Bagi orang-orang yang kuliah di bidang ilmu Sosial Politik (Sospol) ataupun hukum, khususnya Hukum Tata Negara (HTN), kata “oligarki” bukanlah hal yang baru terdengar di telinga kita. Bagi saya, sebagai orang yang lulus di jurusan Ilmu Hukum, kata oligarki ini pertama kali saya dengar pada saat semester IV, ketika mengambil mata kuliah Ilmu Negara ataupun Hukum Tata Negara.

Dua mata kuliah ini, ada subbab yang membahas soal Bentuk Pemerintahan. Di HTN, bentuk pemerintahan menjadi pembahasan wajib yang diajarkan oleh dosen kepada mahasiswa. Sebenarnya, bentuk pemerintahan itu sangat banyak di dunia ini. Selain ada Monarki, Tirani, Aristokrasi, Teknokrasi, Demokrasi, Otokrasi, ada juga bentuk pemerintahan Oligarki.

Secara umum, oligarki adalah negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elite kecil dari masyarakat. Istilah ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu oligon (sedikit) dan arkho (memerintah).

Oligarki mengkotak-kotakkan masyarakat berdasarkan kekayaan, keluarga, dan militer. Sistem ini dianut oleh Rusia pada masa rezim Stalin. Sementara itu, menurut KBBI, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Lima tahun yang lalu, saya hanya memahami oligarki sekadar bentuk pemerintahan belaka, tak lebih. Saya tak paham realitasnya yang terjadi di Indonesia. Di kampus pun, pembahasan soal oligarki diterangkan oleh dosen hanya sebatas teori saja. Dosen tak membahas kondisi riil sesungguhnya yang terjadi, khususnya di Indonesia yang bentuk pemerintahannya adalah demokrasi.

Setelah saya lulus kuliah, lalu wisuda. Berselang sebulan kemudian, saya hijrah dari Yogyakarta ke Batavia (Jakarta) untuk mengikuti Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Pada saat mengikuti pelatihan ini, saya mendengarkan lagi kosakata “oligarki”.

Iya, pada saat mengikuti Kalabahu tersebut selama 45 lima hari lamanya, baik di dalam maupun di luar kelas. Suatu hari, saya (kami) dicekoki dengan sebuah materi pelatihan, yaitu Materi “Oligarki dan Korupsi” yang disampaikan oleh Alghiffari Aqsa (Direktur LBH Jakarta) pada waktu itu.

Di kelas Oligarki dan Korupsi tersebut, Alghif menjelaskan secara lebih detail soal oligarki. Beliau tak hanya membahas teori tetapi ia juga menampilkan dan menjelaskan beberapa data terkait Oligarki dan Korupsi di Indonesia. Antara lain, sumber daya kekuasaan, tipe oligarki, Winters: Soeharto Bapak Oligarki Indonesia, ketimpangan di Indonesia, penyebab ketimpangan di Indonesia, politik dinasti, dan melawan oligarki.

Setelah selesai saya mengikuti kelas tersebut, sesampai di kos, saya termenung, dan berpikir kembali soal oligarki. Saya masih belum percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pembicara di kelas pelatihan tadi. Dalam hati saya bertanya, apa benar begitu mengerikannya oligarki di negeri yang dengan sistem pemerintahannya demokrasi? Waktu terus berjalan, saya pun tertarik dengan pembahasan soal oligarki tersebut.

Setiap bertemu teman (Ipet ataupun Darma), di teras kos, warung kopi, lesehan depan Taman Ismail Marzuki (TIM), saya selalu mengajak mereka berdua untuk mendiskusikan oligarki lebih dalam lagi. 

Suatu ketika, pada tanggal 17 April 2019, saya mengajak Darma ke rumah abang saya di Jakarta. Sesampainya di rumah abang saya, saya melihat di rak buku abang saya, ada buku dengan judul Oligarki, penulisnya adalah Jeffrey winters, dengan tebal 505 halaman.

