Secara historis, pandemi telah memaksa manusia untuk putus dari masa lalunya dan membayangkan dunianya yang baru. Pandemi yang terjadi saat ini juga sama. Ia adalah sebuah portal, sebuah pintu gerbang di antara satu dunia dengan dunia berikutnya.

(Arundhati Roy, Pandemi Adalah Sebuah Pintu Gerbang dalam Wabah, Sains dan Politik. Penerbit Antinomi: 2020)

***

Kira-kira pada Mei 2019, saya pernah menulis sebuah artikel yang berjudul, Mendeteksi Demagog, Menjaga Gerbang DemokrasiArtikel itu saya tulis sebagai sebuah kegelisahan saya sendiri pada pemilu yang baru saja ditunaikan.

Artikel itu banyak mengutip pandangan-pandangan dari Steven Lavitsky dan Danial Ziblat, yakni yang ditulis dalam karya mereka berdua yang berjudul How Democracies Die. Satu kalimat puitis yang sungguh didasarkan pada argumentasi dua pemikir demokrasi itu, dan saya kira penting untuk saya ungkapkan di sini sebagai pengantar;

“Demikianlah semangat demokrasi yang kita kenal; dihidupkan dengan semangat dialog atau mati dalam pembungkaman militer. Tapi kematian demokrasi hari-hari ini, seperti kata Lavitsky dan Ziblat, bisa juga dibunuh melalui kotak suara dan monopoli kursi parlemen.”

Melalui argumentasi di atas, saya ingin menegaskan (untuk tidak menyebutnya revisi) bahwa ternyata bukan hanya moncong senjata, kecurangan pemilu, atau watak demagogis dari para pemimpin dan politisi di suatu negara saja yang bisa membunuh demokrasi.

Saya ingin menambahkan satu item penting, yakni wabah/pandemi (saya akan menjelaskan di paragraf-paragraf selanjutnya bagaimana wabah/pandemi ini bisa membunuh demokrasi kita). Demikian pun, dalam situasi pandemi semacam ini (atau Anda menyebutnya dengan New Normal dan Adaptasi Kebiasaan Baru), bukan hanya dialog yang bisa menghidupkan demokrasi. Mari kita tambahkan item kepedulian, gotong royong, dan kerja sama.

Sungguh, saya benar-benar mendukung saran-saran dari Yuval Noah Harari dalam The World After Coronavirus soal solidaritas global itu. Dan tulisan ini adalah upaya saya untuk membahasakan kembali empat artikel dari tiga penulis—juga Saintis—dalam konteks ke-Indonesiaan kita.

Saya akan mengusahakan pembahasan kali ini meliputi banyak segmen dan soal-soal yang kini kita hadapi. Keempat artikel yang saya maksud itu semuanya telah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Antinomi dengan judul Wabah, Sains dan Politik.

Artikel-artikel tersebut adalah sebagai berikut:

  • 1. Pandemi adalah Sebuah Pintu Gerbang oleh Arundhati Roy
  • 2. Pandemi Korona Sebagai Ancaman Bagi Penguasa Populis oleh Santiaga Zabala
  • 3. Dalam Perang Melawan Virus Korona, Umat Manusia Kekurangan Kepemimpinan oleh Yuval Noah Harari
  • 4. Dunia Setelah Virus Korona oleh Yuval Noah Harari


Adapun persoalan kebangsaan yang saya kira sangat relevan dibahaskan dengan didasari pada keempat artikel itu, tak lain menyoal masa depan demokrasi bangsa Indonesia. Bagaimana ia telah berdampak pada sistem kepemiluan kita dan bagaimana pula solidaritas rakyat telah terbentuk, sementara para politisi dan pemimpin makin menunjukkan wajah demagogisnya.

