Indonesia sebagai negara berdaulat telah memilih, menentukan dan memakai mekanisme pemilihan umum (pemilu) sebagai media untuk melegitimasi seseorang bisa “berkuasa” untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta keadilan sosial. Hal ini terlihat pada dua ranah; eksekutif dan legistif. Ranah eksekutif meliputi; MPR, DPD dan DPR. Sedangkan ranah eksekutif, antara lain; presiden, gubernur, bupati dan walikota. Dan ini sejalan dengan adagium vox populi vox dei.

Negara kita, Indonesia tercinta, kini berada pada tahap demokrasi yang sesungguhnya meski belum terlalu lama, dibanding dengan masa berdirinya negeri ini. 

Hal tersebut ditandai dengan terlaksananya Pemilu (pilpres dan pileg) secara langsung sebanyak 3 kali, yaitu 2004, 2009, 2014, dan ditambah dengan pelaksanaan pemilu mendatang, 17 April 2019, sebagai indikator bahwa demokrasi kita sudah kian dewasa dan maju, meski masih banyak memiliki kekurangan di sana-sini, yang harus segara diperbaiki, demi terciptanya kualitas pelaksanaan demokrasi yang lebih baik.

Pemilu yang disebut sebagai pesta demokrasi bagi rakyat tak lain merupakan sebagai upaya pendidikan politik bagi mereka, selain sebagai ajang pendewasaan, serta media pengamalan (implementasi) hak dan kewajiban bagi mereka.

Pemilihan umum, baik memilih capres dan cawapres, sarat dengan dinamika. Panas dan tegang yang terjadi di lapangan, baik di tingkat elit maupun akar rumput adalah sangat rasional adanya dan tak terlalu bermasalah jika luapan ekspresi politiknya masih dalam batas kewajaran dan tak berlebihan.

Pemilihan umum ibarat pisau bermata dua, jika setiap kubu tidak memiliki kedewasaan dalam berpolitik, perbedaan politik akan menghasilkan korban jiwa, jika terus dibiarkan demikian akan berbahaya bagi eksistensi persatuan dan kesatuan bangsa ini.

Jika kita amati lebih lanjut, gelaran pemilu presiden dan wakil presiden 17 April 2019 mendatang, kedua kubu tidak memberikan gagasan, visi misi serta program kerja yang implementatif yang bisa dicerap rakyat secara gamblang dan gampang. 

Masyarakat di tingkat grass root (akar rumput) disuguhkan janji-janji politik yang terlalu utopis, sindiran politik, hingga perang identitas. Sejatinya pesta demokrasi mendapat sambutan gembira, justru sejumlah kebencian yang mengakibatkan permusuhan antar anak bangsa yang terjadi.

Alhasil, fanatisme berlebihan yang terjadi antarkubu. Kondisi demikian menciptakan ketidakrasionalan. Kini rakyat tak lagi bias berpikir logis dan rasional. Sejatinya, akal pikiran yang sehat dalam menentukan pilihan politik, memberikan pendapat, saran atas visi misi maupun program kerja pasangan calon. jika fanatisme dibiarkan, maka kerugian yang akan didapat.

Tengok saja warta politik akhir-akhir ini; isu agama, suku, ras dan sejenisnya telah menjadi objek yang digunakan oknum untuk mendulang suara tanpa pernah berpikir panjang yang membuat negeri ini terjebak pada perang identitas yang kontra produktif.

Kedewasaan dalam berpolitik menjadi kunci utama dalam pesta demokrasi yang sehat. Untuk mewujudkannya dibutuhkan mental ksatria yang kuat dari semua kalangan yang sedang dan akan melaksanakan pesta demokrasi. Demokrasi akan berkualitas jika masyarakatnya sudah cerdas sekaligus dewasa.

Sebagai ideologi negara, Pancasila harus mampu mengatasi segala tantangan dan permasalahan bangsa ini, karena Pancasila merupakan titik temu, titik tumpu dan titik tuju bangsa Indonesia, yang dalam bahasa Arab sering diidentikkan dengan sebutan “kalimatun sawaa”.

