Saat ini, dunia pendidikan kita sedang mengalami situasi yang sangat pelik. Pandemi menyebabkan aktifitas belajar mengajar kita amburadur, terganggu, hilang arah dan tak terkontrol. 

Pada saat yang sama, pemerintah melalui Kemendikbud mengeluarkan beberapa kebijakan terkait sistem pembelajaran selama masa pandemi ini seperti PJJ, BDR, dsb.

Jatuhnya, konsep belajar kita yang biasanya konvensional kini harus lebih prosedural. Sistem pembelajaran yang sudah ter-setting sedemikian rupa untuk memenuhi standar kebutuhan belajar para peserta didik kini menjadi sesuatu yang seolah tak bisa diimplementasikan lagi secara fungsional.

Kita sebagai guru dan murid ditempa habis-habisan dengan perubahan kondisi yang diakibatkan oleh pandemi ini. Kita dipaksa melek teknologi. Kita dibebani aneka macam tugas yang sebenarnya sangat tidak efektif untuk menunjang asupan ilmu yang dibutuhkan.

Di satu sisi, hal semacam ini bagi beberapa instansi barangkali sudah dianggap sesuatu yang wajar atau bahkan biasa-biasa untuk diterapkan mengingat mereka mungkin sudah dibekali ilmu teknologi yang memadai sejak lama bahkan sebelum masa pandemi ini bergulir. 

Ini biasanya kita dapati di daerah-daerah urban dan daerah maju lainnya.

Tapi di sisi lain, yang mungkin menjadi core problem-nya adalah mereka yang sama sekali belum terbiasa dengan penerapan pembelajaran berbasis teknologi. 

Banyak kita dengar saudara-saudara kita yang bermukim di daerah-daerah tertinggal harus berjuang mati-matian untuk tetap bisa mendapatkan akses informasi guna menunjang aktifitas belajar mengajar mereka.

Mereka menemukan banyak sekali kendala; entah itu finansial, nihilnya akses internet, sekolah yang tak mendukung, guru yang kurang kompeten dan profesional dsb.

Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim. 

Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswi. 

Nadiem menyebut, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.

Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru dan belajar dengan outing class. 

Tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja.

Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat.

Lalu pertanyaannya, pada masa pandemi dan situasi pelik seperti ini, apakah pendidikan kita sudah terdistribusi dengan merata? Apakah kita sudah layak mengatakan bahwa kita sudah merdeka dalam belajar?

Dalam hal ini, secara definitif, ada dua pengertian merdeka yang barangkali bisa saya paparkan sesuai dengan pengalaman dan kapasitas saya yang sangat terbatas. Yang pertama saya sebut sebagai practically freedom ata atau merdeka secara praktis.

Merdeka belajar merupakan konsep belajar secara mandiri dan kreatif yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk terus berinovasi, terutama dengan membangun ekosistem pendidikan berbasis teknologi dan informasi.

Artinya, terlepas dari sudah optimal atau tidaknya peran pemerintah dalam upaya membantu mensejahterakan pendidikan kita di masa pandemi ini, tentu harus diseimbangkan juga dengan adanya sarana dan prasarana pendukung.

Dan juga menggali potensi para pendidik dan peserta didik untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Dengan didukung oleh Guru yang berkualitas dan berkompeten yang tentunya dapat mendorong kesuksesan belajar siswa.

Dengan adanya pemerataan dana dan fasilitas yang telah dianggarkan, hal ini tentu berdampak pada kata merdeka belajar di era new normal. Sehingga dalam aktivitas pembelajaran pun, peserta didik dapat melakukan banyak inovasi dan kreativitas entah proses belajar mengajar dilakukan baik secara daring pun luring.

Kemudian secara konsep, bagi saya merdeka dalam belajar mengandung makna kemerdekaan berpikir. Hal ini berarti pada masa pandemi atau new normal seperti saat ini, suasana pembelajaran seharusnya didorong untuk lebih dinamis.

Ada hubungan yang setara antara guru dan siswa. Sehingga siswa tidak hanya dapat mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga dapat berdiskusi serta belajar dengan konsep jarak jauh.

Mengeksplor seluruh ide dan saling mendukung terlaksananya proses pembelajaran sudah barang tentu akan menjadi hal yang beda, sesuatu yang baru yang lebih kreatif, inovatif dan bermakna. Tapi, lagi-lagi, kita harus berkaca pada realita bahwa kita masih minim dukungan dan pemikiran.

Kemudian yang kedua saya sebut sebagai psychologically freedom atau kebebasan secara psikis. Disinilah poin krusial yang ingin saya bahasakan sebenarnya.

Ketika membincang PJJ, akan sangat mustahil jika kita tidak menghubungkannya dengan kritik dan keluhan, mulai dari kebutuhan kuota, kekuatan sinyal yang tidak memadahi, tidak memiliki gawai, mudah bosan, hingga kesulitan memahami materi.

PJJ memang isu yang selalu hangat dibahas di mana saja dan oleh siapa saja. Apalagi pada beberapa semester terakhir yang rencananya oleh pemerintah mencanangkan akan menggunakan pembelajaran tatap muka, ternyata kembali menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. 