Pemandangan Politik Dunia di Tengah Pandemi

Belum selesai perang dagang antara Cina-Amerika, pada Desember 2019, kita dibuat terkejut dengan serangan pandemi yang menjangkiti kota Wuhan. Kita tahu bahwa perang dagang itu juga punya dampak politiknya sendiri bagi politik Amerika, juga sebelumnya sempat terjadi upaya pemakzulan Trump oleh anggota DPR Amerika, khususnya yang berasal dari partai demokrat.

Memang sejak Trump terpilih, kita telah melihat perubahan cuaca demokrasi di Amerika. Bagaimana mungkin seorang rasis seperti Trump, yang punya jargon “Me First”, kemudian memenangkan pemilu di negara se-demokratis itu?

Serangkaian peristiwa ini memicu banyak ilmuwan berpandangan bahwa pandemi ini juga punya kaitan yang kuat dengan kemungkinan perubahan arah geopolitik dunia (saya tidak sedang menyinggung serangkaian pandangan konspirasi wahyudi).

Pandemi, memang bukan persoalan baru. Kita bisa menyebut New Normal dengan suatu semangat “kebaruan” tapi juga sekaligus tidak mungkin bagi kita untuk memasukkan nuansa “orisinalitas” dalam menyebut New Normal itu. Kita tak mungkin benar-benar bisa melepaskan diri dari sejarah pandemi yang pernah menjangkiti manusia sepanjang eksistensi manusia di bumi.

Kita bisa menyebut wabah Blackdeath/cacar sebagai pengingat betapa kita pernah menjadi benar-benar bergantung pada sesuatu di luar kontrol kita.

Pada abad ke-14, ketika black death menyerang Eropa, masyarakat saat itu tidak mengerti apa yang menjadi sebab penyakitnya dan bagaimana ia bisa menyebar dengan begitu cepat. Mereka melihat itu sebagai wujud kemarahan para dewa atau iblis jahat. Mereka tidak pernah mencurigai adanya virus atau bakteri.

Kemudian mereka mempercayakan hidup mereka kepada orang-orang pintar yang konon dapat terkoneksi dengan para malaikat dan dunia lain. Di tengah situasi semacam itu, langkah terbaik yang dapat diambil otoritas adalah dengan mengumpulkan massa dan berdoa di hadapan para dewa, meminta kesembuhan sembari tak pernah menyadari bahwa pada setetes air mungkin saja terdapat jutaan predator pembunuh.

Justru tindakan mereka itu membuat mereka makin terinfeksi. Pada 1967, bahkan cacar masih menular ke 15 juta orang dan menewaskan 2 juta orang.

Baru pada dekade berikutnya, kampanye global untuk vaksinasi cacar berhasil dilakukan. 1979, WHO mengumumkan bahwa kemanusiaan telah menang dan cacar berhasil dientaskan. (Baca Dalam Perang Melawan Virus Korona, Umat Manusia Kekurangan Kepemimpinan oleh Yuval Noah Harari).

Genetika telah memungkinkan kita mengetahui bahwa ada makhluk berbahaya bernama virus dan bakteri. Dan ia telah memungkinkan para ilmuwan untuk membaca perkembangannya dan bagaimana ia dapat menular juga bermutasi dalam waktu dan cara tertentu.

Di tengah dunia yang telah serba terang seperti sekarang ini, kita juga masih menggantungkan diri (atau bahkan tidaklah mungkin melepaskan diri darinya) kepada para politisi dan pemimpin yang bahkan mengabaikan sains. Saya akan paparkan beberapa contoh dari situasi yang telah terjadi yang telah mengakibatkan berjatuhannya korban di sana dan di sini.

Sejak Desember 2019, kita telah melihat bagaimana Cina yang begitu tangguh berjuang keras untuk mengentaskan korona. Memang belum benar-benar tuntas, tapi mereka bisa dengan sangat percaya diri mengumumkan bahwa mereka telah bebas dari situasi darurat. Tindakan ini diikuti oleh Korea Selatan, Taiwan, dan Jerman yang melakukan komunikasi transparan kepada warga negaranya juga pengendalian terhadap situasi darurat secara cepat.

