Bukan, judul ini bukanlah kutipan Karl Marx, ataupun Soekarno, seorang inisiator Pancasila yang notabene seorang Marxis[1]

Kalaupun iya, Soekarno bisa ditangkap sama TNI karena mengaku marxis, atau dijerat UU ITE karena sambat tentang kondisi negaranya yang kian hari kian menjauhi nilai-nilai Pancasila (yang marxis, terutama sila kelima) dan mendekati, bahkan men-supremasi sila pertama dalam legitimasi diskriminasi umat lintas agama.

Wah, Soekarno juga bisa-bisa dijebloskan ke Pulau Buru kalau ia menulis buku Di Bawah Bendera Revolusi (DBR) hari ini. Mungkin jika Pulau Buru sudah tidak relevan, mungkin ia akan masuk ke Nusa Kambangan, bersama teroris-teroris yang mengabdi pada pemikiran musuh politiknya dahulu, ekstremis sayap kanan dengan basis teosentrisme. 

Wah, terbayang sudah raut wajah Soekarno ketika dicap simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) hanya karena menulis DBR dan menginisiasi kemerdekaan Indonesia untuk tidak atas dominasi suatu agama tertentu.

Sekali lagi, bukan, ini bukan pemikiran Soekarno. Ini adalah kekhawatiran penulis terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Pancasila: Suprastruktur yang Rentan

Kekhawatiran penulis dimulai dengan mengutip seorang filsuf kondang dari Prancis, Louis Althusser, tentang Aparatur Negara.

Relasi negara dan masyarakat, secara deskriptif, dapat dibayangkan dengan sebuah bangunan. Dan ia tentunya membutuhkan struktur-struktur, atau tingkatan-tingkatan yang kita sebut dengan infrastruktur sebagai fondasi (basis ekonomi dan relasi produksi); dan suprastruktur sebagai tembok, pilar serta atapnya (ideologi politik, sejarah, hukum, adat, dan lain sebagainya).

Pancasila sebagai ideologi, menurut Althusser dalam Reading Capital, merupakan suprastruktur non-determinan dalam hubungan negara dan masyarakat. Sehingga, jika dirunut menuju proses deskriptifnya, Pancasila merupakan Aparatur Ideologi Negara dalam mencapai kekuasaan-kekuasaannya.

Dengan adanya faktor determinasi pada struktur-struktur ini, sangat-sangat bisa dipastikan bahwa suprastruktur akan menginduk pada infrastruktur sebagai basis utama faktor determinan.

Artinya, Pancasila akan ikut pada semua bentuk-bentuk kekuasaan yang didukung oleh infrastrukturnya, yaitu corak produksi kapitalistik yang menindas bagi buruh upah murah dan praktik-praktik penguasaan atau perampasan tanah di perdesaan untuk dieksploitasi dan diekstraksi dengan tujuan akumulasi kapital.

Bagaimana Pancasila bisa mendukung penindasan-penindasan bercorak kapitalistik seperti itu?

Pancasila merupakan hasil perundingan atas pertentangan-pertentangan sejarah ideologi dunia. Sebenarnya ini bukan hanya sekadar klaim penulis. 

Moerdiono, Menteri Sekretaris Negara (1988-1998) era rezim Soeharto, mengatakan bahwa dinamika masyarakat kita berkembang amat cepat. Dengan demikian, tidak semua persoalan kehidupan dapat ditemukan jawabannya secara ideologis dalam pemikiran ideologi-ideologi sebelumnya. 

Secara eksplisit, Moerdiono mengatakan bahwa Pancasila merupakan hasil comot-comot dari ideologi lain, seperti komunisme dan liberalisme. Dalam hal ini, kita melihat pola kemiripan yang dibangun Soekarno dengan Sun Yat Sen melalui San Min Chu I atau The Three People Principles, yakni Nasionalisme, Sosialisme, dan Demokrasi. Upaya penggabungan konsep-konsep yang pada hakikatnya bertentangan ini jelas-jelas berimplikasi pada kekacauan nilai dan pemahaman.

Sebagai “inisiator” Pancasila, kita dapat meninjau Pancasila melalui etika dan praksisnya dalam kehidupan nyata. 

