Sejak puluhan tahun silam, umat Islam, Kristen, Buddha, serta kepercayaan yang lain di sana hidup berdampingan secara rukun, damai, dan harmonis. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan sarana tempat peribadatan seperti masjid, gereja, dan vihara yang hingga hari ini masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik.

Betapa pada saat itu simbol-simbol agama menandai begitu eratnya ikatan persaudaraaan lintas iman sekaligus menghilangkan kecurigaan yang berbau sentimen agama dan kepercayaan.

Kerukunan antarumat beragama tercermin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pendirian sarana peribadatan. Apabila salah satu umat beragama merenovasi rumah ibadah, umat agama lainnya turut mengulurkan bantuan.

Kerukunan semacam ini juga terwujud saat hari-hari besar keagamaan dirayakan. Hal ini ditandai dengan kebersamaan warga yang terbiasa bergotong royong dalam menyambut kedatangan hari besar tiap-tiap agama. Setiap agama berkumpul dan menjalin kebersamaan.

Dalam catatan historis, ikhtiar dalam mengukuhkan nilai dan prinsip toleransi beragama atau berkeyakinan sebenarnya telah dilakukan puluhan tahun silam.

Jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para bapak bangsa (founding fathers) genap menancapkan fondasi kebangsaan, baik melalui gagasan maupun tindakan. Upaya ini mendapatkan penguatan ketika Pancasila berhasil dirumuskan menjadi dasar negara.

Betapa falsafah hidup yang diwariskan nenek moyang genap dikokohkan melalui Pancasila. Kearifan dan kebijakan para pendahulu yang ditempa perjalanan waktu termanifestasi dalam sila-silanya.

Pancasila menuntut akan komitmen kepada seluruh warga negara untuk senantiasa memelihara kedamaian sekaligus menghindari segala macam bentuk perpecahan dan permusuhan. Pancasila menghendaki agar setiap orang mampu menjunjung tinggi rasa kebersamaan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kepentingan umum mesti diutamakan melebihi kepentingan pribadi. Beragam perbedaan yang ada mesti diselaraskan, terutama melalui sila ketiga, yakni “Persatuan Indonesia”. Bagaimanapun, sila ini menjadi simpul pengikat berbagai latar belakang manusia.

Dengan demikian, keanekaragaman suku, etnis, serta budaya disikapi dengan arif dan bijak. Kemampuan merajut persatuan menjadi modal utama bagi setiap warga negara dalam mengatasi berbagai masalah ataupun persoalan bangsa.

Kebebasan Beragama di Indonesia

Indonesia sebagai bangsa yang plural, pandangan mengenai agama dan kepercayaan semestinya bersifat terbuka dan demokratis. Geliat menyebarkan nilai-nilai kebaikan patut digencarkan dalam setiap kesempatan. Prinsip-prinsip kebersamaan harus dipelihara oleh setiap pemeluk agama dan kepercayaan.

Kerukunan hidup antarumat beragama adalah merupakan cita-cita yang patut diperjuangkan bersama. Dalam konteks inilah usaha mewujudkan keberagamaan inklusif menemukan relevansinya.

Kebebasan beragama atau berkeyakinan, setiap warga negara telah mendapat jaminan dalam konstitusi. Mengingat, hak beragama atau berkeyakinan merupakan hak paling dasar yang dimiliki manusia (basic human rights).

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Adanya perlindungan terhadap hak beragama atau berkeyakinan merupakan upaya negara mengapresiasi pilihan keyakinan warganya. Dengan perlindungan inilah ekspresi keagamaan seseorang dapat terjamin.

Namun demikian, hak beragama atau berkeyakinan tidak lantas dijalankan secara mutlak dan semena-mena. Adanya kebebasan tersebut mesti diwujudkan secara proporsional.

Atas dasar inilah konstitusi menetapkan batasan-batasan tertentu bagi setiap orang guna mengekspresikan keyakinannya. Sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945 menegaskan adanya keharusan setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain. Sehingga dalam mengekspresikan kebebasannya, termasuk dalam kebebasan beragama, setiap warga negara tunduk kepada pembatasan tersebut.

Sayangnya, sejumlah kasus menggambarkan bahwa sebagian orang bersikap kurang dewasa dalam beragama. Apa yang mereka lakukan menunjukkan corak keberagamaan eksklusif. Mereka gemar menunjukkan tindakan agresif dan ofensif yang rentan memecah belah persatuan sekaligus mengancam eksistensi Pancasila dan NKRI.

Kasus penolakan warga pendatang akibat perbedaan keyakinan menjadi penanda bahwa keberagamaan inklusif belum sepenuhnya terwujud. Beberapa kebijakan diskriminatif yang terbit di sejumlah daerah merupakan indikasi serius adanya persoalan mendasar terkait kebebasan beragama di Indonesia.

Hal ini tentu berdampak besar dalam mendorong adanya sikap eksklusif, melegalkan intoleransi, melanggar hak warga negara, menodai keberagaman, serta melukai kaum minoritas.

Padahal, aturan-aturan diskriminatif yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bisa dibatalkan. Ketentuan ini berdasarkan asas hukum lex superior derogat legi inferiori, yakni hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. 

Boleh dibilang, aturan-aturan formal dalam taraf tertentu telah dimanfaatkan oleh para kelompok mayoritas guna menindas kelompok minoritas.