Tahun 2020 dapat dikatakan sebagai tahun yang cukup melelahkan bagi negara di dunia secara umum. Bagaimana tidak, saat start mengawali tahun 2020, banyak negara dunia yang dihantam oleh menjalarnya pandemi Covid-19.

Pada pertengahan bulan April saja, terhitung ada sekitar 6000 lebih masyarakat Indonesia yang positif terkena virus ini.

Namun, dalam tulisan sederhana ini, saya akan sedikit menelisik virus ini dari kacamata yang berbeda. Bukan dari perspektif kesehatan secara medis, namun saya akan sedikit mengupas apa yang saya pahami melalui perspektif kesehatan ekonomi, yang nantinya erat dengan ketenagakerjaan.

Tidak dapat kita mungkiri, bahwa sebaran virus ini bukan hanya mengganggu stabilitas kesehatan manusia secara medis saja, namun ada banyak aspek yang terdampak di dalamnya. Aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan masih banyak aspek lainnya yang juga ikut terdampak akibat paparan virus korona ini.

Dalam perspektif ekonomi, adanya wabah ini tentu menjadi pukulan yang cukup dahsyat. Bagaimana tidak, ketahanan pangan, siklus keuangan, alokasi anggaran belanja, akses negara lain, ekspor-impor, dan lain sebagainya saat ini sedang mengalami sebuah resesi.

Roda perekonomian ikut terperas dengan adanya wabah ini. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia tak sedikit pula yang mengalami penurunan, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dari kasus tersebut, secara otomatis persoalan tenaga kerja yang bersinggungan langsung dengan pabrik atau perusahaan mengalami imbasnya pula.

Tercatat per 20 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merilis data bahwa sebanyak lebih dari 2 juta pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan tempat ia bekerja. Bahkan hampir menyentuh angka 3 juta (baik dari sektor formal maupun informal).

Bahkan, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang UMKM, Suryani Motik menyebut bahwa angka tersebut bisa saja lebih besar dengan kondisi aslinya di lapangan. Karena, data tersebut belum lagi ditambah dengan data dari sektor UMKM yang juga terdampak.

Suryani juga mengatakan bahwa justru sektor UMKM adalah sektor yang paling terdampak akibat pandemi ini.

Sebenarnya, persoalan yang erat kaitannya dengan tenaga kerja ini diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Termasuk di dalamnya mengenai kalkulasi pesangon dan urusan PHK.

Yang jadi pertanyaan adalah, apakah pihak perusahaan selama pandemi ini melakukan PHK secara prosedural? Karena proses PHK sudah diatur dalam UU tersebut.

Keluar dari konteks tersebut mengenai angka, kita sedikit menelisik terkait ekonomi tenaga kerjanya. Pemutusan hubungan kerja ini seolah membentuk sebuah konstelasi problematika baru. Jadi, ada sebuah masalah di dalam masalah. Ada masalah pengangguran, kelaparan, kekurangan bahan pangan di dalam masalah virus korona itu sendiri secara khusus.

Yang tentu, akan berimbas pula pada tindak kriminalitas jika para korban PHK tak kunjung mendapatkan mata pencaharian baru dan mereka kehilangan kontrol diri, maka dapat diprediksi akan melahirkan masalah sosial seperti tindak kriminalitas misalnya.

Lalu, bagaimana peran pemerintah dalam kasus ini?

Pemerintah sebenarnya sudah menekankan, bahkan Presiden Joko Widodo telah menghimbau kepada perusahaan untuk tidak melakukan PHK kepada karyawannya. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pun sudah jelas, bahwa PHK adalah jalur pamungkas dalam pengambilan keputusan yang akan ditempuh. Sebelum melakukan PHK, UU Ketenagakerjaan pun sudah mengatur bagaimana para pengusaha, buruh, serikat buruh, dan pemerintah harus bekerja sama agar tidak terjadi PHK.

Dalam praktiknya juga, pemerintah melalui Kartu Prakerja berusaha meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat gelombang PHK ini. Karena Kartu Prakerja saat ini dijadikan wadah bagi korban PHK.

Namun, ada pendapat lain yang dikemukakan oleh Abra Talattov, selaku Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF.

Abra menilai bahwa implementasi Kartu Prakerja disaat pandemi seperti ini tidaklah tepat dan memiliki kecenderungan terlalu dipaksakan. Sebab, fokus utama Kartu Prakerja ini ialah sebagai pemberian pelatihan dan peningkatan ketrampilan.

Abra lebih setuju jika anggaran Kartu Prakerja ini ditujukan langsung kepada pekerja di sektor yang rentan melakukan PHK atau mensubsidi sektor usaha yang rawan mengambil kebijakan PHK.

Terlepas dari itu semua, kita tentu sangat menyayangkan akan penyebaran wabah ini, dimana sangat banyak sektor yang terganggu akibat dari wabah tersebut.

Pemerintah harus bertindak tegas menghadapi pandemi ini. Tak terkecuali tegas dalam beberapa kebijakan yang bersentuhan dengan roda perekonomian.

Pemerintah harus dapat menyiasati permasalahan ini, karena gelombang PHK memiliki potensi besar untuk menjadi sebuah "virus" baru bagi Indonesia jika ini terjadi lagi dalam skala yang lebih besar kedepannya.

Dan tentunya, PHK ini akan merambah ke sektor terkecil dalam perekonomian masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bersama, masyarakat dewasa ini kebingungan akibat hilangnya pekerjaan mereka. Dan tentunya kebingungan tersebut akan mengakibatkan beberapa permasalahan sosial lain yang tentunya tidak kita harapkan sama sekali.

Akhir kalimat dalam tulisan sederhana ini, semoga kondisi ini semakin membaik. Baik kondisi pada segi kesehatan, perekonomian, sosial, pendidikan, dan segala aspek kehidupan kita.

Kita semua tentu berharap yang terbaik dan segera menemukan jalan keluar dari permasalahan global ini. Tetap semangat, tetap optimis, selalu menjaga diri. Karena menjaga diri sendiri sama dengan menjaga keselamatan orang lain pula.