Saya ambil buku tersebut, lalu saya mencoba untuk mendiskusikan buku itu ke teman dan abang saya. Ada sekitar kurang lebih satu jam kami mendiskusikan soal oligarki dan situasi politik yang terjadi belakangan ini di Indonesia.

Baiklah, itu hanya pengantar dari pengalaman pribadi saya membahas oligarki. Mari kita lanjutkan dengan membahas judul tersebut di atas. Maafkan saya kalau pengantarnya terlalu panjang, sehingga membuat para pembaca yang baik dan budiman jenuh. Hehehe

Pada hari Senin, (8/6/2015), Winters memberikan kuliah umum dengan tema “Oligarchy and The Jokowi Administration” di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Dalam kuliah umum tersebut, Winters memaparkan fenomena oligarki dan demokrasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Winters juga memaparkan bahwa oligarki ini muncul karena konsentrasi kekayaan.

Penjelasan Winters tentang Oligarki di Indonesia akan coba saya jelaskan kembali secara ringkas di tulisan yang sangat singkat ini, melalui penjelasan Winters saat mengisi Kuliah Umum di UNJ pada tahun 2015 tersebut, bukan saya jelaskan dari buku “Oligarki” yang di tulis Winters. Karena saya tidak memiliki buku tersebut.

Setelah saya mencoba mencari video kuliah umum Winters tersebut, saya menemukan salah satu Video yang di upload oleh Sorge Magazine dengan judul Sorgemagz.com - “Kuliah Umum Jeffrey A. Winters I Oligarchy and The Jokowi Administration.” Ada tiga bagian Video kuliah umum Winters tersebut yang di upload oleh Sorge Magazine di YouTube. Berikut ketiga link-nya: satu, dua, dan tiga.

Sebelum saya tuliskan poin-poinnya saja secara singkat apa yang disampaikan oleh Winters di UNJ empat tahun yang lalu, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu siapa itu Jeffery Winters? Karena, tak kenal maka tak sayang. Tak mau tahu maka ketinggalan zaman.

Jeffrey Winters adalah ilmuwan politik Amerika Serikat di Universitas Northwestern, yang berspesialisasi dalam studi oligarki. Winters telah banyak menulis tentang Indonesia dan Oligarki di Amerika Serikat. Bukunya 2011, Oligarchy, adalah pemenang penghargaan Luebbert dari Asosiasi Ilmu Politik Amerika untuk Buku Terbaik dalam Politik Komparatif.

Penjelasan Winters

Kalau kita mau paham tentang oligarki, kita juga harus paham apa itu demokrasi. Banyak orang memakai istilah demokrasi, tetapi definisinya belum jelas atau belum tentu sama di dalam tatanan atau di otak semua orang, bisa berbeda-beda. Jadi kita coba melihat oligarki-demokrasi dari sudut politik dan sosiologi.

Secara singkat, oligarki ini muncul karena konsentrasi kekayaan, dan konsentrasi kekayaan atau stratifikasi materi itu sesuatu yang sangat-sangat kuno, sebenarnya sejak masyarakat menjadi kompleks langsung muncul stratifikasi kekayaan dan ini terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Kira-kira lima ribu tahun yang lalu, muncul stratifikasi kekayaan yang cukup besar.

Sejak stratifikasi kekayaan itu muncul tidak pernah hangus atau hilang. Jadi stratifikasi kekayaan adalah sifat manusia dan komunitas manusia yang paling bertahan dalam sejarah. 

Jadi bisa monarki, bisa sistem otoriter maupun sistem demokrasi ternyata stratifikasi kekayaan bertahan, dan baik sistem agrikultur, industri, maupun ekonomi digital, stratifikasi tetap ada. Bahkan, sejak demokrasi muncul kira-kira 200 atau 300 tahun yang lalu tingkat stratifikasi kekayaan meningkat, tidak menurun. Aneh, kan?.

Dalam sistem politik yang eksklusif di mana banyak orang tidak boleh berpartisipasi, kita tidak heran kalau ada stratifikasi kekayaan. Tetapi kalau banyak orang boleh berpartisipasi di dalam sistem politik, salah satu hal yang menjadi harapan adalah stratifikasi akan menjadi lebih kecil atau gap di antara orang yang paling kaya dan orang biasa ataupun miskin.

