"Papua contoh bobroknya negara," tulis teman saya di akun Facebook-nya. Kalimat itu betul-betul mampu menceritakan banyak hal, terutama sekali masalah Papua dan peran negara.

Kalimat status di atas kita bisa artikan bahwa kerusuhan yang terjadi di Papua adalah tanda buruknya kiprah negara. Artinya, otoritas negara yang punya kuasa memaksa ternyata hanya omong kosong belaka.

Seharusnya kita memang harus sedih hati. Papua adalah bagian kita, kita yang berasaskan pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah masih pantas semboyan itu sebagai panduan sakral dalam bernegara?

Seharusnya kita juga patut prihatin. Kemerdekaan kita sebagai bangsa besar dan bermartabat bisa bersuka cita dengan bahagia. Tetapi, siapa nyana hanya dua hari, hanya 48 jam habis upacara kemerdekaan, kerusuhan motif rasial ini muncul.

Apakah ini yang kita sebut merdeka? Kalau kita masih anggap ini kemerdekaan yang sah, sebaiknya pikirkan ulang. Bukan seperti itu yang disebut merdeka. 

Satu hal yang membuat makna kemerdekaan ini sekadar seremoni, yaitu masih maraknya kasus rasialisme. Dan kerusuhan Papua, di Manokwari, adalah contoh paling absah bahwa pudarnya esensi kemerdekaan yang hakiki.

Kasus rasialisme ternyata masih tumbuh dengan nyaman. Sekalipun di negara yang dikenal maju, kasus ini tetap mewarnai kehidupan sehari-hari. Amerika Serikat, misalnya, yang berlabel negara adidaya, kasus rasial belum juga hilang. Di India, Arab Saudi, Israel, Jepang juga masuk daftar sebagai negara yang rasial.

Indonesia ternyata negara yang tak kalah rasial dengan senarai negara di atas. Komnas HAM membuktikan, berdasarkan temuannya, sejak 2011 hingga 2018, sedikitnya 101 kasus yang dilaporkan. 

Yang memilukan pada 2016. Pada tahun tersebut, ditemukan 38 kasus. Data tersebut pastinya yang berhasil dilaporkan. Tentu saja, secara diam-diam kasus rasialisme masih menghantui kita.

Bukan tanpa akibat, rasialisme turut mendorong meledaknya diskriminasi sosial, segregasi dan kekerasan rasial. Yang paling mengerikan dari dampak rasialisme adalah genosida. Akibat yang terakhir ini sudah terjadi pada sejarah kelam manusia, misal pembantaian besar-besaran kaum Yahudi di Jerman pada masa Hitler.

Teruntuk dewasa ini, kemajuan teknologi dan pesatnya ilmu pengetahuan, seharusnya kita menganggap rasialisme sudah tidak sesuai dengan semangat peradaban dunia yang unggul. Pada saat ini, keterbukaan informasi dan pengetahuan berpotensi membuka wawasan dan paradigma. Sehingga rasialisme sebetulnya tidak perlu ada. Sebab rasialisme sudah tidak relevan lagi.

Namun kenyataan berkata lain. Rasialisme justru lebih banyak muncul pada dunia yang disebut milenium ketiga ini. Sebuah kurun waktu yang terbebas dari kolonialisme dan imperialisme. Sehingga rasialisme yang notabene warisan penjajahan ini turut lenyap di muka bumi.  Tapi rasakanlah, rasisme masih subur di mana-mana.

Dan sekali lagi, kerusuhan di Papua makin membuktikan bahwa kita sebenarnya belum bebas dari rezim kolonialisme dan imperialisme.

Atas dasar itu, maka saya bisa katakan tanpa ragu bahwa Papua wajib merdeka dari Indonesia. Kedengarannya cukup kontroversial, memang. Tapi kalian tidak perlu mengatai saya dengan anggapan yang bukan-bukan. Nanti akan jelas apa yang saya maksud.

Kalau Indonesia dinilai tidak adil pada Papua, itu betul. Buktinya, kasus diskriminasi rasial masih di alami orang Papua. Sebutan hewan atau olokan merendahkan orang Papua, misal yang dilakukan oknum di Surabaya, seharusnya tidak perlu terjadi. Karena sudah terlanjur terucap, maka kian menunjukkan bahwa ada rasa superioritas tertentu kala bertatap dengan orang Papua.

Beberapa pertimbangan dan masalah-masalahnya di atas, maka memang memerdekakan Papua menjadi kewajiban tersendiri. Dan betapa miris sekali, bila saudara kita di Papua mengeluh karena merasa dijajah oleh Indonesia, bangsa kita semua. Bisa jadi inilah motivasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) tetap bersikukuh untuk bebas dari Indonesia.

Ya, mari kita berandai-andai saja. Bagaimana jadinya bila Papua benar-benar menjadi negara merdeka? Apakah negara muda ini akan terbebas dari tindak rasialisme? Belum tentu. Ya, tidak ada jaminan Papua bisa aman dari tantangan ini.

Sesungguhnya saya tidak bisa membayangkan Papua menjadi negara merdeka. Saya hanya mampu membayangkan--dengan perasaan ngeri--apa yang terjadi pada Papua yang ngotot lepas dari Indonesia.

Disebutkan oleh kajian Philippe Petaud Celerier bahwa konflik Papua dalam usaha pembebasan ini tercatat 300.000-400.000 jiwa yang jadi tumbal. Betapa menyeramkannya harga sebuah kebebasan ini. Lalu, hingga saat ini gerakan OPM yang tetap mau berpisah, maka berapa korban lagi yan akan gugur?

Dengan demikian, saya malah sangsi. Saya pikir harus menempuh jalan lain, jalan terbaik untuk semuanya. Yaitu Papua tidak perlu lepas dari Indonesia. Karena manfaatnya lebih besar daripada berusaha lepas dari Indonesia.

Daripada hal di atas, sesungguhnya yang dibutuhkan Papua adalah bukanlah separatisme, atau negara baru. Tetapi sejatinya butuh kemerdekaan dan kebebasan dari rasialisme dan diskriminasi lainnya dari Indonesia sendiri.

Nah, itulah yang saya maksud merdeka bagi Papua. Jadi, kemerdekaan dari gangguan dan ancamanlah yang dibutuhkan Papua saat ini. Sebabnya, negara dituntut keras untuk mewujudkannya. Sementara, etnis, suku, dan ras lainnya sama-sama menjaga kehormatan masing-masing. Ini memang idealis, tetapi bukan berarti tidak bisa direalisasikan.

Untuk itu, kita memang ditantang untuk serius mewujudkan ini. Tanpa kesungguhan dan komitmen, maka marwah negara yang Pancasilais dan demokratis patut dipertanyakan.

Akhirnya dari saya, ini hanya refleksi yang bisa berguna bagi saya sendiri, dan belum tentu bermanfaat bagi kalian.

Papua, Merdeka! Merdeka! Merdeka!