Pancasila juga mesti mampu mengakomodasi segala kepentingan bangsa Indonesia, dan melindungi keberagaman bangsa ini. Mengamalkan Pancasila, terlebih pada tahun politik kini, merupakan cara yang efektif untuk mewujudkan kontestasi politik yang dewasa dan melambangkan kewibawaan negara.

Pancasila sebagai ideologi negara dinilai terbukti ampuh menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ujian memecah belah persatuan dan kesatuan, sejak awal Indonesia merdeka, sudah terjadi saat Presiden pertama Soekarno, kemudian rezim Soeharto dan seterusnya.

Pada masa awal Presiden Soeharto, upaya memecah belah persatuan dan kesatuan dilakukan oleh bangsa Indonesia Indonesia sendiri, bukan bangsa asing. Hal tersebut tidak lepas dari keberadaan media, baik media konvensional maupun media sosial (medsos). Media yang baik harus bisa memberikan informasi yang baik dan mencerahkan masyarakat.

Masyarakat harus pandai-pandai memaknai informasi dengan mengedepankan kata hati dan jiwa, lalu menyaring sebelum menyebarkannya. Sikap itu penting agar informasi yang disebarkan membawa kebaikan dan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia, yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Di alam demokrasi kini, perbedaan pendapat itu adalah hal biasa. Demokrasi di Indonesia diwujudkan dengan pemilihan secara langsung mulai dari pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), dan pilpres.

Sejak bangsa Indonesia merdeka 73 tahun lalu, Pancasila mampu menghalau berbagai ancaman dan gangguan yang akan memecah belah negeri ini. Jika bangsa ini tetap berpegang teguh pada Pancasila, dinamika kegaduhan akhir-akhir ini tidak akan mampu menggoyahkan persatuan dan kesatuan, termasuk soal “khilafah”, semacam “barang baru” hasil impor yang digaungkan golongan agama tertentu di negeri ini yang “ngebet” untuk mengganti ideologi Pancasila dengan “barang baru” tersebut, yang jelas-jelas telah gagal diterapkan di negara asalnya, sekalipun.

Bangsa Indonesia harus berdikari dalam politik, mengutamakan kepentingan nasional, sama sekali bukan kepentingan ormas maupun partai politik. Mewujudkan perdamaian dan cita-cita luhur bangsa yang adil dan makmur, tidak ada pilihan lain kecuali kembali memperkuat Pancasila. Pancasila tetap akan kuat karena ia ditopang oleh keragaman agama serta ormas keagamaannya. Tentunya, ditambah dengan soliditas TNI dan Polri.

Perlu diingat, Pancasila bukan alat penguasa untuk melancarkan kepentingan politiknya. Juga bukan media untuk melanggengkan kekuasaannya. Pancasila adalah sarana bagi semua kalangan untuk berbenah dan berkontemplasi.

Apakah upaya politik untuk mendapatkan kekuasaan yang dilakukan selama ini telah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila atau sebaliknya? Nilai-nilai Pancasila dari sila 1 hingga 5 harus diaplikasikan dengan sungguh-sungguh dan konsisten  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Pancasila harus tetap eksis, Pancasila harus mampu menjawab segala permasalahan politik.  Politik sejatinya harus menggembirakan, karena Indonesia akan memiliki pemimpin bagi rakyatnya untuk 5 tahun ke depan, bukan sebaliknya, politik yang menakutkan. 

Kepentingan umum harus berada di atas segalanya. Prioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan partai politik, golongan, suku, ras dan agama. Hidup Pancasila, Hidup Indonesia!

Artikel ini disusun untuk bahan diskusi dalam Agenda RTL Komunitas Bela Indonesia (KBI) Banten,  yang diselenggrakan di Coconut Island, Carita pada Sabtu,  6 April 2019, di Kabupaten Pandeglang, Banten.