Tetapi justru gap tersebut meningkat sejak demokrasi muncul, mengapa itu terjadi? Dan mengapa demokrasi tidak bisa menjadi alat untuk membuat sistem ekonomi kita lebih fair, lebih adil? 

Tujuannya bukan fairness yang sempurna, di mana setiap orang punya kekayaan yang sama dengan kekayaan orang lain, itu bukan tujuan, itu grand line yang tidak pernah akan tercapai. Sebenarnya tujuannya lebih realistis bahwa misalnya gap di antara orang kaya dan orang biasa mungkin hanya seratus kali lipat atau bahkan seribu kali lipat.

Itu sudah luar biasa, kalau sekecil itu gap-nya. Winters memberikan contoh dalam sebuah sejarah. Semua orang tahu bahwa roma, ribuan tahun yang lalu. 

Kalau kita melihat lima ratus orang yang paling kaya di Roma, pada zaman itu waktu imperium Roma. Lima ratus senator yang paling kaya, dan kita membandingkan lima ratus kekayaan orang tersebut dengan kekayaan orang biasa di roma, orang awam yang kebetulan menjadi petani kecil atau budak, pada zaman itu. Berapa kali lipat kekayaannya orang yang di atas dengan orang yang di bawah? Sepuluh ribu kali.

Maju ke zaman sekarang. Di Amerika Serikat, lima ratus orang paling kaya dibandingkan dengan orang biasa di Amerika serikat adalah dua puluh ribu kali kekayaannya. Jadi, dua kali lipat dari Roma.

Sementara itu, di Indonesia. Ini angka yang sangat berbeda karena winters tidak punya data untuk lima ratus orang paling kaya di Indonesia. Winters hanya punya data kira-kira empat puluh atau lima puluh orang paling kaya di Indonesia dibandingkan dengan orang biasa di adalah enam ratus tiga puluh ribu kali lipat. Luar biasa. Gap di antara lima puluh orang paling kaya di Indonesia dengan orang biasa/miskin.

Yang menarik dengan konsentrasi kekayaan itu bahwa stratifikasi materil juga ada efek konsentrasi kekuasaan, mengapa? Karena kekayaan adalah salah satu sumber daya kekuasan. 

Kita pernah dengar kata money is power. Tidak hanya itu uang atau kekayaan adalah sangat fleksibel, bisa dipakai dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Dan yang menarik juga, fenomena dunia dan sejarah, stratifikasi seperti ini sulit sekali diatasi, yang muncul kalau ada demokrasi ada kompetisi di antara wealth power dan participation power.

Apa artinya demokrasi? Salah satu definisi demokrasi adalah orang boleh berpartisipasi bebas bicara, bebas berpikir, bebas berkumpul, bebas mengeluh bebas memilih. Berbeda dengan zaman Soeharto. Semua itu tidak boleh, tidak ada kebebasan. Banyak orang berpikir bahwa demokrasi hanya pemilu saja, suatu ritual setiap lima tahunan.

Sistem demokrasi sebenarnya dalam sejarah manusia adalah sistem radikal, sangat radikal, kenapa? Karena berdasarkan konsep bahwa setiap orang mendapatkan jumlah suara yang sama, satu orang satu suara.

Kita tidak bisa memberikan suara yang lebih banyak kepada orang yang lebih pintar. Kita tidak punya sistem seperti itu, baik dari suku apa, ras apa, etnis, agama. One person one vote. Ini sistem yang sangat radikal dalam sejarah manusia, jarang ada sistem yang serata itu, tetapi dan ini penting. Kalau kita ingin membuat transisi dari sistem non-partisipasi ke sistem partisipasi, itu bukan berarti bahwa semua kesenjangan akan hilang, tidak.

