Sudah banyak orang yang mengeluhkan tentang inkonsistensi peraturan penanganan corona di Indonesia. Bahkan saat masyarakat dilarang mudik pada 6-17 Mei lalu, disisi lain akses masuk WNA yang membawa virus corona varian baru lewat kapal asing justru terus dibuka. Padahal dengan segala aturan mendesak yang seolah mengekang kebebasan pulang kampung yang sudah menjadi budaya tahunan masyarakat ini.

Hal ini tentunya menggelitik akal sehat saya untuk sedikit memberi kritikan tentang inkonsistensi Pemerintah dalam menangani penyebaran virus yang telah menjadi pandemi selama setahun lebih ini.

Salah satu poin yang tertulis dalam aturan pelarangan mudik tahun ini yakni untuk PPDN pengguna transportasi dan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 dari tes RT-PCR/rapid test antigen yang dilakukan maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Untuk tes menggunakan GeNose C19 dilakukan di pelabuhan sesaat sebelum keberangkatan.

Selain itu, untuk perjalanan rutin di wilayah terbatas pelaku perjalanan tidak diwajibkan menunjukkan surat hasil tes Covid-19. Hal ini berlaku untuk pelayaran laut dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi atau perjalanan darat dengan transportasi umum/pribadi yang masih di satu wilayah aglomerasi.

Aturan mudik yang alih-alih mengamankan justru membuat banyak masyarakat tersiksa, yang kemudian terjadi gelombang mudik besar-besaran dengan menabrak aturan serta menerobos garda pasukan pengamanan mudik di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan protes masyarakat yang keberatan akan aturan yang mengekang secara tidak adil.

Padahal, berdasarkan data yang ada, saat ini mutasi virus corona dari berbagai negara telah masuk ke Indonesia, termasuk varian B.1.617 yang berasal dari India.

Tak hanya itu, varian B.1.1.7 asal Inggris dan B.1.351 yang berasal dari Afrika Selatan juga dilaporkan telah masuk ke Tanah Air.

Untuk langkah pencegahan pemerintah terus melakukan pengawasan yang ketat di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia khususnya pada pelaku perjalanan internasional.

Adapun kebijakan pelarangan WNA yang berasal dari India masuk ke Indonesia berlaku mulai Sabtu (24/4/2021) dan berlaku bagi seluruh orang asing yang mempunyai riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk wilayah Indonesia.

Sayang sekali, kenyataannya di lain tempat antara bulan April hingga Mei 2021, akses kapal asing masuk dengan mudahnya di Indonesia. Dan berita buruknya bahwa sebanyak 13 orang dari total 20 anak buah kapal atau ABK asal Filipina dinyatakan positif Covid-19 saat bersandar di Pelabuhan Tanjung Intan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dipastikan terpapar covid varian baru dari India B.1.617.2, sementara 1 ABK asal Filipina Meninggal dunia. Ujungnya adalah muatannya tidak boleh dibongkar.

Ternyata sebelum tiba di Cilacap, kapal ini bertolak dari India untuk mengangkut gula rafinasi. Hasil tes tersebut merupakan hasil tes genome dari Kemenkes berdasarkan info dari Pemkab Cilacap.

Selain di Cilacap, hal yang sama dijumpai juga di Pekanbaru Riau, Kapten Kapal India yang masuk membawa virus corona varian baru B1617, virus mutasi dari India.

Namun demikian, setelah beberapa hari dirawat di Pekanbaru, kondisi kesehatan Kapten Kapal yang membawa CPO (Crude Palm Oil) ke India membaik. Begitu juga dengan empat ABK atau anak buah kapal pembawa minyak tersebut.

Untuk ke-empat ABK tidak terkena virus varian baru namun hanya covid-19 dan keempatnya sudah kembali pulang ke negaranya. Sementara kapten kapal setelah sembuh akan segera kembali ke negaranya dan membawa CPO.

Sayangnya Kapten Kapal tersebut sempat berinteraksi dengan beberapa petugas di pelabuhan sehingga petugas medis pun kembali melakukan pemeriksaan kepada petugas pelabuhan yang sempat berinteraksi dengan kapten kapal dan para ABK.

Padahal berdasarkan regulasi sudah memastikan bahwa setiap kapal asing yang masuk ke pelabuhan Indonesia sudah melalui proses pemeriksaan sesuai dengan Standar dan Prosedur (SOP) kedatangan kapal asing dan juga awak kapalnya telah melalui pemeriksaan kesehatan sesuai SOP Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

Kapal asing melakukan lego jangkar di area yang telah ditentukan dan jika hasil pemeriksaan seluruh awak kapal dinyatakan sehat maka kapal boleh masuk di pelabuhan yang sudah memenuhi standar ISPS Code. Namun jika ada yang terindikasi virus corona maka harus disiapkan langkah evakusi dan dibawa ke rumah sakit rujukan di setiap provinsi.

Memang para awak kapal sudah diperintahkan menggunakan masker, juga diminta segera meninggalkan kapal jika sudah tidak ada kepentingan, tidak berkomunikasi atau kontak langsung dengan Awak kapal, dan dilarang mengkonsumsi makanan atau minuman dari kapal tersebut serta membersihkan diri setelah turun dari kapal.

Namun, seharusnya otoritas pelabuhan sejak jauh hari harus mengetahui kapal-kapal yang akan berlabuh. Apabila terdapat kapal yang berangkat dari negara yang dinilai berbahaya maka tidak boleh berlabuh.

Hanya saja, aturan yang dibuat ini sepertinya tidak begitu ditaati dan diberlakukan di lapangan. Sehingga kasus-kasus masuknya varian baru virus corona dari India pun ditemukan pada dua  pelabuhan tadi.

Dari kedua kasus ini dapat kita lihat bahwa tidak ketatnya aturan yang diberlakukan kepada para awak kapal asing dari negara dengan potensi virus varian baru seperti India ini. Tidak seperti perlakuan bagi masyarakat Indonesia yang ingin mudik, diberikan aturan yang ketat, bahkan ada yang dikejar petugas.

Kewajiban adanya surat keterangan negatif Covid-19 maupun virus mutasi lainnya dari tes RT-PCR/RT antigen yang diberlakukan dalam aturan pelarangan mudik buktinya tidak diberlakukan bagi para awak kapal WNA ini. Padahal mereka yang notabene lebih memiliki kemungkinan sebagai pembawa virus corona bahkan lebih parah lagi membawa virus mutasi baru.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lebih fokus untuk memperhatikan kesehatan masyarakat. Namun lebih memperhatikan masalah keuangan negara, dalam hal ini masalah ekspor import.

Semoga kedepannya pemerintah juga bisa lebih konsisten, dengan aturan yang sejalan dengan yang telah ditetapkan mengenai pencegahan penyebaran virus corona ini. Jangan bertolak belakang dan menjadi berstandar ganda sehingga bisa tetap memperhatikan keberlangsungan hidup anak bangsanya.