Akhir pilihan yang tidak pernah disangka itu diambil oleh Jokowi, pilihan untuk membebaskan terpidana 15 tahun kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir yang dipenjarakan di masa pemerintahan SBY, 8 (delapan) tahun yang lalu, 16 Juni 2011.

Mata publik menyoroti tajam keputusan yang diambil oleh Jokowi tersebut. Tak jarang selentingan alasan bebasnya Ba'asyir untuk kepentingan elektoral pemilu pun menyeruak begitu saja di permukaan. Argumen tentang alasan kebebasan Ba'asyir disinyalir buah dari kedekatan dan dukungan Prof. Yuzril Ihza Mahendra kepada Jokowi di pilpres tahun ini.

Sebab, Yuzril merupakan sosok yang intens berdialog dengan Jokowi soal pembebasan Ba'asyir yang menyisakan hukuman penjara 6 tahun lagi. Pun alasan kemanusiaan merupakan diksi dan alasan Jokowi untuk bebasnya Ba'asyir.

Pertanyaan paling penting terkait bebasnya Ba'asyir yang mengemuka adalah apakah ini untuk kepentingan elektoral Jokowi?

Jika kita merujuk pada hasil survei Jokowi dalam 5 bulan terakhir, maka kita akan melihat angka elektabilitas Jokowi di 6 (enam) lembaga survei konstan di 53-54% sementara Prabowo-Sandi di antara 33-35% dengan angka swing voters 12-14%. Kecuali untuk lembaga survei Median yang baru merilis survei menyebutkan elektabilitas pasangan 01 beberapa bulan terakhir konstan di angka 46-47%.

Bahkan hasil laporan terbaru menyebutkan strategi TKN 01 yang memfokuskan kampanye Ma'ruf konsen di Jawa Barat dan Banten, merujuk pada hasil survei Lembaga Charta Politika telah menambah elektabilitas petahana 0,2%. Asumsinya, bebas atau tidaknya Ba'asyir tidak memengaruhi elektabilitas petahana dan penantangnya Prabowo-Sandi yang segitu-segitu saja.

Lain halnya jika asumsi yang diwacanakan bahwa bebasnya Ba'asyir adalah untuk membantu PBB lolos dari jeratan threshold 4%, ini tentu lain cerita. Sebab, ada narasi yang terbangun sebagai ketua umum partai Islam, Yusril memiliki kewajiban untuk melindungi ulama karena tak tega ada ulama lama-lama dipenjara. Hal ini secara jelas diucapkan Yusril yang berkapasitas sebagai pengacara Jokowi dan ketum PBB.

Pada perdebatan alasan elektoral jelas, ini bukan atas kepentingan pilpres Jokowi. Namun, untuk kepentingan politik Yusril dan PBB, tentu lain cerita. Saya melihat ini dari sisi kedekatan psikologi ceruk pemilih yang akan diambil oleh PBB yang merupakan partai religius dekat dengan pemilih partai-partai Islam lainnya seperti PKB, PPP, PAN, dan PKS.

Khusus untuk nama terakhir, di tengah perpecahan di internal PKS dan munculnya Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang diinisiasi Anis Matta dan Fahri Hamzah. Hitungan saya, Yusril ingin mengambil ceruk suara pemilih Garbi yang tidak sepakat dengan kepemimpinan PKS saat ini, dengan isu utama Yusril yang berhasil membebaskan Ba'asyir.

Lalu apa kepentingan Jokowi?

Pertama, saya sepakat dengan pendapat Jokowi tentang alasan kemanusiaan. Kedua, ini soal perubahan paradigma Jokowi atas metodenya dalam memerangi terorisme.

Kemanusiaan dan persatuan merupakan dua kata yang ada dalam satu batang tubuh di Pancasila, yaitu sila kedua dan sila ketiga. Terorisme merupakan bentuk kejahatan yang sifatnya transnasional yang mengancam persatuan dan kemanusiaan sekaligus, pun merefleksikan saling pengaruh dinamika sosial, ekonomi, dan sosiologi internasional dan nasional. 

Artinya, pemahaman terorisme tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan agama tertentu karena berhubungan dengan geopolitik dan kepentingan suatu bangsa.

Pada debat pertama kampanye pilpres kemarin, misi Jokowi-Ma'ruf dalam menghadapi ancaman terorisme ada dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan yang dimaksud melalui kontra-radikalisme melalui pendekatan kemanusiaan dan dialog.

Terdapat pergeseran paradigma Jokowi dalam memerangi terorisme. Pergeseran paradima positivis menjadi paradigma konstruktivisme. Para penganut positivisme menganggap kebenaran itu adalah apa yang ada di frame dengan pendekatan yang didasarkan pengalaman (empirisme). Pada bagian ini, penganut positivis hanya melihat terorisme sebagai sebuah kejahatan di depan mata yang ditindak secara agresif dengan perang terbuka.

Jokowi akhirnya menggesernya ke paradigma konstruktivis yang sifatnya preventif (mencegah) dan mendalami persoalan lewat konsep Verstehen-nya Max Weber (1860) dengan pemahaman interpretatif sebuah fenomena sosial dengan menyelami permasalahan secara sistematis, berbasis fakta, dan mendalam tanpa menghindarkan hubungan sebab-akibat (kasulitas) dalam memahami simbol dan konteks persoalan.

Pertanyaan utamanya tentu berkaitan dengan alasan kenapa orang menjadi teroris; apa motivasinya; apakah alasan pekerjaan, sulitnya ekonomi, atau alasan lainnya.

Pada perdebatan di tingkat paradigmatik, khususnya ketika kita melaporkan dan membaca pengalaman yang tidak terstruktur dengan baik, khususnya penganut konstruktivis, tentu kita akan menemukan prinsip toleransi yang ambigu apalagi berkaitan dengan terorisme. 

Namun, penganut kontruktivis tidak begitu saja menelan pesoalan kasus per kasus tentang terorisme. Sebab temuan terkait terorisme selalu ditringulasikan dengan peristiwa teror di pelbagai daerah.

Hal ini yang saya dilihat dalam paradigma Jokowi yang menghalau terorisme bukan dengan memeranginya dengan senjata, tapi mencari tahu akar persoalannya. Lebih lanjut, paradigma ini bisa digunakan dalam mengatasi aksi-aksi teror lainnnya, utamanya terkait persoalan separatisme di Indonesia.

Soal ini, saya sepakat dengan Jokowi tentang kemanusiaan. Sebab, sejatinya para oknum teroris juga merupakan bagian dari WNI yang harus tunduk pada Pancasila. 

Antara kemanusiaan dan persatuan Indonesia berada dalam satu batang tubuh. Pun soal kesetiaan pada Pancasila dan NKRI, Yusril harus bisa memastikan Ba'asyir tunduk pada konstitusi Indonesia.

Artinya, Jokowi tidak sedang melunak pada tindakan terorisme, justru Jokowi sedang melawan terorisme pada tataran paradigmatik yang lebih substansial. 

Lebih lagi, selama ini, jika tetap menggunakan cara-cara penangangan lama, tidak juga menyelesaikan masalah. Justru membuat tindakan teror semakin tumbuh subur. Kesimpulannya ke depan, lewat Ba'asyir, semua tindakan teror akan dicegah dan dilawan.