Mahasiswa
2 tahun lalu · 553 view · 2 menit baca · Politik papua_juga_indonesia.png
Salah satu aksi solidaritas untuk Papua. [Foto: metromerauke.com]

Papua Juga Indonesia

Setiap warga negara Indonesia berhak menyatakan pendapatnya, itu dijamin dalam konstitusi, serta tertuang dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. Tetapi Jumat lalu kita diingatkan kembali bahwa tidak semua orang dapat menggunakan hak mereka untuk bersuara. 

Diberitakan  LBH Jakarta pada Jumat, 15 Juli 2016, Persatuan Masyarakat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) berencana melakukan long march sebagai bentuk dukungan pada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dan hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua Barat.

Niatan baik untuk melakukan aksi damai tersebut disambut dengan pengepungan asrama oleh aparat kepolisian serta ormas reaksioner. Situasi kacau: aparat melakukan represi dengan melemparkan gas air mata, melakukan penangkapan sewenang-wenang, dan membiarkan teriakan-teriakan rasis, pukulan, tendangan, dan senjata tajam menghantam sekelompok mahasiswa Papua. Kelompok sipil bersenjata dibiarkan, sementara aksi damai dibatalkan.

Sikap mereka yang menginginkan hak penentuan nasib sendiri bukanlah dorongan dari negara lain, bangsa Indonesia sendiri yang mendorong mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan. Banyak kasus kekerasan oleh tentara terjadi di tanah Papua, dan sedikit sekali dari kasus tersebut sampai kepada masyarakat luar. Sementara itu, di tanah rantau orang Papua menderita diskriminasi dan pengucilan.

Selama ini masyarakat Papua tidak pernah dianggap orang Indonesia sejati. Di Yogyakarta, orang Papua diperlakukan berbeda, stereotipe bahwa orang Papua suka kekerasan dan membuat onar menjadi alasan utama banyak mahasiswa Papua yang ditolak untuk menyewa kos, bahkan seorang mahasiswi yang tengah merajut noken pernah diusir dari halaman kampus oleh seorang dosen hanya karena ‘dia orang Papua’.

Perlakuan diskriminatif dan rasis terhadap orang Papua sudah dianggap biasa, hak konstitusional mereka untuk berpendapat ditolak, tindakan opresif  terhadap mereka di tanah sendiri berjalan mulus tanpa hambatan; akan tetapi mereka tetap disalahkan apabila menginginkan perpisahan dari Republik Indonesia.

Kita (terutama Jawa) selama ini sudah menikmati keuntungan dari SDA Papua, kenikmatan yang tidak banyak orang Papua dapatkan, tetapi kita menolak hak-hak rakyat Papua sebagai warga negara. Kita membanggakan tanah Papua yang kaya dan indah, tapi dengan angkuhnya menolak mengatakan bahwa orang Papua juga orang Indonesia yang setara dengan kita.

Masalah ini tidak sederhana dan tidak akan menjadi masalah sederhana. Semenjak bergabung dengan NKRI hingga kini, Papua menjadi pentas beragam konflik dan masalah yang jarang sekali ada penyelesaian. Sikap negara yang enggan dan masyarakat yang mengeksklusi rakyat Papua dari kehidupan sosial, sama sekali tidak menuntaskan masalah. Wajar apabila rakyat Papua mengimpikan sebuah negara yang dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat Papua.

Sudah terlalu lama kita menutup mata, jangan lagi kesampingkan persoalan ini. Papua juga Indonesia, berilah rakyatnya ruang untuk bersuara, akui hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara, dan pandanglah mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia –tentu saja apabila kita masih menginginkan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.