Dalam diskusi Indonesia Lawyer’s Club TvOne beberapa hari lalu, Ahmad Basarah, Anggota DPR Fraksi PDI-P, ketika ditanya oleh Karni Ilyas, sang Host Acara, apakah benar PDI-P yang mengusulkan redaksi Ekasila dan Trisila dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)?, ia menjawab “Tidak”.

Cukup beralasan apabila Karni Ilyas melempar pertanyaan itu kepada Wakil Ketua MPR tersebut lantaran sempat beredar video orasi Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang dengan lugas menyebut-nyebut Ekasila dan Trisila sebagai bagian dari kandungan Pancasila.

Istilah Ekasila dan Trisila kini menjadi polemik. Pasalnya, dua kata ini muncul dalam RUU tersebut, tepatnya pada pasal 7 ayat 2 dan 3, yang dengan jelas menyebut bahwa Pancasila berciri pokok Trisila; yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhahan yang berkebudayaan; di mana ketiganya terkristalisasi ke dalam Ekasila, yaitu gotong-royong.

Internalisasi istilah Ekasila dan Trisila menjadi elemen pokok Pancasila dianggap sudah tidak relevan saat ini sebab nilai-nilai Pancasila sudah bulat berjumlah 5 (lima/Panca) dan secara hukum sudah menjadi Philosofische grondslag yang telah pakem di negara kita. Jika demikian adanya, maka mengapa harus dimaknai lagi? Apakah pancasila belum final sehingga perlu undang-undang khusus untuk menyempurnakannya?

Entah dari fraksi mana sesungguhnya narasi Ekasila dan Trisila itu berasal hingga muncul dalam RUU HIP. Tetapi hal yang paling substansial yang bisa publik baca adalah bahwa sepertinya hari-hari ini ada upaya “ konstitusional” yang sedang ditempuh oleh segelintir elite politik di DPR untuk mereduksi nilai-nilai Pancasila yang sudah final.

Bahkan dalam level yang lebih ekstrem, sebagian kalangan ormas Islam menilai bahwa pembentukan RUU ini adalah upaya politik yang bertujuan menciptakan pra-kondisi guna melempangkan jalan bangkitnya komunisme di Indonesia.

Menurut Habib Aboe Bakar Alhabsyi, anggota Komisi III Fraksi PKS, dalam acara ILC tersebut, bahwa dalam sejarah pemberontakan ideologi di Indonesia, hanya pegiat komunisme sajalah yang paling getol ingin mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme.

Ditambah pula, dalam RUU tersebut sama sekali tidak menyertakan TAP MPRS No. 25 tahun 1966 tentang pelarangan komunisme sebagai konsiderannya (poin yang ditolak MUI Pusat). Sehingga wajar bilamana publik menduga ada agenda politik yang masih samar di tingkat legislasi nasional yang sedang bermain-main dengan agenda pembusukan Pancasila.

Kekhawatiran publik akan bangkitnya komunisme melalui RUU HIP tidaklah berlebihan. Pasalnya, rakyat kebanyakan sudah kadung menganggap bahwa penggerogotan Pancasila hanyalah pekerjaaan “orang komunis”.

Sejarah membuktikan bagaimana getolnya orang-orang komunis berupaya merongrong Pancasila dan hendak menggesernya dengan ideologi komunisme. Hal itu bisa dilihat pada peristiwa pemberontakan Madiun 1948 dan pemberontakan G-30S PKI 1965.

Walau bagaimanapun, perlu ada pelurusan informasi terkait ekasila dan trisila ini. Jika kita melihat sejarah, kedua istilah tersebut sesungguhnya bukan ide orang-orang komunis. Istilah itu adalah pendapat pribadi Soekarno sewaktu sidang BPUPK ketika ia berpidato tentang calon dasar negara. 

Trisila yang mencakup sosio-demokrasi, sosio-nasionalisme, dan ketuhanan yang berkebudayaan, maupun ekasila yang mencakup gotong-royong, adalah argumentasi tawaran Soekarno jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5 (lima) (Modul Pendidikan Pancasila Kemristekdikti, cetakan I, 2016).

Akan tetapi, permasalahan jadi melebar karena yang menjadi perhatian publik adalah adanya upaya mempreteli Pancasila melalui rekayasa Trisila dan Ekasila itu sehingga dikhawatirkan maknanya menjadi kabur dan keluar dari lima sila yang sudah ada.

Upaya mempreteli Pancasila inilah yang dianggap sebagai "communist syndrome" yang mengindikasikan bahwa ada elemen-elemen komunis yang tengah bermain dalam RUU HIP ini. Di sinilah letak polemik sesungguhnya yang memunculkan tuduhan tentang kebangkitan komunisme di tengah masyarakat.

Rakyat Tidak Butuh Sosio-Sosio Itu

Bila kita kembali melihat sejarah masa lalu, pembentukan Pancasila bukanlah jasa Soekarno semata, melainkan kerja kolektif para founding fathers yang tergabung dalam PPK/BPUPK.

Hasil kerja kolektif inilah kemudian menghasilkan Piagam Jakarta 1945 yang pada akhirnya menjadi pembukaan UUD 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini, yang tentunya diwarnai oleh perdebatan sengit dengan tensi konflik yang amat tinggi (Modul Pendidikan Pancasila Kemristekdikti, cetakan I, 2016). 

Penyatuan seluruh aspirasi pada waktu itu tidaklah mudah, apalagi di tengah ancaman perpecahan yang melanda bangsa kita yang hendak mendirikan negara bangsa. Sehingga penggabungan seluruh elemen bangsa yang akhirnya menyepakati Pancasila sebagai konsensus bersama adalah kerja keras yang tidak mudah dicapai.

Oleh karena itu, alangkah tidak beretikanya kita sebagai anak bangsa apabila masih terus mempertanyakan Pancasila dan terjebak dengan konflik masa lalu yang sudah usai di antara para founding fathers kita.

Alih-alih memeras-meras pancasila, sebaiknya DPR dan Pemerintah lebih sibuk memikirkan nasib bangsa hari ini yang semakin carut-marut lantaran gamangnya kepemimpinan nasional serta tidak terimplementasikannya nilai-nilai Pancasila dengan baik.

Lihatlah bagaimana ekonomi kita berjalan selama ini, apakah sudah pancasilais? Tengoklah bagaimana kebebasan berpendapat di muka umum hari-hari ini, apakah tidak lebih baik dari Orba?

Lalu bagaimana dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di tengah badai PHK akibat pandemi yang belum usai, 500 buruh TKA asal Tiongkok menyerbu negara kita. Dan negara menyambutnya dengan karpet merah tanpa ada rasa malu. Rakyat kita menganggur, tapi warga negara lain yang justru dapat pekerjaan. Di mana rasa keadilannya?

Sudahlah. Pancasila sudah final. Tidak perlu diperas-peras. Rakyat pun tak butuh dengan sosio-sosio itu. Uruslah hal-hal yang lebih penting. Masih banyak yang belum beres di Republik ini. Jangan usik lagi Pancasila kami! Karena Pancasila bagi rakyat Indonesia adalah HARGA MATI. Titik.

HIDUP LIMA DASAR!
HIDUP PANCASILA!