Artinya hal ini menjadi sesuatu yang tidak konsisten.

Entah secara presentase penyebaran covid bertambah atau berkurang, pemerintah seharusnya siap sedia dengan satu program yang bisa men-cover dua keadaan. 

Lagi-lagi, hal ini menyebabkan banyak pihak khawatir dengan kualitas pendidikan di masa depan jika tetap memaksimalkan program yang tak konsisten.

Tapi pada sisi lain, tidak semua sebenarnya kita bebankan kepada pemerintah, tidak semua salah pemerintah.

Kita memahami bahwa pemerintah kita sudah melakukan hal yang maksimal walaupun benefitnya secara keseluruhan belum bisa kita rasakan.

Banyak faktor yang membuatnya overlaps seperti kesenjangan kedua belah masyarakat yang dimana satunya berada di daerah urban dan satu lagi tertinggal, dilahapnya anggaran untuk keperluan pribadi oleh oknum jahat tak bertanggung jawab, masyarakat yang masih enggan untuk melek teknologi, dsb.

Lalu kemudian agak naïf jika mengatakan bahwa masyarakat memiliki kekhawatiran yang terlalu berlebihan untuk nasib pendidikan kita di masa depan.

Lalu pertanyaannya adalah sejak kapan sekolah benar-benar dirindukan? Bukankah sejak dulu sekolah adalah tempat yang mengganggu, terlalu formal, dan mengekang? Bukankah sekolah adalah tempat yang membosankan hinnga pelajaran yang paling ditunggu pun dianggap tabu dan kosong.

Setahu saya, sebelum pandemi ini melanda, sekolah memang selalu dikritik habis-habisan, entah dari metode, kurikulum, sarana prasarana, profesionalitas guru, sampai hukuman terhadap siswa.

Namun ketika pandemi terjadi, dan sekolah harus menerapkan PJJ, tiba-tiba semua orang berlomba-lomba merindukan sekolah tatap muka. Seakan-akan beranggapan kalau pembelajaran tatap muka dikembalikan, maka pendidikan Indonesia akan sangat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ketika ada pernyataan bahwa PJJ membuat peserta didik tidak terlalu memahami materi yang disampaikan, pertanyaannya sederhana, apakah ketika pembelajaran normal mereka otomatis memahami materi?

Bukankah ketika pembelajaran normal juga terjadi ketidakpahaman dan kebosanan? Bukankah hal tersebut selalu terjadi setiap tahun bahkan sebelum pandemi?

Lantas kenapa seakan-akan ketika ada anak yang tidak paham materi maka yang menjadi titik permasalahannya adalah selalu gara-gara pandemi? Ketika ada kesulitan dalam belajar maka pandemi yang disalahkan? Kenapa pandemi selalu dikambing-hitamkan?

Perlu diakui bersama bahwa ketidakefektifan PJJ bukan saja karena faktor eksternal, seperti sinyal, kuota, atau sebagainya. Namun juga diakibatkan oleh faktor internal, yaitu diri sendiri atau lebih tepatnya adalah kemalasan.

Jadi, faktor eksternal adalah salah satu, bukan satu-satunya. Dan faktor kedua dinilai cukup dominan pengaruhnya.

Secara logika, jika pandemi menghambat kreatifitas dan pemahaman, maka harusnya tidak ada lagi orang-orang yang bisa membuat karya di masa pandemi. Semua industri kreatif harusnya gulung tikar dan pindah menjadi peternak lele.

Nyatanya, industri kreatif tetap ada dan tetap hidup. Mereka menemukan cara berjalan masing-masing dan menyikapi pandemi dengan cara yang bijak. Kreatifitas memang tidak bisa dimatikan.

Kritik seenak perut tentang PJJ tentu saja adalah hal yang lucu. Bagaimana mungkin menyalahkan keadaan sedang dirinya malah berbaring nyaman di atas kasur?

Memang, kendala PJJ yang paling disuarakan adalah faktor sinyal dan kuota. Bagi yang tinggal di daerah susah sinyal, akan sangat layak dimaklumi ketika mengeluh, karena memang terdampak dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Namun, bagi sebagian masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan tentu sangat tidak wajar untuk ikut-ikutan.

Darurat memang. Kedaruratan ini seharusnya menyadarkan kita bahwa masalah utama dalam pendidikan di Indonesia bukanlah kurikulum, metode, evaluasi, bahkan pandemic, melainkan kemalasan yang masih dipegang erat-erat.

Jadi yang harus diwaspadai dari pandemi pada bidang pendidikan bukan sistem pembelajarannya, melainkan sikap mental seorang pemalas. Dan pandemi karib dan alibi bagi pemalas. Pandemi memang penyelamat orang-orang yang malas, kaum mager dan rebahan.

 Perlu diingat bahwa tidak ada yang menginginkan keadaan seperti ini. Pandemi bukan pilihan, melainkan keterpaksaan. Maka, akan lebih bijak jika kita berhenti menyalahkan keadaan dan mencari solusi untuk beradaptasi dalam pandemi.