Ide usang kembali diluncurkan pemerintahan Indonesia terhadap Papua. Ide yang lebih pantas disebut sebagai strategi pihak keamanan menambah personel di Papua. Selain itu, ide tersebut bermaksud menambah elite baru di Papua. 

Ide pemekaran Papua bukan solusi. Setidaknya pemekaran bagi keluarga konflik tidak dapat menutup luka mereka. Korban di Nduga maupun Wamena butuh keadilan, bukan pemekaran yang hanya menguntungkan Jakarta. 

Setidaknya mari kita renungkan kembali korban konflik di Nduga yang meninggal karena pemerintah tidak peduli. Mereka kedinginan dan kelaparan serta sakit. 

Belum lagi korban peluru yang tak bertuan dan belum ada investigasi nyata. Lagi-lagi pemerintah lupa melakukan yang satu ini, menghukum mereka yang melaksanakan operasi di lapangan maupun para pengambil kebijakan aksi militer.

Kasus yang sama pernah terjadi di Aceh. Hingga kini, korban perkosaan maupun keluarga yang kehilangan belum mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Dan korban kerusuhan di Wamena bahkan konflik vertikal yang menjalar konflik horizontal belum dilakukan investigasi yang benar-benar adil.

Pemerintah Indonesia harusnya melaksanakan keadilan sosial bagi rakyat Nduga dan Wamena, bukan sibuk dengan ide pencitraan. Berikan keadilan bagi keluarga korban konfilk. Kembalikan perdamaian antara penduduk asli dan pendatang yang terjadi karena keteledoran pemerintah.

Setelah aksi-aksi ketidakmanusiaan yang adil dan beradab terjadi, harusnya pemerintah meminta maaf. Jangan jadikan Papua proyek militer dengan dalih pemekaran. Bahkan infrastruktur yang mewah sekalipun bukan solusi bagi rakyat Papua.

Rakyat Papua tak ingin menjadi burung dalam sangkar emas. Mereka tak butuh itu. Mereka ingin menjadi burung yang bebas mencari nafkah tanpa rasa takut. Mereka ingin damai, namun tetap menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Papua.

Sogokan, entah itu jembatan emas, jalan permadani, maupun pemekaran, tak akan berguna apabila keadilan tidak ditegakkan. Rakyat Papua sejatinya manusia yang selama ini cukup sabar dan bersyukur. Betapa tidak, alam mereka diambil, namun keadilan tak kunjung hadir.

Pemerintah Indonesia harus memiliki empati bukan simpati ala sinetron. Simpati yang hanya meredam sejenak, simpati yang lebih mirip sogokan agar konflik redam dan kekuasaan aman dari arus politik. Pencitraan dalam dan luar negeri.

Pemerintah Indonesia harus ingat, 182 pengungsi Nduga yang meninggal karena kelaparan, korban konflik di Wamena, serta kerusakan gedung-gedung yang merupakan akumulasi suasana batin rakyat Papua yang belum benar-benar kemerdekaan.

Pernahkah Anda bertanya, andai kata Papua tidak memiliki emas, masihkah pemerintah Indonesia menjadikan Papua sebagai bagian dari NKRI? Apakah infrstruktur mewah akan tetap dibangun seandainya Papua tidak memiliki SDA yang menghasilkan jutaan dolar?

Sejatinya tak sulit menjawab pertanyaan itu. Apa yang terjadi selama di Papua cukup mendeskripsikan bagaimana pemerintah Indonesia memandang Papua. Bualan politik pastilah menyatakan Papua bagian penting dari rencana. Namun faktanya?

Sekarang coba kita perhatikan sisi pendidikan di Papua yang merupakan bagian penting namun terlupakan. Coba temukan sekolah dan universitas yang sejajar dengan sekolah dan universitas di Jawa. Artinya apa, Papua bukan bagian penting dalam rencana NKRI, kecuali sumber daya alamnya.

Papua tidak butuh janji politik, janji musiman berdasarkan kebutuhan politik. Papua butuh kenyataan, terutama pembangunan sumber daya manusia. Gaya pemerintah Indonesia terhadap Papua sangat mirip penjajah. SDA diambil, namun SDM tidak diberikan akses pendidikan yang layak.

Apakah sekolah-sekolah di Papua sudah mendapatkan fasilitas memadai sebagaimana sekolah-sekolah di Pulau Jawa? Tidak butuh penelitian kelas atas untuk menjawabnya. Begitulah Papua yang hanya diberikan janji-janji meski emas mereka berikan kepada Indonesia.

Bayangkan jika Jawa atau pulau lain di Indonesia mengalami nasib yang sama dengan Papua, apakah tidak tejadi gejolak sebagaimana di Papua? Baru sehari listrik padam saja, seolah ratusan nyawa melayang, konon lagi terjadi sebagaimana di Papua

Sebelum ide penambahan pasukan dilaksanakan meski dengan dalih pemekaran, pemerintahan Jokowi sebaiknya menghukum para pembunuh rakyat Papua. Jangan sampai para pelaku bebas sebagaimana di Aceh.

Jokowi tak perlu malu meminta maaf atas kegagalan mengatasi konflik di Papua yang berujung pada konflik horizontal. Meminta maaf pada rakyat Papua dan pendatang yang menjadi korban lebih utama ketimbang kepada PKI.

Pemekaran solusi panik yang hanya memuaskan segelintir elite, bahkan akan memecah belah rakyat Papua. Konflik horizontal terbuka dengan adanya pemekaran. Barangkali hanya ajang berlomba membangun gedung-gedung perkantoran bagi gubernur dan bupati baru.

Sementara anak-anak dan perempuan Papua dapat apa? Jika ingin membela mereka, menyelamatkan mereka pendekatan manusiawi harus lebih utama ketimbang pendekatan militeristik.

Sogokan berupa pemekaran hanya cara pemerintah melupakan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Bayangkan pengungsi di Nduga sakit dan kelaparan padahal negeri ini mengeklaim Papua bagian dari republik.

Padahal Papua ikut menyumbang mewahnya istana negara dan megahnya gedung-gedung di Jakarta. Rakyat Papua tidak menuntut lebih. Mereka hanya butuh keadilan sosial, bukan pemekaran.