Hanya satu perbedaan diubah, yaitu semua boleh berpartisipasi, semua perbedaan power yang lain tetap eksis dan kelihatan dalam proses demokrasi sendiri, terutama kekayaan, jadi sebelum zaman transisi ke demokrasi di indonesia ada orang kaya yang sangat power full pada saat itu, dan sesudah masa transisi ke demokrasi tetap ada orang kaya tetap power full. Itu tidak hilang. Padahal setiap orang dapat satu suara.

Memang benar bahwa para oligark yaitu orang yang berkuasa dengan kekayaan, dia juga dapat satu suara dalam ritual pemilu, tetapi kalau kebetulan dia juga miliki media, suara dia lewat jalur keuangan dan media, bisa beda dengan suara kita (orang biasa). Kalau oligar bisa mendanai partai, mendanai kampanye, mendanai kelompok tertentu yang mau naik, untuk menggeser kelompok lain, itu semua bisa tetap jalan.

Seluruh dunia mengakui bahwa demokrasi di indonesia berjalan baik ada pemilu setiap lima tahun, pemilu itu on time tidak pernah delay ada jadwalnya, free and fair, kompetitif diantara calon, banyak partai, banyak pilihan, semua orang boleh bersuara, dan kekerasan di indonesia dalam setiap pemilu cukup rendah.

Dibandingkan dengan Filipina, di Filipina setiap kali ada pemilu diantara seratus sampai seratus lima puluh calon ditembak mati. Itu karena demokrasi di filipina ada kekerasan yang cukup tinggi, Indonesia tidak. Tetapi bukan berarti bahwa di Indonesia oligarki tidak memiliki peran dalam proses demokrasi.

Secara singkat orang indonesia boleh memilih diantara beberapa calon, tetapi tidak bisa menentukan siapa yang menjadi calon, agenda dari calon tersebut ditentukan oleh power yang lain, tetapi pada akhirnya ada kesempatan untuk memilih si A, si B.

Kadang-kadang di Indonesia pilihannya A-Z, banyak sekali, sepertinya lebih demokratis. Tetapi kalau semua pilihan hasil proses oligarki maka tetap pilihan oligarkis. Itu kombinasi diantara kekuasaan kekayaan dengan partisipasi demokrasi, yang dominan sebenarnya di indonesia mengenai participation power itu tetap ada, tetapi partisipasi power di Indonesia sangat lemah.

Masyarakat Indonesia ada dan memilih dalam setiap pemilu, tetapi masyarakat sipil di indonesia tidak memiliki power untuk melawan oligarki, sangat terbatas kekuatannya. Semua diskusi politik sangat konyol tanpa organisasi kekuasaan rakyat dan masyarakat sipil, itu sangat oligarkis sekali kalau tidak ada power dari rakyat.

Agenda politik hasil kebijakan akan ditentukan oleh power yang berkompetisi di dalam sistem politik. Ternyata kompetisi yang paling besar dalam sistem politik di Indonesia adalah diantara sesama oligark, bukan diantara oligarki dengan masyarakat. Jadi horizontal, di atas, bukan vartikal di antara kelompok kecil di atas dengan kelompok masyarakat banyak.

Oligarki adalah orang yang bisa memakai kekayaan untuk mempertahankan kekayaannya, untuk memperjuangkan tujuan politiknya. Konsentrasi uang di tangan satu orang itu membuat dia menjadi super power dibanding dengan orang lain. Jadi misalnya, kalau rakyat ingin melawan satu oligark, tiap negara berbeda-beda jumlahnya. Di indonesia kata Winters mungkin perlu 1 juta orang untuk mengimbangi satu oligarki, baru sama timbangannya.

Bagi oligark perbedaan soal suku, ras, agama itu tidak masalah, yang menjadi masalah adalah mempertahankan atau pembelaan posisi kekayaan, jadi ini otomatis, begitu menjadi kaya fokus politik kepada kekayaan menjadi meningkat dengan sendirinya. Oligarki memprioritaskan kekayaannya sendiri sebagai tujuan politik.

