Sebagai sebuah negara bangsa yang memiliki sejarah panjang dalam rentang 74 tahun, tentulah indonesia menjadi objek studi bagi banyak peneliti dan kelompok intelektual, dalam rangka memahami dinamika yang pernah dan tengah terjadi di republik ini. Sepanjang waktu tersebut, indonesia memiliki pengalaman yang kaya mengenai eksperimentasi sistem maupun bentuk-bentuk ideologi yang berpengaruh di dunia.

Dalam konteks sistem, setidaknya ada dua buah sistem pemerintahan yang pernah dicoba oleh indonesia, mulai dari sistem pemerintahan parlementer, ketika di awal-awal kemerdekaan dahulu, yang tidak bertahan lama, dan ada sistem pemerintahan presidensial, hingga hari ini masih setia kita gunakan.

Dalam konteks sebuah sistem kekuasaan, indonesia juga sarat pengalaman di dalamnya. Mulai dari model sistem kekuasaan yang sifatnya terbuka, sehingga menghasilkan sebuah pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada sistem, hingga pula model sistem kekuasaan yang tertutup, berujung pada pemerintahan yang otoriter, dan berorientasi pada dominasi figur pemimpin sentral di atas mekanisme sistem bernegara.

Banyak sekali para intelektual dunia yang merumuskan tesis mengenai sebab-sebab sebuah negara gagal, dan tenggelam, serta sebab-sebab sebuah negara sukses, dan cemerlang.

Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam bukunya, “why Nations Failed”, menengarai salah satu sebab sebuah negara itu gagal adalah karena berseminya sistem kekuasaan yang tertutup yang berujung pada munculnya seorang pemimpin otoriter yang bermaksud mendominasi semua aspek kehidupan bernegara tersebut untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya (Daron Acemoglu & James A. Robinson, 2012).

Senada dengan Acemoglu dan Robinson, James C. Scott juga menyatakan bahwa salah satu sebab sebuah negara itu terpuruk dan berkutat dengan masalah kemiskinan dan konflik berkepanjangan adalah karena kehadiran pemerintahan yang otoriter, yang memaksa negara dan rakyatnya, menuju ke jurang kehancuran. 

Dalam bukunya, “Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed”, Scott menegaskan bahwa gagalnya skema-skema perbaikan yang dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan negara modern di Dunia Ketiga dan Eropa Timur itu lebih disebabkan oleh empat elemen kombinasi yang merusak, salah satunya adalah otoritarianisme (James C. Scott, 1998: 5).

Agak berbeda dengan pendapat tiga intelektual di atas, Ian Bremmer dalam bukunya, “The J Curve: a New Way to Understand Why Nations Rise and Fall”, mengkategorikan karakter sebuah rezim itu menjadi dua: kategori rezim yang terbuka, dan yang tertutup.

Menurutnya, dalam sistem pemerintahan negara-negara di dunia, ada jenis rezim yang negaranya stabil karena terbuka (demokratis), dan ada jenis rezim yang negaranya stabil, karena tertutup (otoriter). Namun Bremmer menyimpulkan bahwa pilihan yang paling terbaik adalah ketika sebuah negara itu dapat stabil dengan diiringi format rezim yang terbuka (Ian Bremmer, 2013: 5).

Lebih jauh, Bremmer menjelaskan bahwa setidaknya ada dua faktor yang menjadi penentu kualitas sebuah negara, yakni kestabilan dan keterbukaan. Kestabilan merujuk pada kemampuan negara bertahan dari guncangan dan kemampuannya untuk tidak membuat guncangan-guncangan, sementara, keterbukaan mengukur sejauh mana sebuah negara selaras dengan arus-arus globalisasi yang saling-silang serta seberapa jauh negara tersebut menjamin kebebasan warga negaranya dalam berekspresi dan memperoleh informasi.

Jika tiga intelektual sebelumnya, yakni acemoglu, Robinson dan Scott bersepakat bahwa salah satu sebab negara itu gagal adalah karena langgengnya otoritarianisme dan tertutupnya sistem pemerintahan mereka, sehingga membuat sirkulasi ekonomi tersendat dan berujung pada kemiskinan dan perang sipil.

Namun bagi Bremmer, otoritarianisme tidak selamanya menghasilkan kemiskinan dan instabilitas. Berkaca pada negara-negara semodel Korea utara, Kuba, hingga China, Bremmer menjelaskan bahwa ketiga negara tersebut, adalah wujud dan bukti dari perpaduan antara otoritarianisme dan stabilitas.

Bagaimana dengan Indonesia 

Dalam konteks indonesia, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tadi, negara ini memiliki pengalaman yang sangat banyak, dan dalam rentang waktu 74 tahun kemerdekaannya dari kolonialisme Belanda, berhasil mengenyam hampir semua model sistem kekuasaan yang didalilkan oleh Ian Bremmer di atas.