Ada negara-negara yang telah mengambil tindakan berbeda, yang telah memunculkan akibat-akibat lain yang bahkan memperburuk situasi atau mendapatkan keuntungan lain dari kasus korona ini. Mereka yang melakukan hal ini adalah para demogog (saya lebih senang menggunakan istilah ini dan para ilmuwan menyebutnya pemimpin populis) yang sebelum korona mewabah telah melakukan banyak pengabaian terhadap Hak Asasi Manusia, imigran, dan perubahan iklim.

Mereka lebih mengedepankan kepentingan Nasionalis (biasanya agenda pertumbuhan ekonomi), proteksionisme, dan yang paling menjijikkan adalah agenda elektoral mereka.

Mari kita mulai dengan India. Di Negara ini, Covid-19 telah dilaporkan pada 30 Januari 2020, tepatnya setelah Jair Bolsonaro meninggalkan India selepas dari acara parade Hari Republik. Bahkan sejak Januari sampai Maret, India masih sangat disibukkan dengan agenda-agenda politik, yang juga sempat menelan korban karena peristiwa saling serang kelompok konservatif hindu di India dengan kelompok muslim.

11 Maret, WHO mengumumkan bahwa kita tengah diserang pandemi, Menteri Kesehatan India malah mengumumkan (pada 13 Maret) bahwa korona bukanlah darurat kesehatan.

Setelah berbagai ketegangan yang terjadi di India, baru pada 19 Maret, Modi sang perdana Menteri India yang amat terkenal itu mengumumkan bahwa India memerlukan Social Distancing. India sangat mudah menerima Social Distancing, toh selama ini praktik sistem kasta sosial telah lama dipraktikkan.

Pengumuman itu hanya pengumuman yang tak mengubah berbagai kebijakan India yang sejak lama telah mengekspor berbagai alat bantu pernafasan. Jadi ekspor terus berlanjut, dan India masih kekurangan Ventilator juga Respirator.

Permintaan Social Distancing dari Narendra Modi ini mengakibatkan gelombang perkumpulan masa yang luar biasa (sebagai bentuk syukur maupun perlawanan), baik dari kelompok Hindu maupun Muslim India. Ada pawai menabuh panci, tarian dan arak-arakan komunitas.

Kemudian para lelaki masuk ke dalam tempat kotoran sapi yang suci, pendukung partai Bharatia Janata juga mengadakan pesta minum air kencing sapi. Umat muslim India juga menganggap bahwa Tuhan adalah jawaban atas virus Korona ini dan berkumpullah mereka di rumah-rumah ibadah untuk berdoa.

24 Maret, Modi mengumumkan bahwa sebagian wilayah di India akan di Karantina. Tidak ada persiapan sama sekali sebelum karantina wilayah itu dilakukan. Anda bisa membayangkan bagaimana sebuah negara yang berisi 1,38 miliar jiwa harus mengarantina wilayahnya tanpa persiapan sama sekali.

Ahli epidemologi dan tenaga kesehatan memuji langkah Modi tanpa pernah punya argumentasi yang kuat untuk mendukung bagaimana aspek perencanaan yang benar-benar lemah dari Modi ini.

Langkah-langkah selanjutnya, Modi membagi-bagikan keperluan berupa video animasi Yoga di mana Modi digambarkan sebagai sosok yang sungguh dermawan. Narsisme politik yang sungguh mengganggu, demikian kata novelis Arundhati Roy.

Di tempat lain, yakni di Hungaria, perdana Menteri Victor Orban mengumumkan kedaruratan pada 11 Maret (bertepatan dengan pengumuman WHO). Kurang dari tiga minggu kemudian parlemen Hungaria yang dikuasai oleh para pendukung perdana Menteri mengumumkan pemberian suara dalam sebuah keputusan voting, yang berkaitan dengan undang-undang, yang memungkinkan perdana Menteri memerintah tanpa batas, dengan dekrit perang melawan Korona.

