Nama Papua dilahirkan orang Papua sendiri. Papua adalah nama bangsa yang kemudian di bawah pemerintah Netherlands New Guinea disebut West New Guinea. 

Nama Papua sendiri baru disahkan oleh Nieuw Raad (Dewan Papua) untuk membentuk Papua menjadi negara. Nama Papua dilarang, digantikan menjadi Irian (Ikut Republik Indonesi Anti Netherlands) di awal pendudukan Indonesia. Hingga tahun 2000, nama Papua dikembalikan oleh Presiden Abdurahman Wahid alias Gusdur.

Nama Papua identik dengan politik. Di rezim Orde Baru, nama ini dilarang. Hal itu tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan rakyat Papua.

Pada 1961, rakyat Papua telah menyatakan diri sebagai satu kesatuan kebangsaan melalui deklarasi negara West Papua sekaligus perangkat kenegaraan seperti bendera "Bintang Kejora", Lagu Kebangsaan "Hai Tanahku Papua", Lambang Kenegaraan "Burung Mambruk". 

Peristiwa penting dan bersejarah tersebut tidak muncul begitu saja, tetapi timbul dari kesadaran tokoh-tokoh intelektual yang telah belajar dari Belanda dan kesadaran rakyat Papua sebagai satu entitas kebangsaan. Dari yang jauh sebelumnya melalui gerakan mesianistik berubah menjadi gerakan politik melalui para intelektual yang belajar di sekolah Belanda.

Pada masa itu, setelah Perang Dunia II, situasi ekonomi politik di dekade 1950-1960an berubah. Negeri-negeri jajahan di Asia dan Afrika melepaskan diri dari kolonialisme dan membentuk pemerintahan sendiri. 

Perbedaan cara pandang, kebudayaan, ciri fisik antara orang Belanda dan Papua dan perbedaan-perbedaan lain menjadi faktor pendorong para intelektual seperti Nicolas Jouwe, Markus Kaisiepo, Johan Ariks dkk,. membentuk negara sendiri lepas dari administrasi Belanda (Netherlands New Guinea) yang beribu kota di Holandia (Jayapura).

Beberapa tahun sebelumnya, dibangun hubungan internasional dengan wilayah-wilayah di kawasan Pasifik Selatan, ditandai dengan pembentukan Pacific Commission Forum (PCF) bersama sejumlah tokoh penggerak kemerdekaan negara-negara Pasifik, seperti: Papua New Guinea, Fiji, Vanuatu, Solomon Islands, Nauru, Kiribati, Samoa dan beberapa wilayah lainnya yang juga pada saat itu berada di bawah kolonialisme negara-negara Eropa.

Meski pemerintah Indonesia menggagalkan negara West Papua melalui Komando Trikora yang memuat perintah: bubarkan negara boneka Papua, mobilisasi umum dan kibarkan sang saka Merah Putih di seluruh Papua, yang dikeluarkan oleh Soekarno, pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta yang kemudiaan dilaksanakan dengan baik oleh Jenderal Soeharto, pada 1965 terjadi pemberontakan di Manokwari sebagai awal terbentuknya Organisasi Papua Merdeka (OPM) di bawah kepemimpinan Permenawas Ferry Awom dkk. 

Selanjutnya, terjadi proklamasi pada 1971 di Markas Victoria oleh Brigjen Zeth Jafet Rumkorem, Jacob H. Pray dkk. Dalam deklarasi itu juga dibentuk TPN (Tentara Nasional Papua) sebagai keamanan negara.

Kemudian muncul gerakan-gerakan lainnya di rezim Soeharto yang terkenal militeristik dan kejam itu. Peristiwa-peristiwa penting bersejarah di atas membuktikan bahwa perjuangan rakyat Papua sebagai satu bangsa lahir dari orang Papua sendiri.

Sejarah persatuan orang Papua terjadi di tahun 1998-2000 di bawah Presidium Dewan Papua (PDP), rakyat mengonsolidasikan diri dalam perlawanan dengan terbentuknya Panel dan Satgas beserta pos-pos dari kota hingga kampung-kampung. 

Pada masa ini, rakyat menjadi subjek dalam perjuangan dalam kondisi objektif saat itu di Indonesia dilakukan reformasi dan kondisi Papua munculnya tokoh populis karismatik seperti Theys Eluay, Thom Beanal, Thaha Al-hamid, dkk, serta bersatunya gerakan militer.

Situasi Sekarang

Penindasan terhadap rakyat bangsa Papua hari ini tidak terlepas dari penjajahan kapitalisme. Kapitalisme global dalam mencari sumber bahan mentah terus menyokong pemerintah Indonesia untuk menyiapkan paket kebijakan dan produk undang-undang agar penanaman modal di Papua dan proses akumulai modal kapitalis berjalan lancar. 

Seperti yang sedang gencar-gencarnya dikerjakan saat ini dengan dibuka perkebunan kepala sawit dalam skala besar, pembangunan infrastruktur: jalan, bandara, pelabuhan, dan sebagainya. 

Di samping itu, rakyat bangsa Papua Barat menghadapi berbagai macam persoalan yang kian hari makin pelik—pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, persoalan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan berbagai bidang. 

Akibatnya, rakyat Papua terasing dari tanahnya sendiri. Keterasingan dari tanah adat tempat mereka hidup. 

Dari semua itu, rakyat bangsa Papua terancam akan terjadi kepunahan etnis.

Meski demikian, suara-suara rakyat Papua dibalas dengan represif. Dengan akses jurnalis yang terbatas, dunia tidak tahu apa sebenarnya sedang terjadi di Papua. 

Bukan rahasia umum, dewasa ini suara-suara atas sejumlah persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat Papua diatas diwakili oleh pemerintah Indonesia di dunia internasional. Persolan HAM misalnya, pemerintah Indonesia 'membelokkan' menjadi isu nasional. Seperti pidato-pidato perwakilan Indonesia di PBB 2016 lalu.

Ruang demokrasi ditutup. Media massa tidak diizinkan; hanya media yang bekerja sama pemerintah Indonesia.

Dari semua persoalan di Papua, atau yang terbaru hanya baru kasus kematian di Asmat diangkat di media nasional, padahal hal yang sama sebelumnya terjadi di Deiyai, Yahukimo, dan Nduga. Itu pun disinyalir ada kepentingan elite politik nasional Indonesia untuk kepentingan politiknya.

Kesadaran Akan Pentingnya Perjuangan Persatuan Nasional

Persatuan nasional menjadi kebutuhan mendesak. Dari perjalan sejarah di atas, kita dapat menarik pelajaran bahwa persatuan nasional merupakan antesis dari penjajahan hari ini di setiap basis-basis penindasan yang telah ada. Mulai dari Buruh, Pegawai Negeri Sipil, masyarakat adat: petani-nelayan, dan basis rakyat Papua lainnya.