Medio 2017, dalam sebuah perkuliahan pascasarjana di kampus UI Salemba, dosen saya, Prof. Wan Usman (Guru Besar Ketahanan Nasional UI), pernah mengatakan tentang faktor kontrol ketanahanan nasional Indonesia. 

Ia menyebutkan ada empat faktor kontrol ketahanan nasional Indonesia atau daya tahan bangsa, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) atau PBNU. Keempat faktor kontrol tersebut tidak bisa berjalan sendiri alias saling berkelindan satu sama lain.

Faktor kontrol ketahanan nasional berkaitan erat dengan daya tahan bangsa. Banyak bangsa ataupun negara di dunia yang akhirnya terpecah belah akibat faktor kontrol tersebut sudah tercerabut dari akarnya. 

Sejarah menyebutkan, Uni Soviet sebagai negara besar terpecah menjadi 15 negara yang menurut Budiman Sudjamitko dapat disebut sebagai Balkanisasi, bahkan Uni Soviet sendiri sudah terkubur dan menjadi negara Rusia. Korea yang pada awalnya bersatu, akibat pengaruh blok barat dan blok timur (ideologi), terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan.

Setiap negara memiliki faktor kontrol daya tahan bangsa yang berbeda. Namun, ada persamaan dari peristiwa hancurnya negara Uni Soviet dengan Indonesia, yakni sama-sama majemuk atau beragam. 

Kemajemukan Uni Soviet runtuh akibat sistem komunis yang diterapkan. Padahal, sebagai bangsa yang plural, sistem tersebut tidak cocok untuk diterapkan. Alhasil, Uni Soviet mengalami goncangan perang saudara yang akhirnya membuat negara itu runtuh dan terpecah belah. Begitu pun dengan Korea, pengaruh ideologi yang besar mengakibatkan mereka terpecah.

Sama seperti Uni Soviet, keberagaman menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, jumlah pulau di Indonesia sebanyak 17.504 buah, dengan bahasa daerah sebanyak 668 bahasa (data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018), dan suku bangsa sebesar 1.340 suku (data dari Badan Pusat Statistik saat sensus penduduk pada tahun 2010), 34 provinsi dan 6 agama. 

Semuanya tersebar dari ujung barat di Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam, sampai ujung timur di Merauke, Papua; lalu dari ujung utara di Pulau Miangas, Sulawesi Utara, hingga ujung selatan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur.

Kesadaran akan keberagaman yang ada di Indonesia membuat founding fathers (pendiri bangsa) bersepakat melahirkan konsesus bersama tentang ideologi bangsa dan negara yang kemudian dinamakan dengan Pancasila. Untuk mempertegas Pancasila, maka dibuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika (walaupun berbeda-beda tetap satu jua), dalam bentuk negara kesatuan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cita-cita dasar atau konstitusi negara yang disebut dengan UUD 1945. 

Keempatnya (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945) merupakan perekat atas semua perbedaan dan kemajemukan yang ada di Indonesia.

Memang, dalam sejarahnya Indonesia pernah mempraktikkan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 hingga 1950, sesuai dengan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilatarbelakangi oleh peristiwa agresi militer Belanda II pada tahun 1948. 

RIS itu sendiri terdiri dari 7 negara bagian dan 9 wilayah otonom. Namun dalam pelaksanaanya, RIS memunculkan banyak persoalan, hingga akhirnya dengan kesadaran kolektif seluruh elemen, tepat pada tanggal 17 Agustus 1950 atau 5 tahun pasca-kemerdekaan diproklamasikan, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan.

Dalam praktik kebangsaan dan kenegaraan, telah terjadi berbagai peristiwa yang berujung kepada menguji daya tahan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Pada 1999 yang lalu, kita gagal dalam ujian yang mengakibatkan lepasnya provinsi Timor-Timor dari pangkuan ibu pertiwi dan menjadi negara berdaulat melalui referendum atau jajak pendapat. 