Di Brazil, Presiden Jair Bolsonaro dengan sangat aktif dan bersemangat menentang segala tindakan melawan pandemi. Dia mengatakan bahwa virus ini tak lebih dari sekadar fantasi dan pilek kecil. Bolsonaro ini menentang WHO, pendapat dari tenaga kesehatan, menyerang media secara bertubi-tubi, bahkan sangat aktif memberikan informasi keliru tentang korona.

Ketika 25 dari 27 Gubernur (sebagai otoritas lokal) menandatangani surat yang meminta agar Presiden mengarantina wilayah, Bolsonaro malah menuduh para gubernur itu berkonspirasi untuk menyabotase hasil pemilihan dirinya di pemilu mendatang. Dia tidak memimpin perang melawan pandemi, dia malah menghasut rakyat dan memimpin perangnya melawan otoritas lokal.

Trump di Amerika tidak kalah anehnya. Pertama-tama ia mengeklaim bahwa wabah korona bukan ancaman terhadap Amerika, kemudian tiba-tiba ia menarik kembali klaim itu. Untuk menutupi keterlambatan penanganan dan lemahnya antisipasi terhadap berbagai krisis (saat itu Demokrat menuduhnya telah mengacaukan situasi), akhirnya ia melimpahkan semua sumber kesalahan terhadap Cina, kurangnya tes yang dilakukan Presiden Obama dan kurangnya persediaan Ventilator pada beberapa gubernur.

Ia kemudian mengambil alih tugas harian perihal pandemi yang sebelumnya dipegang oleh Wakil Presiden Mike Pence, dan mengubahnya menjadi ajang kampanye akbar dengan menggembor-gemborkan sejumlah prestasinya yang telah dilakukannya juga partainya.

Setelah Modi, Orba, Bolsonaro, dan Trump (informasi lengkap baca artikel yang ditulis Arundhati Roy dan artikel yang ditulis Santiaga Zabala), mari kita menuju Indonesia.

Cuaca Demokrasi Indonesia yang Buruk Menyikapi Pandemi

Setelah membaca banyak artikel, infografis, dan sejumlah meme di media sosial, saya tak sabar ingin mengungkapkan kesimpulan saya tentang negeri ini di depan; bahwa ternyata kondisi kita jauh lebih unik ketimbang yang terjadi di India, Brazil atau Amerika.

Saya tidak punya banyak sumber yang memaparkan bagaimana para politisi kita menyikapi Korona secara kronologis sejak Desember 2019 hingga kini. Jadi izinkan saya mengingatkan kembali beberapa kelakar para politisi soal korona.

Ingatkah saudara sekalian bagaimana wakil presiden Ma’ruf Amin yang juga mantan ketua MUI itu pernah mengatakan bahwa wabah itu tidak masuk ke Indonesia berkat doa para kiai dan ulama?

Pernyataannya itu secara lengkap juga menyinggung-nyinggung doa qunut sebagai penyelamat bangsa dari korona. Saat membuka MUNAS V asosiasi DPRD kota seluruh Indonesia, Wakil Presiden RI ini pun berkelakar bahwa susu kuda liae dari sumbawa/NTB dapat menangkal Korona.

Selain itu, terdapat pula sejumlah pernyataan yang menunjukkan pengabaian (atau sebut saja meremehkan) dari beberapa menteri. Menteri Kesehatan, dr Terawan saat ditanya tentang Korona menyampaikan bahwa Indonesia masih terbebas dari Korona tak lain dan tak bukan adalah karena doa.

Kelakar yang tidak kalah dengan itu adalah milik Airlangga yang menyatakan bahwa Indonesia tak dimasuki Korona karena Izinnya berbelit-belit. Sejumlah kelakar ini puncaknya adalah klaim Menteri Kesehatan yang membantah Korona di Indonesia dan sehari setelah itu dua warga Indonesia dinyatakan positif Korona.

