Betapa menariknya perempuan, sehingga mendapatkan suatu gelar (kiasan) dalam kehidupannya. Seperti kehidupan di desa misalnya. Di desa, telinga kita tidak asing lagi mendengar kata kiasan Bunga Desa. Bunga desa adalah kiasan yang ditujukan pada perempuan gadis perawan yang paling cantik di desanya. 

Namun, jika ditelaah lebih mendalam kata kiasan ini seolah-olah merendahkan perumpuan. Pasalnya, hanya melihat dari satu pandangan yakni kepemilikan tubuhnya dan atau parasnya saja, —indah, rupawan, molek, cantik, dan kata sifat lainnya yang berkonotasi positif pada perempuan, —bukan pada prestasinya, dan pemikirannya.

Serta, tidak dipungkiri hal ini adalah bentuk pelebelan kata cantik pada perempuan, dan kata cantik ini sangatlah ambigu. Dilihat saja dari kenyataannya bahwa adanya perempuan yang tidak bermake up sering dilabeli sebagai perempuan lusuh, tidak bersih, kurang mandi dan lain sebagainya. Sedangkan, ketika ada perempuan yang mampu menujukan kecantikan parasnya dengan berdandan dan bermake up sering juga dilabeli sebagai seorang yang fake atau palsu, dengan alasan kecantikan parasnya tidak murni alami dari wajah atau tubuhnya.

Pelebelan ini juga telah diaopsinya dalam ranah pekerjaan di institusi aparatus kekerasan legal milik negara kelas penindas dalam konteks berita (Indonesia). Lihat saja dari berbagai berita, baik media cetak maupun digital yang diantaranya meliput terkait keperempuanan. Seperti berita polwan cantik dan pekerja cantik lainnya yang menganggap perempuan dihargai pada kepemilikan tubuhnya dan parasnya yang cantik. 

Pada liputan tersebut sangat didominasi untuk lebih memperlihatkan pemberitaan pada kecantikan perempuan saja. Kemudian hal ini, dapat menggiring untuk melihat bagaimana respon publik terhadap pekerja cantik tersebut. Di Indonesia sendiri sangat jarang berita yang membahas mengenai prestasi polwan dalam menangani kasus kriminal. Sebab, institusi polisi merupakan aparatus kekerasan legal negara milik kelas penindas yang berkuasa, adanya seksisme dan penindasan terhadap perempuan di internal institusi tersebut. 

Dari kenyataannya saja adanya polwan, dan kata polwan tersebut adalah akronim dari polisi wanita. Sedangkan, akronim dari polisi pria? Tidak ada. Maka tidak bisa dipungkiri lagi, pekerjaan polisi ini dianggap sebagai pekerjaan ranah maskulin.

Bahkan setiap perjuangan kelas yang berupaya untuk perlawanan pelebelan seksis terhadap perempuan, celakanya baik sadar maupun tidak yang terus menerus dibawah kepungan ideologi penindas, aktivis dapat melangengkannya. Adanya berbagai perbuatan yang tidak ramah pada kaum perempuan, seperti kasus yang diulas oleh Nisala Bara dalam artikelnya misalnya.

Artikel tersebut membahas terkait berita BBC Indonesia dengan kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang aktivis. Di artikel Nisala Bara itu, pihak peniyas tidak menduga akan terjadi kejadian tersebut. Sebab, si aktivis atau pelaku sudah biasa dengan lantangnya menyuarakan hak-hak perempuan. 

Menurut Sukiratnasari yang merupakan pendamping hukum dari penyitas berpendapat bahwa, "apa yang telah dilakukan oleh pelaku termasuk kategori pelecehan seksual karena menyentuh anggota tubuh perempuan tanpa persetujuannya (consent)". Yang pertama dilakukan di kamar kos penyitas yakni dengan meminta pijat. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan pelaku seperti merangkul dan meraba payudara dari belakang sampai berusaha mencium bibir penyintas saat berada di kamar hotel. Inilah salah satu dari beberapa kasus pelecehan seksual lainnya yang belum atau tidak diungkap di ranah publik karena terdapat terdapat kerahasiaan yang di tutup rapat baik dari kedua belah maupun pihak organisasi. 

Dengan demikian, Itulah yang membuat keberadaan perempuan semakin sedikit untuk ikut di organisasi. Sehingga, tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan dilabeli sebagai bungai organiasi. Hal ini tentunya sangat rentan untuk dijadikan sebagai sasaran gebetan dari beberapa aktivis laki-laki lainnya. Dengan kata lain seperti dalam artikel Yogi Timor Ardani yang mengatakan bahwa perempuan diperlakukannya sebagai objek bukan subjek. 

Sehingga, seperti keberadaan perempuan di desa yang hanya melihat perempuan dari kecantikan paras dan atau tubuh keperempuannya saja. Serta, dalam ranah pekerjaan, “ekspetasi sosial “ yang selalu menanamkan kesadaran bahwa para perempuan hanya bekerja dalam lingkup yang memodifikasi kecantikan seperti model, sekertaris, dan sales promotion girl (SPG).

Hal ini sangat kontras dengan laki-laki. Dengan Keberadaannya di desa sangat jarang dilabeli dengan sebutan kumbang desa atau lebah kampung. Pasalnya, laki-laki tidak pernah dituntut untuk tampil tampan sebesar tuntutan perempuan yang sering dituntut cantik. 

Dalam hal ini, premis dasarnya tetap sama yakni seksisme mayoritas perempuan adalah kasusnya dihargai hanya karena memiliki tubuh dan parasnya saja. Sedangkan dengan laki-laki, yang diperlakukan sepenuhnya, —pekerjaannya, pemikirnannya, dan atau pemikirannya.

Apapun penjabarannya, tidak dipungkiri hal tersebut dapat membuat kaum perempuan termarjinalkan dari kaum laki-laki. Sehingga, kurangnya akses dalam memperoleh peluang dan atau menggunakan sumber daya tertentu, partisipasi dalam mendapatkan peran dan hak dalam suatu kegiatan, serta kontrol dalam penguasaan atau penentuan kebijakan lebih didominasi oleh kaum laki-laki. 

Dengan demikian, urgensi kesadaran kita untuk menanamkan teori dan membangun praktik anti-seksisme dan anti-penindasan. Seyoginya, terlebih dahulu mendekonstruksi fundamental dari budaya lokal, status sosial, agama, dan lain sebagainya yang dirasa “berhak” dalam mendiskriminasi kaum perempuan ini.