Kita lengah dalam memperkuat faktor kontrol daya tahan bangsa di Timor-Timor. Peristiwa ingin memerdekaan diri atau lepas dari NKRI pun sudah beberapa kali diembuskan oleh provinsi lainnya, bahkan terkadang secara terang-terangan disampaikan.

Lalu, 20 tahun setelah itu, atau tepatnya pada tahun 2019, permintaan untuk lepas dari NKRI tetap saja terus berhembus. 

Beberapa waktu lalu, kita disuguhkan oleh tontonan yang tak pantas ditiru oleh daerah lain. Papua sebagai satu pulau yang masuk kedalam wilayah Indonesia dengan dua provinsinya, yakni Papua dan Papua Barat, mencoba kembali menguji daya tahan bangsa melalui keinginan sebagian masyarakat di sana yang ingin melakukan referendum.

Untuk hal ini, faktor kontrol diuji. Faktor kontrol bersifat dinamis, sama dinamisnya dengan daya tahan bangsa itu sendiri. Untuk menyesuaikan dengan dinamisnya daya tahan, maka faktor kontrol harus terus diperkuat. 

Salah satu fungsi dari faktor kontrol adalah untuk mengatasi dan menenangkan sebuah objek disaat objek tersebut ingin meminta sesuatu. Sebagai contoh, seorang anak berumur 10 tahun akan berhenti menangis saat diberikan sebuah mainan, namun hal tersebut tidak berlaku pada anak 18 tahun yang akan berhenti merengek saat orang tuanya memberikan sebuah handphone.

Faktor kontrol berhubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan. Kenapa terjadi perbedaan antara faktor kontrol anak berumur 10 tahun dengan 18 tahun? Hal tersebut dikarenakan kebutuhan mereka berbeda. Manfaat faktor kontrol adalah sebagai pengendali atas hasrat atau keinginan.

Kita harus akui bahwa keinginan saudara kita di Papua untuk memerdekaan diri dari Indonesia telah menimbulkan pro dan kontra. Ada yang dengan tegas menyatakan setuju, ada yang bilang tidak setuju. Bahkan, persoalan pro dan kontra terhadap kemerdekaan Papua membuat Budiman Sudjatmiko dan Dhandy Dwi Laksono harus berdebat terbuka dalam acara bertajuk #DebatKeren Budiman vs Dhandy.

Modal perekat bangsa Indonesia dengan empat faktor kontrol seperti yang saya sebutkan di atas seharusnya dapat digunakan dengan maksimal. Apalagi kepentingan akan keberlangsungan nasib Papua di Indonesia tidak hanya dari dalam negeri Indonesia sendiri, namun telah menjadi kepentingan negara asing. 

Terbukti, dalam beberapa kesempatan di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), beberapa negara di kawasan Pasifik, seperti Kep. Salomon, Vanuatu, Kaledonia Baru tanpa malu-malu mendukung kemerdekaan Papua.

Untuk menegasikan kembali bahwa Papua tetap berada dalam wilayah NKRI, tampaknya pemerintah harus memaksimalkan empat faktor kontrol tadi. Apalagi, akhir-akhir ini dalam beberapa kasus yang terjadi di Papua, salah satu pemicunya adalah masalah rasial. 

Melihat hal tersebut, berarti ada yang salah dengan pengelolaan faktor kontrol. Padahal, kegunaan faktor kontrol daya tahan bangsa adalah menjadikan kita sebagai seorang yang menjadikan Pancasila sebagai sikap sehari-hari dalam interaksi intern dan antarsuku bangsa, menjadikan kita sadar akan perbedaan, menyadarkan kita bersatu dalam sebuah negara kesatuan dan menjadikan kita untuk sadar tugas, tanggung jawab, peran dan fungsi sebagai warga negara yang berada dalam negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Jika masalah rasial menjadi cikal bakal kerusuhan yang berbuntut Papua merdeka kembali bergejolak, tandanya faktor kontrol yang dilakukan pemerintah selama ini di Papua masih lemah. Maka, prioritas utama pemerintah ke depan untuk menyosialisasikan kembali Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 secara masif kepada mereka yang sudah terkontaminasi gerakan separatis, bukan dengan penambahan alokasi anggaran otonomi khusus ataupun pembangunan infrastruktur yang masif.

