Aku memiliki kebiasaan membaca berita di waktu pagi. Sama seperti biasanya, bunyi kling-klung terdengar dari mesin kotak di atas meja. Segera kuangkat badanku dari kasur dan melihat apa yang dihadiahkan kepadaku pagi-pagi begini.

Terpampang jelas nofitikasi itu bahwa ibukota negara Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan dan itu sudah pasti. Isu itu emang santer terdengar dalam pembicaraan publik minggu lalu dan kini pemerintah telah memastikan rencana itu. Ibu kota negara Indonesia rencananya dibangun di sebagian besar wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

Saya pikir ada beberapa alasan kenapa ibukota negara Indonesia, yaitu Jakarta, harus dipindah ke Kalimantan. Pertama, alasan ekonomi agar pembangunan Indonesia merata. Selama ini, pembangunan dirasa terpusat di wilayah barat (Sumatera dan Jawa). 

Akibatnya, terjadi kesenjangan dalam pembangunan di wilayah timur. Diharapkan dengan mengubah posisi ibu kota ke tengah bisa membuat ekonomi Indnesia berkembang seimbang.

Kedua, alasan investasi. Adanya pembanguan ibu kota baru akan menarik para investor ke dalam wilayah tersebut sehingga daerah yang sebelumnya kurang berkembang akan menjadi maju.

Ketiga, alasan geografi bahwa Jakarta sudah tidak lagi layak sebagai ibu kota negara  dan Kalimantan dianggap tempat teraman dari resiko bencana sehingga cocok untuk dijadikan lokasi ibu kota negara.

Padahal, para ahli memperkirakan bahwa sumbangsih ekonomi dari pembangunan Ibukota hanya sebesar 0,02℅ secara nasional dan sekitar 4% terhadap daerah sekitar ibukota. Tentu, angka itu tidak sebanding dengan biaya pembangunan ibukota yang menelan ratusan triliun rupiah.

Sebenarnya dana tersebut akan lebih barokah untuk membantu ekonomi masyarakat kecil agar lebih tumbuh. Rakyat juga masih butuh uang jajan kali. Kalo nggak jajan bagaimana nggak kelaparan. Sama seperti ekonomi masyarakat yang tidak sokong dan kurang perhatian pun lama kelamaan akan sulit berkembang lebih parah lagi mati. Apalagi yang di bangun di sana adalah pusat pemerintahan, istana bagi para penguasa.

Apa alasan pemerintah untuk pemindahan ibu kota benar seperti itu atau ada hal yang lain? Tidak melarikan diri dari kami pengawal kebijakan? Lebih parah lagi proyek pembangunan ibu kota kan mahal. Uang nenek moyang 600 triliun buat bangun ibu kota baru? Saya rasa ini merupakan pemborosan masa lalu yang mungkin bisa terulang kembali.

Ketika itu, presiden pertama RI, yaitu Ir. Soekarno, sangat gencar melakukan pembangunan proyek mercusuar. Membangun gedung-gedung tinggi, stadion, jalan, hingga monumen nasional yang berkubah emas atau yang sekarang disebut monas. 

Proyek itu menghabiskan dana triliunan rupiah. Ambisi Sukarno sangat besar untuk membawa nama Indonesia ke kancah dunia tanpa melihat realita yang  ada.

Di satu sisi mereka yang berada bisa menikmati fasilitas tersebut, tapi kami yang tak punya apa-apa merasakan kekurangan. Untuk makan sehari-hari pun tak menentu akibat ekstriminitas kebijakan. Dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat dialokasikan untuk membangun singgasana negara.

Apa kemudian kondisi krisis setelah orde lama itu kini akan kembali terulang? Jawabannya bisa kita lihat setelah pembangunan ibu kota negara nanti. Rencananya ibu kota negara itu akan mulai dibangun pada tahun 2020 dan direncanakan selesai tahun 2045. Sumber dana pembangunan ibu kota berasal dari APBN dan sebagian dari BUMN.

Namun, akibat pandemi Covid-19 pembangunan ibu kota tidak jadi dimulai pada tahun 2020. Seluruh negara telah memusatkan perhatiannya untuk mengatasi Covid-19 begitu pun juga dengan negara kita, Indonesia. Hal itu wajar karena pemerintah Indonesia tidak mau dicemooh negara lain karena mementingkan megaproyek di tengah kondisi krisis pandemi.

Pandemi Covid-19 sangat cepat menyebar ke seluruh dunia dan menyerang tak pandang bulu termasuk perusahaan-perusahaan besar, seperti BUMN. Sementara itu, BUMN yang merupakan gandengan pemerintah untuk membangun ibu kota negara memilih fokus untuk menyelamatkan perusahaannya dahulu dari ambang kebangkrutan. Jelas saja, ”Sebanyak 90% BUMN terkena COVID-19, hanya 10% yang bertahan,” ujar Menteri BUMN, Erick Thohir.

Hal itu mengindikasikan bahwa ekonomi negara lumpuh di kala pandemi. Sebut saja Pertamina yang mengalami kerugian akibat harga minyak yang anjlok. Pertamina mengimpor minyak dengan harga dolar tetapi mengekspor minyak dengan harga rupiah. Kondisi rupiah yang terus melemah membuat perusahaan ini mengalami kerugian.

Lain cerita dengan BUMN di bidang telekomunikasi yang malah mendapatkan keuntungan akibat pandemi ini. Bagaimana tidak, segala aktivitas harus dilakukan di rumah. Hal ini menuntut seseorang untuk berkomunikasi dalam jaringan yang tentu saja membutuhkan jaringan internet. Daya konsumsi masyarakat yang tinggi meningkatkan laba perusahaan tersebut berkali lipat.

Kalau melihat kondisi realita yang ada, saya rasa keputusan penundaan pembangunan ibu kota adalah hal yang tepat. Dengan begitu pemerintah bisa lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dahulu. Virus Covid-19 yang melanda dunia harus segera diatasi sehingga pembangunan dan kegiatan perekonomian bisa normal kembali.

Setelah itu. pembangunan ibu kota ini juga perlu dikaji ulang karena menghabiskan dana ratusan triliun rupiah atau mungkin pemerintah bisa memilih alternatif untuk perbaikan Kota Jakarta saja. Sehingga, tidak ada penghamburan dana karena dana itu digunakan langsung menyasar ke masyarakat.