam, ia berkonsekuensi hukum syari’at bahwa umat muslim yang tidak ikut Pemilu dengan tidak memilih sama saja dengan melakukan suatu perbuatan dosa. Serius sekali.

Tapi ada sebagian umat muslim lain, yang bahkan membenarkan Golput dengan mengatakan bahwa sistem demokrasi adalah sistem kufur yang bukan berasal dari Tuhan. Bukan Islam. Satu kelompok yang sama dengan sumber dalil nash yang sama.

Ketika hukum positif UU NO. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD diwacanakan membuka ruang pidana pada orang yang mengkampanyekan Golput, tentu mendapat respons dari banyak pihak.

Para aktivis dan rakyat sipil menentang wacana kriminalisasi Golput dengan mengacu pada Pasal 28 UUD 1945, Pasal 23 UU HAM, UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, dan Pasal 25 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Golput dianggap hak, bukan kewajiban. Dan kampanye Golput yang dimaksudkan berupa pengkondisian dan paksaan.

Fakta yang terjadi memunculkan multitafsir. Realita bisa lahir dari konstruksi-konstruksi sosial. Pengetahuan beserta turunannya tak bisa steril dari relasi kekuasaan dan sosial (Foucault). Dalam hal fatwa hukum Golput, ia tak steril dari kepentingan-kepentingan kesadaran elektoral. Mengapa dalil kebenaran mereka berbeda-beda?

Dengan tergesa-gesa, ‘post-truth’ menjelma bak penjajahan bahasa oleh hegemoni sains via Oxford Dictionaries yang lalu kita setujui mentah-mentah. Mengoperasikan term post-truth pada wilayah politik berarti hendak menautkan segala kemungkinan-kemungkinan yang makrokosmos pada yang mikrokosmos, yang esensi pada yang eksistensi, yang mahiyah pada yang aniyah.

Meniru kritik Habermas pada postmodernisme, post-truth tak lebih dari sebentuk penamaan yang belum selesai sebagai sebuah ontologi. Pengartiannya belum dapat melampaui ‘kebenaran’ itu dengan sendirinya.

Dari gejala yang umum ini, dapat diasumsikan bahwa Golput berfungsi kritik jika kebenaran disifati secara objektif/absolut dengan pemaknaan istilah post-truth yang peyoratif. Tetapi, apakah politik (baik sebagai ilmu, teori, falsafah, atau pemikiran) sepenuhnya memang bebas nilai?

Dari sejarah kelahirannya, Golput berawal sebagai olok-olok (parodi) atas kekuasaan baru yang sudah tercium gelagat otoriternya oleh segelintir kalangan mahasiswa. Ia hanyalah gerakan moral, tanpa tujuan kemenangan politik.

Menjadi relevan pada konteksnya saat semua proses dan hegemoni politik didesain dan dioperasikan oleh para pengabdi Orba, termasuk kaum positivis yang biasanya diklaim netral dan objektif. Logika kekuatan menutup dialektika. Tak ada kemungkinan-kemungkinan alternatif, selain puisi.

“Kita bertanya, kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga. Maksud baik saudara untuk siapa? Kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-Ilmu diajarkan di sini, akan menjadi alat pembebasan ataukah akan menjadi alat penindasan?” Tanya W.S. Rendra.

Saat reformasi dan demokrasi berkumandang, kegaduhan di tubuh kabinet dan warganet memafhumkan alotnya dialektika menuju pintu segala kemungkinan, kepada ideal-ideal yang hendak dicapai, meski sering kali berulang dalam intrik ‘trial and error’. Pengalaman yang subjektif akan menguji proposisi-proposisi objektifitas dan absolut yang status-quo. Di titik ini, mekanisme elektoral mendapatkan konteksnya secara konkret. Tidak lagi berparodi tanpa resonansi.

Di sisi lain, idiom ‘politik itu kotor’—yang butuh kontrol moral ethics, menyiratkan ‘disclaimer’ ketimbang vonis. Pergulatan ide ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang berkehendak untuk kuasa. Pergulatan yang memenuhi titik keseimbangan antara idealisme dan rasionalisme, bukan mengklaim ekstrem salah satunya ataupun netral. Lebih lanjut, bukan hanya tentang ‘siapa’, tetapi ‘apa’.

Maka, jika Golput dipilih di era kiwari, jangan-jangan itu sekadar ekspresi emosional yang terlalu intens dan serius dalam memantau kata perkata dan meme cibiran provokatif di rimba maya linimasa yang memang remang-remang dan bising itu. Jika memang benar, tidak ada salahnya kita mengingat lagi akan sabda Rasulullah:

“Apabila terjadi fitnah, maka siapa saja yang memiliki onta, hendaklah ia sibuk dengan ontanya. Siapa saja yang memiliki kambing, maka hendaklah ia sibuk dengan kambingnya. Siapa saja yang memiliki tanah, hendaklah ia sibuk dengan tanahnya tersebut. Siapa saja yang tidak punya sesuatu apa pun, maka hendaklah ia menjatuhkan (menyarungkan) pedangnya…”

Artikel Terkait