Berkaca dari kejadian di Uni Soviet dan Korea, yang menjadi persoalan pokok bukan kepada faktor ekonomi masyarakat, namun ideologi bangsa, yakni komunis yang membuat mereka terpecah belah. Sementara, keempat faktor kontrol daya tahan bangsa Indonesia masih tetap relevan hingga saat ini dan masih sakti. 

Mayoritas masyarakat tetap menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara, Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi semboyan bangsa dan negara, NKRI masih menjadi bentuk negara, dan UUD 1945 tetap menjadi konstitusi dasar negara walaupun sudah diamandemen sebanyak 4 kali.  

Kemerdekaan Papua dan Pembuktian Kesaktian Pancasila

Berbicara mengenai alasan kemerdekaan Papua, selain diskriminasi rasial, isu yang dihembuskan adalah persoalan diskriminasi ekonomi warganya. Menurut beberapa teman dari Papua kepada saya, diskriminasi ekonomi yang terjadi di sana telah berlangsung lama, antara masyarakat di pegunungan dan kawasan pesisir pantai. 

Menurut mereka, pembangunan infrastrukur yang massif dari pemerintah malah membuat kesenjangan ekonomi semakin menganga. Infrastruktur lebih banyak menyentuh masyarakat kawasan pesisir pantai, tidak sampai menyentuh kawasan pegunungan. 

Mereka berpendapat, yang mendapat keuntungan dari pembangunan infrastrukur hanya segelintir orang dan yang mendapat manfaat dari anggaran otonomi khusus yang mencapai 105 triliiun per tahun tidak semua Orang Asli Papua (OAP).

Di sini sangat jelas jika keinginan sebagian kecil OAP untuk merdeka karena diskriminasi. Diskriminasi itu sendiri sangat dilarang dalam Pancasila pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sampai sekarang, saya masih percaya bahwa tidak ada sedikit pun niat pemerintah untuk membuat diskriminasi di Papua. Saya paham betul bahwa pemerintah punya niat baik dengan membangun infrastruktur dan meningkatkan dana otonomi khusus dengan tujuan meningkatkan perekonomian, maka akan membuat pemerataan yang berujung pada keadilan yang didapatkan. 

Hanya saja, niat baik itu tidak kesampaian di saat masyarakat Papua masih teriak persoalan diskriminasi yang masih saja terjadi di sana.

Menurut saya, pemerintah belum terlambat untuk membuktikan Pancasila masih sakti di Papua. Toh, dengan kesadaran kolektif, masyarakat Papua yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di Papua. 

Dengan kesadaran kolektif, hanya oknum OAP saja yang melakukan tindakan brutal dan keji terhadap warga bukan OAP. Dengan kesadaran kolektif, hanya oknum saja yang mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara.

Sampai sekarang, saya tidak percaya jika sebagian besar OAP menginginkan merdeka dari Papua. Logikanya, kalau sebagian besar OAP ingin merdeka, maka yang terjadi adalah keengganan mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari dengan sesama OAP, keengganan para atlet asal Papua membela Indonesia, dan dari sekarang OAP yang bekerja di pemerintahan pusat, para pelajar dan perantau sudah diimbau untuk pulang ke Papua.

Oleh karena itu, kita sangat optimis jika OAP masih cinta terhadap Indonesia. Peristiwa yang terjadi kita anggap sebagai pelajaran dan juga alarm untuk ke depan, bagaimana cara mengelola Papua agar disintegrasi bangsa ini tidak muncul kembali. Jawabannya adalah faktor kontrol daya tahan bangsa perlu kita maksimalkan dan perkuat di bumi Cenderawasih.