Salah satu hal yang marak dalam pemberitaan atau silang pendapat tentang Covid-19 di Indonesia adalah bagaimana pemerintah menangani pandemi ini. Pemerintah berada di pusat perhatian yang dinilai tingkat ‘kebecusan’-nya menangani pandemi. Siapa jurinya? Pakar, pengamat, atau secara umum: rakyat.

Pro-kontra dimulai ketika di awal pandemi pemerintah dianggap meremehkan virus yang masih sekeluarga dengan virus SARS itu. Ungkapan mantan Menkes Terawan, “...nanti sembuh sendiri”, menjadi amunisi yang dianggap sebagai bukti bagaimana pada awalnya pemerintah menganggap enteng wabah Covid-19.

Di sisi lain, kalangan yang pro-pemerintah menyatakan, pemerintah bukan meremehkan, tetapi lebih pada upaya menenangkan, agar tidak menimbulkan kepanikan. Panik berlebihan justru akan menurunkan imun, padahal sakit karena virus penangkalnya ya imun tubuh.

Perdebatan berlanjut pada pro-kontra penerapan lockdown di Indonesia. Pihak pro-lockdown menyayangkan pemerintah yang tidak memilih mengunci Indonesia di awal pandemi, dan hal itu dianggap sebagai penyebab tidak terkendalinya penyebaran Covid-19 di negeri ini, hingga saat ini. Sampai sekarang kalangan pro-lockdown masih bersikukuh bahwa seandainya ada lockdown di awal, maka virus tidak akan menyebar seperti sekarang.

Kelompok yang kontra lockdown menganggap bahwa kebijakan menutup diri tersebut tidak akan efektif, dan justru mematikan perekonomian. Hari ini (8 Januari 2021) Presiden Jokowi bahkan menggarisbawahi, “untung kita tidak melakukan lockdown”, sehingga (menurut Presiden) dampak pandemi tidak seserius di Eropa.

Tak luput pula hal-hal yang lebih rinci, semisal: aturan mengenakan masker. Di awal-awal pandemi pemerintah menyatakan bahwa masker hanya dipakai oleh orang yang sakit, yang sehat “no masker”. Tetapi kemudian peraturan berubah menjadi ‘wajib masker’ untuk semua orang, sakit maupun sehat. Argumennya adalah adanya Orang Tanpa Gejala (OTG) (terlihat sehat, tetapi sebetulnya membawa virus), dan mereka (meskipun terlihat sehat) tetap berpotensi menularkan. “Mencla mencle”, suara kritik pada pemerintah.

Kini, ketika vaksin sudah ada, debat yang muncul macam-macam. Mengapa vaksin tidak gratis? (catatan: pada akhirnya pemerintah menyatakan, vaksin gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia). Mengapa pemerintah pilih sinovac, bukan pfizer? Apakah vaksin itu sudah terbukti efektif? Apakah vaksin aman untuk manusia? Apakah vaksin halal? (catatan: hari ini MUI secara resmi mengeluarkan fatwa bahwa vaksin sinovac halal).

Tak jarang respon pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19 dibanding-bandingkan dengan pemerintah negara lain. “Lihat Cina, begitu ada dua orang (saja) yang positif, semua orang di kota yang sama dites”; atau “Singapura melakukan lockdown dan terbukti efektif membendung penularan”; atau “New Zealand saja memberikan vaksin gratis ke negara-negara tetangganya (catatan: negara-negara di Pasifik), eh di Indonesia vaksin gratis hanya untuk sebagian penduduk” (ini ketika belum diputuskan bahwa vaksin gratis untuk rakyat Indonesia). Dan masih banyak lagi. Kita bisa amati diskusi di media sosial, dan daftarnya bisa dengan mudah ditambah.

Kelihatannya beberapa negara juga menyadari bahwa cara mereka menangani pandemi ini menjadi semacam ajang kompetisi di tingkat global. Jika demikian halnya, maka saya ragu bahwa negara-negara tersebut memberitakan kondisi yang sebenarnya terjadi di negara mereka. Ibarat kontes kecantikan, mereka akan mencoba menampilkan sisi positif, dan menyembunyikan aspek negatif. Bila perlu memoles diri agar kelihatan lebih cantik dari aslinya. Jika ini yang terjadi, maka perbandingan antar negara harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Jangan sampai kita membandingkan kontestan yang tampil apa adanya dengan peserta kontes yang terlalu banyak polesan.

Jika mau jujur, tak ada pihak yang benar-benar siap menangani pandemi Covid-19. Negara maju dan negara berkembang punya status yang kurang lebih sama dari sisi aspek pengetahuan tentang penyakit itu. Pun WHO. Semua sedang belajar, dengan sekaligus praktek. Learning by doing.

Sebagai pihak yang menjadi acuan kebijakan negara-negara di dunia, WHO juga pernah keliru. Paling tidak dua kali. Pertama tentang penggunaan masker. Kita ingat di awal pandemi, WHO membuat rekomendasi kewajiban pakai masker hanya untuk yang sakit (dan itu menjadi acuan kebijakan di Indonesia), yang kemudian diralatnya (catatan: Taiwan adalah salah satu negara yang tidak mengikuti anjuran WHO; sejak awal pemerintah Taiwan mewajibkan masker untuk semua orang, sakit mapun sehat).

Perubahan pendapat yang kedua adalah saat WHO gencar menyarankan lockdown, tetapi kemudian meralatnya juga karena menurutnya dampak lockdown akan memperburuk status kesehatan kelompok miskin. Di awal pandemi ketika suara ‘lockdown’ gencar, pada umumnya lockdown dikaitkan dengan tujuan utama kesehatan, sedangkan ‘no-lockdown’ disejajarkan dengan tujuan melindungi perekonomian. Antara kesehatan dan perekonomian seolah ada jarak yang lebar. Padahal sejatinya mereka berkaitan erat; bagaimana dapat mencapai kesehatan yang baik jika perekonomian keluarga ambruk?

Saat ini, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Rekor kasus terbanyak selalu pecah seiring dengan jumlah orang yang terkonfirmasi meningkat. Tetapi tidak semua lapisan masyarakat memiliki tingkat kekhawatiran yang sama. Lihat di sekeliling kita, tak semua orang memakai masker (catatan: rupanya masalah ketidakpatuhan memakai masker bukan hanya ada di Indonesia).

Situasi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di belahan dunia lain. Negara yang semula dianggap sukses mengendalikan wabah, seperti Jepang, juga harus menghadapi kenyataan kenaikan jumlah kasus dan akhirnya mengibarkan bendera ‘darurat Covid-19’. Inggris juga menghadapi situasi yang serupa, bahkan dengan embel-embel munculnya virus corona yang sudah mengalami mutasi, lebih mudah menular. Dampaknya, beberapa negara melarang warga Inggris masuk ke wilayah mereka.

Berita baiknya adalah, kini vaksin sudah siap digunakan. Diharapkan ia menjadi rem pakem bagi laju penularan Covid-19; atau setidaknya akan memberikan rasa percaya diri melakukan kegiatan di luar rumah dalam menapaki ‘new normal’. Ketika imunitas kelompok (herd immunity) tercapai, mungkin saat itulah layar panggung kontestasi antar negara dalam menangani Covid-19 akan diturunkan.