Tulisan ini lahir atas keprihatinan penulis membaca ragam komentar dari warganet disebuah platform medsos, terhadap postingan salah satu akun tentang kebijakan pemerintah terkait libur maulid nabi tahun ini.

Seperti yang sudah diketahui, Pemerintah telah jauh-jauh hari menetapkan Libur Maulid Nabi digeser dari semula hari Rabu 20 Oktober 2021 menjadi hari Selasa 19 Oktober 2021. Mungkin masih banyak yang belum tahu akan hal ini.

Kebijakan ini dituangkan ke dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

Postingan akun tersebut mengungkapkan justifikasi yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka menggeser hari libur, untuk menghindari orang memanfaatkan hari kejepit sehingga keterusan libur.

Pemerintah yang diwakili oleh Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan hal ini di sela-sela kunjungan kerjanya, ke daerah Kupang Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu 17 Oktober yang lalu.

Ragam komentar yang diungkapkan warganet seolah-olah mempertanyakan meskipun sudah diberitahukan terkait justifikasi Pemerintah, terhadap kebijakan yang sudah diambil. 

Kebijakannya yang notabenenya untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan lonjakan kasus akibat covid-19. Benar kata pepatah: rambut memang sama hitam, tapi pendapat berlain-lain dalam menyikapi ini.

Pandemi corona virus desease-19 (covid-19) sudah membersamai kehidupan kita selaku masyarakat muslim Indonesia ± 1 tahun 7 bulan lamanya. Selama kurun waktu tersebut banyak PHBI tidak seperti biasanya kita lakukan.

PHBI pada dasarnya tetap diselenggarakan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui beragam aplikasi seperti zoom meeting, meskipun juga ada dilaksanakan secara tatap muka namun terbatas.

Tindakan menggeser PHBI ke hari lain memunculkan stigma bahwa, Islam dan muslim di Indonesia sedang mengalami pendiskreditan oleh Pemerintah yang sedang memegang tampuk kekuasaan.

Di dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 disebutkan dengan  jelas bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Pasal ini menegaskan tentang hak menganut keyakinan dan melaksakan ibadah bagi seluruh warga negara, dan kewajiban negara yang diwakilkan pemerintah untuk melaksanakan sebaik-baiknya dengan tanpa pengecualian. 

Jika amanat ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka tentu saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang berbeda agama atau keyakinan juga akan menyampaikan keberatan mereka.

Pertanyaan pentingnya penulis kira adalah: mengapa muncul stigma pemerintah dengan sewenang-wenangnya menggeser-geser waktu Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) sementara hal itu sudah tertera di kalender nasional? 

Jawaban yang bisa diberikan untuk pertanyaan ini: sebagai negara yang menganut prinsip kesatuan maka kewenangan berada di tangan pemerintah pusat, dimana enam urusan menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat. 

Ke-enam urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat, yakni: pertahanan, keamanan, yustisi dan perundang-undangan, fiskal dan moneter, agama, serta hubungan luar negeri.

Lain dari enam urusan itu diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk dilaksanakan dengan tetap berkoordinasi melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat yang berada di daerah.

Hal inilah sekiranya yang mesti dipahami oleh seluruh lapisan kaum muslimin Indonesia, dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah apalagi dalam situasi masih merebaknya pandemi.

Keutuhan cara pandang sebagai warga negara dan penganut ajaran agama mesti dikedepankan ketimbang hal-hal berpotensi untuk mendisintegrasikan keutuhan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ajaran Islam tidak hanya terbatas pada PHBI yang memiliki jadwal rutin dan berulang setiap tahunnya. Islam memiliki makna kedamaian serta keselamatan. Termasuk dalam situasi pandemipandemi sekalipun.

Hendaknya keberadaan sosmed dan berbagai platform-nya sebagai kenyataan bagi kita generasi muslim hari ini dimanfaatkan untuk dakwah, syi’ar Islam, dan kebaikan-kebaikan lainnya.

Postingan salah satu akun yang disebut tadi bisa disikapi dengan pelaksanaan diskusi, sharing, dan aktifitas ilmiah lainnya guna memperkokoh iman yang dimiliki dan bukan sebaliknya.

Karena bagaimanapun keberadaan kecanggihan teknologi, hidupnya kita di era ini, dan berdampingan juga dengan situasi pandemi adalah tantangan yang harus dipahami dan dijawab.

Seorang Ulama Mesir bernama Muhammad ‘Abduh pernah berkata: Al Islaamu Mahjuubun Bil Muslimin yang berarti: (kehebatan dan keindahan) Islam justeru tertututup oleh perilaku umat Islam itu (sendiri).

Jangan sampai kehebatan dan keindahan ajaran agama Islam seperti yang disampaikan Muhammad Abduh di atas, kembali tertutup oleh kita kaum muslim karena salah dalam menyikapi keadaan.

Sebagai muslim Indonesia kita patut bersyukur meskipun jauh secara lokasi dan geografis dari tempat kemunculan Islam, kita tidak ketinggalan dengan perkembangan terkait ke-Islaman itu sendiri.

Karena banyaknya ilmuwan dan cendekiawan yang tetap memberikan kontribusinya dalam memperbaharui pemahaman, semangat, dan keyakinan kita akan kebenaran Islam sekalipun tidak dirayakan.

Kita juga amat menyayangkan kejadian yang mengkonfrontasikan posisi sebagai warga negara untuk menjunjung persatuan - kesatuan, dengan posisi sebagai muslim untuk melaksanakan ajaran agama yang dianut. 

Wallaahu a’lam bish shawab.