Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sekilas makna dalam amanat konsitusi bahwasannya menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan kehidupan warga negaranya yang mendiami di wiilayah tersebut. Namun, dalam situasi dan kondisinya sejauhmana peran negara hadir dalam mengatasi krisis pandemi covid-19?

Satu hal yang memantik publik akhir-akhir ini memaknai peran negara dalam menjamin hidup warga negaranya yaitu relevansi amanat undang-undang yang tertulis dengan respon pemerintah terkait dengan penanggulangan pandemi covid-19 ini. Pada kenyataan krisis kemanusiaan dan sosial dialami oleh seluruh belahan dunia terkait dengan adanya pandemi covid-19 ini, pelbagai korban berjatuhan dalam kurun satu tahun lebih ini.

Krisis Pandemi Covid-19 momok yang memukul telak segala unsur kehidupan manusia. Perubahan paradigma dalam kehidupan masyarakat akan sangat berubah jika dibandingkan dengan situasi biasanya. Pertanyaan terbesar terlintas sejauh mana peran pemerintah keluar dalam mengatasi situasi krisis dengan pelbagai formula kebijakan demi menekan masifnya laju korban yang makin tinggi.

Publik hari ini mengalami situasi yang begitu mencemaskan dengan dihinggapi ketidakpastian hidupnya. Oleh karena itu, peran pemerintah memberikan jaminan rasa keamanan bagi hajat hidup orang banyak dalam situasi krisis ini harus benar-benar hadir.

Krisis yang dialami oleh negara kita sejatinya akan menguji suatu kapabilitas pemimpin dalam menopang arah laju kebijakan yang akan diambil, penerapan kebijakan publik tentu harus seiring dengan kecakapan komunikasi publik agar terhindar miss komunikasi ke khalayak publik. 

Secara objektif beragam kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan krisis tersebut terlihat sangat tidak konsisten hal ini bukan atas suka ataupun tidak suka, fakta di lapangan tidak bisa menampik terkait pengambilan kebijakan yang terlalu berubah secara cepat tanpa arah yang jelas, koordinasi komunikasi antar lembaga sangat buruk, serta kurang tegasnya penerapan aturan berlaku di lapangan yang berdampak laju pandemi ini sulit diminimalisir.

Mempertanyakan Kebijakan Negara

Budi Setiyono (2018) dalam bukunya Model dan Desain Negara Kesejahteraan menegaskan bahwa negara adalah sebuah keluarga besar tempat warga negara siapapun mereka harus diperlakukan sebagai anak-anak bangsa secara adil, mereka tidak boleh dibiarkan hidup mati sendiri, melainkan harus dilindungi, dijaga martabatnya dan diberi jaminan hidup sejahtera oleh negara.

Dalam relevansinya dengan situasi krisis kewajiban pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan dan keamanan dari ancaman yang membahayakannya warganya yaitu agar kebijakan pemerintah menjamin hal demikian yang akhir-akhir ini lalai dalam mengatasi sense of crisis.

Sedari awal kita bisa melihat bahwa kegamangan pemerintah dalam penerapan kebijakan tidak secara utuh dalam proses pelaksanannya. Pemerintah terkesan labil menerapkan kebijakan. Sehingga dampak kecerobohan tersebut nampak dengan intensitas lonjakan korban yang kian hari begitu masif.

Kebijakan yang dikeluarkan hanya berupa ceremonial, tidak memberikan sisi nilai yang sangat tepat dari mulai pembatasan sosial berskala besar, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, (PPKM) mikro, hingga PPKM darurat. Tidak ada skala prioritas oleh Pemerintah dalam mengatas pandemi ini. Namun, ada kalanya fokus kebijakan itu tersentral secara penuh dalam penanganan pemulihan kesehatan warga negara yang berhak untuk dilindungi oleh negara sebagaimana tertuang dalam amanat konstitusi.

Krisis memberikan pukulan telak terhadap sendi-sendi kehidupan. Namun, sejatinya kehadiran pemimpin dengan kebijakannya diharapkan mampu keluar dari belenggu wabah krisis ini.

Krisis Kepemimpinan

Penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi dan Seth Soderberg (2020) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap respons pemimpin (dalam hal ini Presiden dan Menteri Kesehatan) hanya berada di kisaran 0,50 dengan Menteri Kesehatan yang paling buruk di bawah 0,25 dari skala 1,0.

Publik secara  luas sejatinya merasakan situasibjenuh terkait penanganan pandemi covid-19. Hal yang mendasarinya peran pemimpin dalam tata kelola penanganan krisis. Kebijakan Presiden terkesan berhati-hati dalam mengeluarkan produk kebijakan melihat tarik ulur penerapan kebijakan oleh pemerintah dilandasi dari koordinasi buruk, infrastruktur kesehatan cadangan minim, serta leader yang secara terpusat dalam penangan krisis ini.

Krisis kepemimpinan nampak nyata, kita tidak bisa lagi menutup fakta betapa rapuhnya negara dalam mengatasi pandemi ini, sistem sense of crisis sedari awal dari pemerintah lambat, akibatnya banyak korban gugur. Menurut Francis Fukuyama (2020) dalam The Pandemic and Political Order, ada tiga faktor keberhasilan penanganan virus, yaitu kapasitas negara, kepercayaan sosial, dan kepemimpinan.

Jika telaah secara mendalam apa yang dikatakan oleh fukuyama secara garis besar yaitu pertama kapasitas negara harus benar-benar sepenuhnya fokus mengerahkan pelbagai sumber kemampuan yang dimiliki. Kedua kepercayaan publik pemerintah membuat langkah-langkah penegasan dalam penangan pandemi agar kepercayaan publik kembali meningkat dan tidak miss informasi yang hoax. Ketiga pemimpin, berhasil atau tidaknya suatu negara keluar dari krisis ini sejauhmana respon dan kebijakan pemimpin benar- benar terstruktur runut dan mampu menjawab masalah.

Lalu apa yang perlu negara lakukan?

Jared Diamond 2019 dalam bukunya Upheaval bagaimana negara mengatasi krisis dan perubahan. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi suatu refleksi dalam penerapan kebijakan negara mengatasi krisis. Pertama negara membuat perubahan selektif entah itu institusi ataupun dalam kebijakan. Hal ini sebagaimana kebijakan yang dirasa tidak relevan diubah sesuai fokus dan sentral. Kedua negara tidak perlu merasa malu meminta pertolongan negara asing yang terlihat sukses dalam mengatasi krisis pandemi ini. Ketiga negara harus kembali mengubah haluan kebijakan atau mengadopsi kebijakan negara asing yang terlihat sukses meminimalisir lonjakan kasus pandemi covid-19.

Semua negara hari ini menghadapi situasi kesulitan akibat wadah pandemi yang melanda, akibat dari wabah ini krisis kemanusiaan dan sosial tumbuh melesat tinggi. Namun, bukan berarti kita harus berdiam diri, keadaan membuat kita harus terus bertahan dari krisis. Kapasitas negara melalui perannya dipertaruhkan dalam mengatasi krisis pandemi covid-19.