Jika konteksnya adalah sebuah negara yang stabil dan memiliki perpaduan dengan model rezim yang otoriter, maka kita bisa menunjuk bahwa kepemimpinan di bawah Jenderal Soeharto selama 32 tahun kemarin, adalah wujud representasi dari tesis Bremmer tersebut.

Dalam kepemimpinannya, Jenderal Soeharto memilih pendekatan “pemerintahan yang tertutup” dalam tesis yang digunakan oleh Acemoglu dan Robinson, sebagai manifestasi dari sistem politik yang tersentralisasi, dan metode yang paling efektif guna mencengkramkan kuku kekuasaannya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, namun, dalam konteks tesisnya Bremmer, Jenderal Soeharto juga, melalui pendekatan trickle down effect-nya, berhasil mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan menyulap indonesia menjadi negara yang diperhitungkan pada waktu itu.

Senada dengan Bremmer, Menurut AW. Adam, dalam tulisannya yang berjudul “Membongkar Manipulasi Sejarah” yang dimuat di harian Kompas, beranggapan bahwa Jenderal Soeharto membangun sebuah pemerintahan di Indonesia yang dikenal dengan ‘masa Orde Baru’ untuk membedakan dengan masa pemerintahan Soekarno. Orde baru merupakan suatu pemerintahan baru yang dibangun berlandaskan pada nilai luhur pancasila dan UUD 1945. 

Orde Baru, yang selanjutnya disebut Orba, sebagai sebuah pemerintahan baru mewarisi kehancuran ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintahan Orba harus mengambil langkah dan tindakan yang tepat untuk keluar dari krisis, sebab jika hal itu bisa dilakukan, maka Orba akan semakin bisa diterima secara menyeluruh oleh masyarakat (AW. Adam, 2009).

Menurut Presiden Soeharto, lanjut Adam, untuk membangun ekonomi yang lebih maju diperlukan stabilitas keamanan baik secara nasional maupun regional. Keamanan dalam negeri harus terjamin agar penanam modal asing yang diperlukan tidak terganggu. Presiden Soeharto mempercayakan pembangunan ekonomi kepada kaum teknokrat.

Melalui tangan-tangan magis kaum teknokrat inilah, Orba berhasil mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, yang selama rezim kepemimpinan sebelumnya, selalu gagal diwujudkan secara maksimal. Kelompok teknokrat ini, yang rata-rata menganut mazhab ekonomi liberal, berhasil mengkoneksikan indonesia ke dalam sistem perekonomian global, sehingga menjadi sebab-musabab datangnya pertumbuhan ekonomi dan investasi asing bagi rakyat indonesia saat itu.

Rusbiantoro, dalam tulisannya yang berjudul “Bahasa Dekonstruksi ala Foucault dan Derida” menjelaskan bahwa, justru Orba dengan ideologi fasisnya yang berpusat pada jawanisasi dan militerisasi, penyeragaman indonesia yang multikultural, multiras, dan multi agama, serta sistem ekonomi konglomerasi pemonopolian perdagangan yang penuh proteksi, namun menjalankan trickle down effect guna memajukan perekonomian kelas bawah karena ketidakmampuannya untuk mandiri (Rusbiantoro, 2001).

Sementara, sembari mengejar pertumbuhan ekonomi guna membuat perbedaan yang mendasar terhadap pemerintahan sebelumnya, Soeharto juga memfokuskan mewujudkan kehidupan politik yang stabil, untuk menghindari adanya kemungkinan gesekan-gesekan antar elit, dengan mengambil langkah-langkah menuju bentuk pemerintahan yang berorientasi pada model otoritarianisme. 

Mulai dari penyederhanaan partai politik menjadi hanya tiga buah, yakni Golongan Karya, sebagai basisnya partai penguasa, kemudian ada Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sebagai manifestasi dari aspirasi kelompok beraliran nasionalis sekuler, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai representasi dari kelompok islamis. 

Pemilu yang berlangsung sebanyak 7 kali selama pemerintahan Soeharto, seluruhnya menunjukkan betapa tidak fair nya kompetisi politik pada waktu itu, sebab, hasil akhirnya selalu dimenangkan oleh Golongan Karya dengan selisih suara yang sangat dominan.

Militer juga menjadi salah satu fondasi dari kokohnya kekuasaan Soeharto selama 32 tahun. Menurut Alip Dian Pratama, dalam bukunya “Pergulatan Sipil-Militer di Indonesia dan Turki”, dijelaskan bahwa Soeharto yang notabenenya berlatar belakang Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), memanipulasi fungsi dan peran ABRI, yang seharusnya netral dari kepentingan-kepentingan politik kekuasaan, dengan mendorongnya untuk menelusup masuk lebih jauh ke dalam hiruk-pikuk politik-kekuasaan (Alip Dian Pratama, 2017).