Sifat Oligarki di Indonesia berdasarkan ideologi bagi-bagi. Ini kelihatan dalam sejarah dan filsafat di Indonesia. Menurut Winters, kalau kita translate ideologi “gotong-royong” dan “mufakat” itu dasarnya ideologi bagi-bagi. Proses bagi-bagi ini bisa teratur bisa juga kacau. Bisa pakai kerelaan, bisa pakai kekerasan. Ini DNA politik Indonesia. 98 persen politik Indonesia ini berdasarkan “fighting for bagi-bagi”. Baik di antara parpol, di antara daerah, dan seterusnya.

Di era Soeharto, proses bagi-bagi teratur sekali. Yang mengatur kompetisi oligark adalah Soeharto dan orang-orang di sekelilingnya. Datang ke Soeharto, terus minum teh. Sangat sopan caranya. Kalau sudah dapat, tidak akan ada yang mengganggu. Para oligark sekarang banyak sekali yang tenggelam dalam nostalgia zaman Soeharto. Sebab akses jelas, penyelesaian masalah jelas.

Begitu Soeharto lengser, seharusnya institusi hukumlah yang menggantikan tempat Soeharto sebagai pengatur kompetisi oligark. Tetapi ini tidak terjadi. Lalu apa yang menggantikan? Jawabannya tidak ada. Jadi Maklum kalau sekarang banyak orang yang rindu zaman Soeharto. Karena Orde Baru sama dengan Order/keteraturan.

Oligark di Indonesia punya sikap ekstraktif, bukan produktif. Tujuan utama dari penguasa adalah membagi kekayaan SDA yang luar biasa. Apakah Indonesia menjadi negara industrial? Tidak. Produsen? Tidak. Karena oligark di sini hanya mementingkan konsumsi mereka sendiri dan pembagian kekayaan. Corak oligark hari ini adalah ekstraksi semaksimal mungkin. Ini bisa bertahan sampai puluhan tahun lagi. Tapi sesudah itu? Setelah kekayaan itu hilang bagaimana masa depan kita

Apakah Indonesia tengah menuju arah Cina – Industrialisasi dan sebagainya – ataukah kita menuju Filipina? Sedihnya, jawaban Winters lebih mengarah ke opsi kedua. Ada dua potensi ancaman buat oligark. Pertama, dari bawah. Yaitu rakyat punya organisasi, parpol, ideologi, yang agenda politiknya adalah membuat tata ekonomi yang lebih merata.

Ini tidak ada. Karena organisasi popular yang kuat sejak 1965 terhitung tidak ada. Jadi ancaman utama yang tersisa terhadap oligark hari ini hanyalah oliogark lainnya. Horizontal bukan vertikal Bagaimana dengan Presiden Jokowi? Pada pemilu 2014 tidak ada pilihan non-oligarkis. Apakah Jokowi sendiri seorang oligark? Tidak. Dia kurang kaya untuk jadi oligark. Tetapi tidak mungkin Jokowi bisa berangkat dari Solo ke Jakarta tanpa backing dari oligark.

Bukan rakyat yang angkat Jokowi dari Solo ke Jakarta. Tetapi Gerindra. Mustahil Jokowi naik jadi capres tanpa persetujuan oligark. Jadi mending Jokowi atau Prabowo? Tidak dua-duanya. Karena keduanya tidak menjadi ancaman buat oligark.

Para oligark di belakang Jokowi pun lawan Prabowo bukan karena ketakutan bahwa dia akan menjadi anti-oligark, melainkan lebih pada kecenderungan racial fear yang disumbang oleh faktor rekam jejak Prabowo. Jadi di Indonesia sekarang hanya ada spektrum politik kanan vs sangat-kanan. Tidak ada pilihan politik kiri di Indonesia. Dan di pemilu 2014, tidak ada calon yang lahir dari mobilisasi rakyat.

Jadi para oligark ciptakan agenda dan calon. Lalu rakyat disuruh memilih. Di sini demokrasi menipu kita. Kita merasa punya pilihan banyak, tetapi sesungguhnya pilihan yang ada sangat-sangat terbatas. Kalau memang benar-benar ingin melawan kekuasaan para oligark, pertama-tama harus ada mobilisasi rakyat, harus ada gerakan untuk menentukan siapa calon-calonnya.