Kemudian terjadilah sejumlah perdebatan yang memicu para buzzer untuk bergerak mendukung jagoannya masing-masing. Ada yang mendukung  sikap-sikap politik gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan Lockdown di Jakarta sembari menyerang pemerintah pusat, ada pula para politisi lokal di DKI Jakarta yang mempersoalkan keputusan Anies yang membayar DP pelaksanaan Formula 01 yang akan diselenggarakan di Jakarta pasca pandemi dan beberapa keributan juga kericuhan lain yang sama sekali tidak memiliki kaitan langsung dengan penanganan korona.

Apa yang saya maksud tidak berhubungan dengan Korona secara langsung adalah sejumlah ekses yang memunculkan saling caci-maki antar buzzer yang makin memperburuk cuaca sosial media kita. Tentu saja ini juga memperburuk cuaca demokrasi kita.

Pasalnya dengan kecenderungan buzzer-buzzer politik ini (sebenarnya saya lebih senang menyebutnya buzzer cum politisi), suasana kebangsaan yang harusnya diarahkan kepada satu semangat yang sama dalam menghadapi Covid-19 malah tak terjadi. Polarisasi antar-pendukung yang ditengarai oleh para buzzer ini malah menunjukkan wajah siapa yang lebih baik dari siapa.

Bukannya mempersiapkan segala hal yang perlu untuk menghadapi PSBB, kita malah meributkan mereka yang sejak awal tidak begitu peduli dengan pandemi, apalagi nasib yang terdampak.

Kampanye Digital di Tengah Pandemi

Beberapa tahun yang lalu, penulis cum ilmuwan Indonesia bernama Yasraf Amir Piliang menulis sebuah buku yang bagus sekali dengan judul Sebuah Dunia Yang Dilipat. Buku ini menggambarkan betapa dunia manusia di depan sana akan didominasi oleh dunia digital.

Ada banyak imajinasi canggih yang bisa kita bayangkan setelah membaca buku ini, ditambah produksi film fantasi yang demikian masif akhir-akhir ini, kita punya bayangan yang simulacra tentang dunia masa depan.

Meski demikian, para pemimpin dan politisi di negara kita sebenarnya tak pernah benar-benar mempersiapkan sistem kenegaraan dengan dunia yang semacam itu. Ada banyak wacana tentang digitalisasi ini dan itu, industri 4.0 yang juga digaungkan kementerian PUPR yang produk nyatanya hanya bisa kita lihat berupa website Lembaga-lembaga terkait.

Saya ingin mengajak Anda semua untuk mengimajinasikan pilkada serentak pada Desember 2020 nanti dalam kaitannya dengan permintaan Mendagri untuk memanfaatkan media sosial sebagai media untuk kampanye. Kita bisa melihat pemilu 2019, yang tanpa permintaan menteri dalam negeri semacam ini, media sosial telah menjadi wadah untuk membangun citra personal pasangan calon, tempat perdebatan para pendukung bahkan wadah keributan para buzzer.

Saya ingin mengatakan bahwa kita secara tidak sadar telah melompat ke dunia digital secara tiba-tiba dan kita sungguh terkejut dengan fenomena komunikasi digital semacam itu. Hoaks berseliweran di sana-sini dan pemerintah mengeluarkan Undang-undang ITE untuk membasmi hoaks.

Serentak dengan itu, terdapat banyak kelemahan (kekaretan) dari undang-undang tersebut. Kini kita melihat betapa undang-undang tersebut hanya tajam kepada lawan politik penguasa dan tumpul untuk buzzer-buzzer yang membela kekuasaan.

Permintaan mendagri untuk meniadakan kampanye akbar akhirnya bisa kita lihat dalam dua kacamata; yang pertama upaya kita untuk menciptakan kultur politik baru yang minim dari politik uang, di sisi lain akan menciptakan satu suasana yang tidak terkontrol, tentang bagaimana bisnis buzzer (yang memperburuk cuaca demokrasi kita) akan makin marak.