Lebih jauh, Alip menjelaskan bahwa, militerisasi dalam kehidupan sosial-politik di indonesia semasa pemerintahan Soeharto, adalah sebuah keniscayaan. Sebab, mulai dari awal mula mencuatnya dirinya sebagai figur yang diharapkan oleh rakyat guna memperbaiki keadaan yang begitu kritis selama penghujung pemerintahan Soekarno.

Hingga akhir hayat kekuasaannya sebagai penguasa di negeri ini, Militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat, menjadi sekutu, sekaligus instrumen penting bagi dirinya guna memaksakan kehidupan yang stabil dan minus pergolakan politik, sepanjang tiga dekade tersebut.

Namun adanya reformasi 1998, yang diawali datangnya krisis ekonomi yang melanda Asia Pasifik pada waktu itu, berujung pada sulitnya kehidupan sosial masyarakat, dengan semakin meroketnya harga-harga kebutuhan pokok, dan meningkatnya kriminalitas, berkat semua rangkaian peristiwa ekonomi tersebut, mengakibatkan lahirnya aksi protes massal dari masyarakat sipil, khususnya mahasiswa, yang menuntut kehidupan yang lebih baik dan stabil lagi, serta adanya sirkulasi elit politik dan proses demokratisasi, menjadi sebab kejatuhan Sang Jenderal dari singgasana kekuasaan.

Sebagaimana rumusan teori yang dibangun oleh Ian Bremmer di atas, dalam periode tersebut, indonesia tengah berproses menuju tesis ideal yang dikehendaki oleh Bremmer; Sebuah negara yang memiliki rezim pemerintahan demokratis (terbuka) disatu sisi, sekaligus terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan makmur di sisi yang lain.

Memang Bremmer kemudian menyatakan bahwa dalam proses transformasi dari negara tertutup menjadi negara terbuka tersebut, akan melahirkan gejolak demi gejolak di dalamnya. Seperti adanya krisis ekonomi, yang berujung pada krisis sosial dan krisis politik. 

Namun, seiring dengan besarnya komitmen yang dimiliki oleh seluruh komponen elit di negeri tersebut guna mewujudkan kehidupan yang demokratis dan terbuka, maka semua proses turbulensi itu akan terlewati seiring berjalannya waktu, dan hingga pada suatu waktu, sampailah pada akhir dari proses kritis tersebut, dan datanglah kehidupan yang benar-benar demokratis dan terbuka.

Indonesia Pasca Orde Baru

Salah satu sebab yang menjadi indikator kemapanan sebuah negara ketika mengalami proses transformasi dari negara tertutup menuju negara terbuka yang mampu mengkawinkan stabilitas dan keterbukaan sekaligus adalah penguatan lembaga-lembaga inti negara, sebagai ganti dari ketergantungan negara tersebut dengan figur penguasa yang dominan.

Jadi di sini bisa bisa disimpulkan bahwa, sebagai ganti otoritarianisme Orba kemarin, yang mengandalkan figur kuat seperti Jenderal Soeharto, dibandingkan penguatan sistem dan kelembagaan negara, adalah ketika hasil dari proses transformasi tersebut berujung pada semakin menguatnya lembaga inti negara, yang notabenenya merupakan manifestasi langsung dari cita-cita ideal negara; konstitusi, sekaligus hasil konsensus kolektif antar pendiri bangsa di fase awal kemerdekaan waktu itu.

Mulai dari rentang waktu 1999 hingga tahun 2019 ini, sekitar 20 tahun kita menapaki kehidupan sosial-politik tanpa dominasi rezim Orba sebagai pusat episentrum kekuasaan, bisa dikatakan bahwa proses menuju penguatan lembaga-lembaga inti negara itu masih terus berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan masih hadirnya beberapa lembaga negara ad hoc (non-inti) yang berfungsi guna menunjang peningkatan performa lembaga inti negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ataupun Ombudsman.

Sebagaimana kita ketahui, kehadiran lembaga yang sifatnya ad hoc tersebut, pada dasarnya wujud dari masih lemahnya wibawa, juga kinerja dari lembaga-lembaga inti negara di indonesia. Terutama lembaga-lembaga yang mengurusi urusan penegakkan hukum dan pelayanan langsung terhadap masyarakat. 

Dalam kedua lembaga tersebut, bisa disimpulkan, masih terdapat beberapa catatan minor, terutama ketika kita masuk ke dalam isu mengenai ‘tebang pilih hukum’ dan ‘proses birokrasi yang mengedepankan pungutan liar (pungli) di dalamnya’.