Dalam hal ini, beberapa perilaku Soekarno hingga saat ini masih menjadi kontroversi, seperti gonta-ganti istri tanpa merasa risi menceraikan istri sebelumnya, berjanji pada Daud Bereuh kemudian mengingkari dan mengeksekusinya, serta menghardik Amerika dengan skema liberalisasi lewat agenda International Monetary Fund dengan berkata, “Go to hell with your aid!”

Soekarno, dan siapa pun presiden Indonesia yang pernah menjabat, merupakan watak-watak yang dilahirkan secara multi-ideologi ala Pancasila. Mereka dapat mewakili rakusnya para liberal terhadap sumber kekuasaan dan ekonomi, dapat pula mewakili diktatoriat (borjuasi) dengan melanggengkan tindakan fasis ala ultra-nasionalistik NAZI di Jerman[2]

Tak jarang pula kita melihat kedua hal ini menjadi dalam satu waktu kepemimpinan. Misalnya, praktik pembukaan keran penanaman modal asing melalui rezim Soeharto pada tahun 1967, yang diawali dengan pemberantasan dan pembunuhan besar-besaran terhadap simpatisan PKI tahun 1965-1966 tanpa pengadilan, dan kudeta militer dengan dalih keamanan negara.

Kejadian-kejadian seperti ini jelas mimpi buruk yang sudah pernah dan akan terus terjadi. Namun dialektika atas tafsir Pancasila akan terus-menerus menjadi momok bagi bangsa Indonesia karena kesakralan Pancasila itu sendiri sebagai pedoman hidup. 

Mengutip Engels dalam Catatan Filsafat-nya, segala sesuatu (dalam hal ini ideologi Pancasila), pada hakikatnya akan selalu menemukan kontradiksi internalnya. Maka dari itu, dibutuhkan dialektika dalam penentuan tafsir tersebut.

Namun, narasi tafsir yang akan menang barang tentu sudah dapat dipastikan. Bukan kemenangan dengan narasi-narasi baru yang rekonstruktif, namun diisi dengan narasi-narasi abstrak yang sangat-sangat tidak menyentuh kekhususan. 

Aziz Anwar Fachrudin dalam bukunya Polemik Tafsir Pancasila mengemukakan, “Diskusi tentang Pancasila sebaiknya meminimalisasi ide-ide yang penuh dengan kata-kata abstrak; karena dengan cara yang demikian, orang bisa meramu kata-kata yang penuh dengan istilah-istilah filsafat sedemikian rupa guna memuji Pancasila setinggi-tingginya.”[3]

Pancasila sebagai ideologi negara memang sengaja dibiarkan umum dan tidak mendetail (sebagai ideologi terbuka) dalam tafsirnya karena salah satu tujuannya adalah sebagai upaya dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan aparatur negara yang telah penulis sebutkan di atas.

Kesimpulan

Kondisi Indonesia sebenarnya tidak akan banyak berubah. Siapa pun pemimpinnya, ia akan tetap menjelma sebagai perwakilan kekuasaan kelas borjuasi komprador dan tuan tanah besar. 

Karena sejatinya, keutamaan dalam upaya mengubah infrastruktur negara sebagai basis yang menjadi faktor determinan adalah perjuangan kelas buruh dan kaum tani untuk merdeka dari dikte kapitalis birokrat dan tuan tanah besar dalam memperjuangkan perebutan kembali alat produksi serta relasi kerja yang setara.

Setelah perjuangan kelas ini selesai, baru kemudian kita dapat bernegosiasi dan mendekonstruksi Pancasila dalam membangun kembali tafsir ilmiah dan dialektis sebagai suprastruktur yang kuat, bebas dari otoritas kekuasaan dan monolitisme penafsiran, serta berorientasi penuh pada kesejahteraan rakyat.

Sumber Bacaan:

  • Althusser, L., & Balibar, E. (1970). Reading "Capital". London: NLB.
  • Althusser, L., Balibar, E., Bidet, J., & Goshgarian, G. M. (2014). On the reproduction of capitalism: Ideology and ideological state apparatuses.
  • Anwar Fachrudin, Aziz. (2018). Polemik Tafsir Pancasila. Center for Religious and Cross-cultural Studies : Universitas Gadjah Mada.