Nasr Hamid Abu Zayd menginginkan sebuah pembaharuan terhadap pembacaan teks. Menurutnya, teks adalah sesuatu yang mempunyai makna dan membutuhkan interpretasi. Al-Qur’an sebagai wahyu yang diturunkan berbahasa Arab adalah sesuatu yang perlu dicari maknanya. Sebagai sebuah kode, bahasa Arab harus dipahami melalui sistem bahasa Arabnya.

Nasr Hamid Abu Zayd melalui pemahaman linguistiknya mencoba memberikan pendangan baru untuk memahami teks Al-Qur’an. Pembaharuan penafsiran yang dilakukan oleh Nasr Hamid Abu Zayd bertujuan untuk mendapatkan makna asli dan signifikasi dari suatu ayat.

Melalui metode tekstualitas Al-Quran, beliau menawarkan pembacaan baru terhadap Al-Qur’an. Merupakan sebuah teks yang dikirimkan oleh seorang pengirim dengan kode tertentu dan diterima oleh sang penerima yaitu Nabi Muhammad. Menafsirkan adalah salah satu cara untuk memecahkan kode-kode yang dimaksud oleh pengirim.

Keinginannya untuk membaharui penafsiran bukan tanpa alasan. Hal ini karena adanya kegeraman terhadap mereka yang menggunakan dalil Al-Qur’an dan menafsirkan Al-Qur’an sesuai dengan kepentingan ideologi masing-masing. Seperti yang terlihat pada corak penafsiran di era pertengahan.

Tafsir Ayat Poligami

Dalam Al-Qur’an, ayat yang dijadikan sebagai landasan poligami adalah QS. Al-Nisa’ [4]: 3. Nasr Hamid Abu Zayd menafsirkan dengan metodenya ke dalam tiga langkah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan maghza dan signifikansi dari sebuah ayat. Seperti yang dijelaskan Nasr Hamid Abu Zayd tentang poligami sebagai berikut;

Pertama, konteks teks itu sendiri. Dia mengontraskan absennya praktek hukum “yang dimiliki tangan kananmu” (budak perempuan atau tawanan perang) sebagai ‘selir’ dalam wacana Islamis pada satu sisi, dan untuk mempertahankan poligami “makna nikahilah perempuan-perampuan yang kamu sukai: dua, tiga, atau empat” pada sisi lain.

Menurut Nasr Hamid Abu Zayd, ada sesuatu yang hilang, yakni kesadaran akan historisitas teks-teks keagamaan, bahwa ia adalah teks linguistik dan bahasa adalah produk sosial dan kultur. Dalam periode pra-Islam, hukum kesukuan sangatlah dominan dan poligami tidak dibatasi.

Nasr Hamid Abu Zayd berargumen bahwa izin bagi seorang laki-laki untuk menikah hingga empat istri haruslah diletakkan dalam konteks hubungan antar manusia, khususnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum kedatangan Islam.

Dalam konteks ini izin untuk memiliki istri sampai empat dipahami sebagai awal upaya penghormatan kepada kaum perempuan. Beliau menyarankan bahwa pembahasan ini harus dipahami sebagai awal pembebasan terhadap perempuan dari dominasi kaum laki-laki.

Kedua, meletakkan teks dalam konteks secara keseluruhan. Dengan ini Nasr Hamid Abu Zayd berharap bahwa “yang tak terkatakan” atau yang implisit dapat diungkapkan. Teks Al-Quran sendiri juga menyarankan memiliki seorang istri jika suami takut tidak bisa berbuat adil: “jika kamu takut tidak akan bisa bertindak adil (terhadap mereka), maka seorang saja.”

Analisis linguistik dari ayat poligami adalah tidak mungkin bersikap adil kepada istri. Penggunaan klausa kondisional (pengandaian) dan penggunaan partikel kondisional law (jika) menandakan penegasian terhadap jawab al-syarth (konklusi dari klausa kondisional) karena adanya penegasian terhadap kondisi (syarth) itu.

Nasr Hamid Abu Zayd menawarkan tiga prinsip universal dalam hukum Islam. Pertama, rasionalisme (‘aqliyyah) sebagai lawan dengan jahiliyyah, dalam pengertian mentalitas kesukuan dan tindakan emosional. Kedua, kebebasan (hurriyyah) dan ketiga, keadilan (‘adalah) sebagaimana dilawankan dengan eksploitasi manusia (zhulm).

Dalam konteks poligami, keadilan adalah mabda’ (prinsip) sementara untuk memiliki sampai empat istri adalah hukm. Hukm tidak menjadi qa’idah apalagi mabda’. Hukm adalah peristiwa spesifik dan relatif, tergantung perubahan kondisi yang melingkupinya.

Ketika terjadi kontradiksi antara mabda’ dan hukm, yang terakhir harus dikalahkan untuk mempertahankan yang pertama. Nasr Hamid Abu Zayd berpendapat bahwa Al-Quran melarang poligami secara tersamar dengan kata lain limitasi itu sesungguhnya mengindikasikan pelarangan secara tersamar (al-tahrim al-dhimmi).

Langkah  ketiga, berdasarkan kedua langkah tersebut, beliau mengusulkan sebuah pembaharuan hukum Islam. Dalam hukum Islam klasik, poligami diklasifikasikan di bawah bab “hal-hal yang diperbolehkan.” Terma “pembolehan” menurut Nasr Hamid Abu Zayd, tidaklah sesuai karena pembolehan terkait dengan hal yang tidak dibicarakan oleh teks.

Sementara pembolehan poligami dalam Al-Qur’an pada hakekatnya adalah sebuah pembatasan dari poligami yang tak terbatas yang telah dipraktekkan sebelum datangnya Islam. Pembatasan tidak berarti pembolehan. Namun demikian, poligami tidak masuk dalam bab “pelarangan (pengharaman) terhadap hal yang diperbolehkan” (tahrim al-mubahat).

Dalam hal ini Nasr Hamid Abu Zayd berpendapat bahwa poligami sebagai hukm tidak boleh merusak qa’idah dan mabda’, sehingga poligami dilarang. Dibawah ini adalah diagram tentang interpretasi ayat poligami.

Maka dari itu wacana Al-Quran mengenai poligami terletak pada level makna ketiga dimana pemahaman haruslah melampaui makna historisnya dengan menguak signifikansi masa kininya. Bahkan, mampu menguak dimensi “yang tak terkatakan” dari suatu pesan.

Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa QS. Al-Nisa[4]: 3 bukan menjelaskan kebolehan poligami. Ayat ini menjelaskan bahwa monogami lebih diutamakan karena keadilan tidak akan dapat dilakukan sesuai dengan konsep adil sesungguhnya.