Sebagai contoh mengenai hal di atas, menurut portal berita online nasional, Detik, menyebutkan bahwa Ombudsman merilis hasil survey mengenai kepatuhan hukum terkait kelengkapan administrasi kepada 4 lembaga hukum di indonesia, yakni: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lapas. Menurut survei dari Ombudsman yang dikutip oleh Detik pada selasa, (5/3/2019) kemarin, keempat lembaga tersebut menurut Ombudsman memiliki kekurangan yang berbeda-beda.

Sementara menurut pemberitaan oleh portal berita online nasional, Tirto, pada 20 september 2018 kemarin, mengutip dari rilis hasil survey Indonesia legal Roundtable (ILR) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintahan indonesia di dalam memajukan prinsip negara hukum pada tahun 2017 kemarin naik 0,54 dibanding 2016. 

Memang kenaikan tersebut tidak signifikan, sebab, kenaikan yang ‘tanggung’ tersebut masih dibayang-bayangi oleh soalan konsistensi dan komitmen politik hukum yang tercantum dalam Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), program revitalisasi, dan reforma hukum.

ILR dalam menentukan skor tersebut, berdasarkan beberapa faktor, seperti ketaatan pemerintah terhadap hukum, legalitas formal, kekuasaan kehakiman yang merdeka, akses terhadap keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM), berdasarkan faktor-faktor tersebut, indonesia masing-masing mendapatkan skor 5,97 untuk ketaatan pemerintah terhadap hukum, kemudian 6,20 untuk legalitas formal, 6, 64 untuk kekuasaan hakim yang merdeka, 6,32 untuk akses terhadap keadilan, dan 1,13 untuk HAM. Berdasarkan total skor tersebut, indoensia terkategori cukup dengan kisaran indeks 5,1-7,5 poin. Menurut ILR, prinsip-prinsip negara hukum dan penerapannya belum mencapai predikat baik.

Di lain pihak, dikutip dari situs hrwg.org, sebuah situs resmi milik lembaga LSM yang fokus dibidang HAM Indonesia, Human Right Working Group (HRWG), pada 18 januari 2019 menjelaskan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemantauan Rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) menyusun dan mempublikasikan indeks pelaksanaan HAM Indonesia berdasarkan rekomendasi UPR satu tahun (2017-2018) dengan skor 0,42.

Angka tersebut, menurut Koalisi, diperoleh berdasarkan gabungan beberapa rekomendasi UPR yang dikelompokkan dalam beberapa kluster, menjadi variable yang diturunkan dalam beberapa indikator penilaian seperti regulasi, indikator proses pelaksanaan, dan indikator dampak pelaksanaan regulasi. 

Koalisi memberi angka 4 untuk setiap indikator jika semuanya terpenuhi, dan -1 untuk nominal terendah. Skor 0,42 tersebut menandakan tidak adanya kemauan politik dan kurangnya kapasitas penyelenggara negara dalam memnuhi kewajiban HAM Internasional yang diturunkan dalam program aksi ditingkat nasional.

Sementara dalam konteks indeks demokrasi di indonesia, menurut The Economist Intellegence Units (The EIU) menyatakan bahwa indeks demokrasi indonesia di tahun 2018 mengalami penurunan skor signifikan dari peringkat 48 menjadi peringkat 68. Menurut sumber The EIU yang dikutip oleh portal berita online Medcom.id, rabu 31 januari 2018, indeks indonesia kalah dibanding Timor Leste yang berada diperingkat 43 dalam skala global. Skor global rata-rata tahun ini turun dari 5,52 pada 2016 menjadi 5,48 poin.

Beberapa sajian data-data diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya, dibandingkan sebelumnya, indonesia tengah bergeliat dan bergerak secara konsisten menuju titik ideal sebagaimana yang disebutkan oleh Bremmer dalam tesisnya tadi. Memang, disana-sini masih terdapat catatan kritis, berkaitan dengan penguatan lembaga inti negara, penguatan sistem demokrasi, dan konstitusi yang lebih didorong oleh semangat demokratis, dibandingkan sebelumnya.

Rentang waktu 20 tahun yang membuat kita masih terus berkutat dengan fase transisi menuju negara demokrasi terbuka yang mapan dan stabil, tentu juga menjadi sebuah catatan kritis tersendiri. Bagaimana bisa, proses transisi tersebut, membutuhkan waktu yang terbilang lama. 

Tentu di sini kita bisa melihat ke berbagai macam faktor, yang membuat proses transisi tersebut menjadi lama dan panjang, namun, hal itu masih lebih baik, jika dibandingkan pengalaman di negara-negara Timur Tengah yang hari ini pasca adanya momentum Arab Spring ditahun 2011 kemarin, justru bergerak mundur dan terperangkap kembali ke dalam sistem otoriter yang mematikan spirit berdemokrasi yang sempat menyala.