Natuna merupakan salah satu ‘surga’ bagi kelangsungan hidup ikan yang berkualitas dan berkuantitas sangat tinggi di Indonesia. Dan merupakan salah satu aset yang berharga dimiliki Indonesia. Perairan yang memiliki luas tiga kali luasnya pulau Jawa itu menyimpan ‘keistimewaan’ tersendiri bagi koloni ikan-ikan yang hidup di sana. Dan karena hal inilah banyak negeri asing yang ‘terpincut’ untuk menguasai serta mengambil aset yang ada disana.

China merupakan salah satu negara yang tergiur dengan keberadaan perairan Natuna tersebut. Bahkan telah dilaporkan bahwa peta negara China yang baru memuat perairan Natuna sebagai wilayahnya. Sehingga banyak kapal nelayannya yang berusaha untuk ‘mencuri’ ikan-ikan di sana dengan cara yang ilegal lagi masif.

Masih hangat dalam ingatan kita tentang ‘hadirnya’ kapal KM Kway Fey 10078 yang berusaha mencuri ikan secara besar-besaran di perairan Indonesia tersebut. Namun, Pemerintah ‘tak kuasa’ untuk menghancurkan kapal pencuri tersebut sebagaimana yang sering dilakukan pada kapal-kapal pencuri lainnya. Sehingga kapal tersebut ‘dikembalikan’ ke negaranya dan hanya ‘memberikan’ nota protes ke negeri Tiongkok tersebut.

Dan kasus teranyar, 12 kapal nelayan asal China tertangkap basah melakukan pencurian ikan di perairan Natuna secara ilegal. Tindakan represif pun dilakukan Pemerintah Indonesia dengan menambaki kapal-kapal tersebut sehingga kapal-kapal tersebut ‘kocar-kacir’ pada pergi, namun Pemerintah Tiongkok pun tak terima dan mengirim kapal perangnya untuk ‘menolong’ kapal-kapal nelayan mereka yang berusaha untuk dihentikan Pemerintah Indonesia.

Dan sayangnya, hanya tertangkap sebuah kapal nelayan saja yang bisa di bawa untuk diadili kesalahannya.

Pemerintah China pun geram dan melakukan protes terhadap Pemerintah Indonesia, serta mengkalim bahwa Pemerintah Indonesia telah menganiaya para nelayannya yang sedang mencari ikan. Tiongkok juga menganggap bahwa nelayan mereka tidak bersalah dan hanya mencari ikan di perairan Laut China Selatan bukan di Indonesia.

Padahal kalau kita mencermati klaim Pemerintah Tiongkok tersebut, maka akan menemukan kejanggalan yang besar, dimana posisi perairan Natuna sangat jauh dari perairan China terlebih Laut China Selatan (sedang dalam konflik) yakni berjarak ribuan kilometer. Sehingga sangat mengherankan jika Tiongkok mengkalim seperti itu.

Pemerintah Indonesia pun untuk kesekian kalinya mengirimkan nota protes ke Negeri Panda tersebut agar mereka menghormati batas perairan internasional Indonesia yang telah diatur sebelumnya. Namun semua itu hanya sebuah ‘nota’ yang tidak ada tindak lanjutnya.

Natuna merupakan salah satu kasus yang mencuat dipermukaan yang dialami oleh negara-negara di Asia Tenggara tentang bagaimana kekuasaan Tiongkok di Laut China Selatan yang selama ini diklaim mereka sebagai ‘warisan’ yang harus dijaga.

Sebelumnya Pemerintah Vietnam, Malaysia, Brunei, serta Pilipina juga ‘berkonflik’ dengan Tiongkok tantang kasus yang hampir sama dengan Indonesia yakni ketidakhormatannya negeri China terhadap kedaulatan perairan internasional mereka. Sehingga menimbulkan sentimen antara Tiongkok dan Negara-Negara Asia Tenggara yang terus berkepanjangan. Dan hal ini menyebabkan adanya keterancaman akan ‘kedikdayaan’ Tiongkok di perairan Laut China Selatan

Dalam hal ini penulis, ingin memaparkan bagaimana keterancaman negara-negara Asia Tenggara dengan dengan semakin makmur dan besarnya China terutama dalam kasus sengketa perbatasan di Laut Cina Selatan yang pada hal ini penulis berkaca pada teori Balance of Threat.

Dalam teori Balance of Threat yang dicetuskan oleh Stephen Walt, ia menjelaskan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi tingkat ancaman. Pertama, Aggregate Power, menjelaskan bahwa semakin besar sumber daya suatu negara seperti populasi, kemampuan industri dan militer, keunggulan teknologi, dsb. Maka semakin besar pula ancaman yang ditimbulkannya kepada negara lain.

Kedua, Proximate Power, menjelaskan bahwa negara akan beraliansi untuk menghadapi ancaman negara yang terdekat. Hal itu dikarenakan negara yang paling dekat maka akan menimbulkan ancaman yang lebih besar.

Ketiga, Offensive Power, menjelaskan bahwa negara yang punya kekuatan ofensif biasanya bisa memprovokasi suatu aliansi daripada negara yang punya militer yang lemah atau yang hanya mampu bersikap devensif, karena negara yang mempunyai kekuatan ofensif lebih memiliki kemampuan mengancam.

Keempat, Offensive Intentions, menjelaskan bahwa negara yang agresif lebih suka memprovokasi negara lain agar negara lain menyeimbangkan mereka.

Sebagaimana kita ketahui bahwasannya RRC memiliki populasi terbesar pertama di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 1.367.485.388 jiwa atau persentasenya sebesar 18,8% dari jumlah penduduk di dunia ada di China. Selain itu juga China memiliki luas wilayahnya mencapai 9.596.961 km², sebagai salah satu negara yang memiliki keluasan daratan terbesar di dunia.

Kemudian China juga sekarang menguasai perekonomian dunia dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,4% masih di atas AS yang hanya 2,5% serta PDB (Produk Domestik Bruto)nya pun menduduki podium kedua setelah AS.

Di bidang teknologi, China tidak ketinggalan dengan negara Eropa, AS dan Jepang. China sejak lama telah merintis dan membangun industri teknologi canggih di negaranya dan bekerja sama dengan negara berteknologi maju lainnya.

Selain itu dibidang kemiliteran China sekarang menjelma menjadi kekuatan baru dunia, bagaimana tidak, Negeri Para Shaolin tersebut memiliki jumlah personil militernya yang terbesar di dunia dengan jumlah 2,3 juta personil dan cadangannya 1,2 juta personil.

Kemudian mereka juga dilengkapi peralatan perang yang begitu super power baik berbasis di darat, laut, dan udara. Di darat saja mereka memiliki 9.150 unit Tank, 4.788 unit Kendaraan tempur (ranpur) lapis baja, Artileri 6.246 unit yang terdiri atas 1.710 unit artileri mobile, sistem peluncur roket 1.770 unit dan rudal pertahanan udara 1.531 unit.

Sedangkan di laut, China memiliki kapal induk kelas Kuznetsov bernama Liaoning buatan Rusia. Kapal ini mampu mengangkut 30-40 unit jet tempur. Kapal tempur frigat 47 unit, Kapal perusak (destroyer) 25 unit, Kapal korvet 23 unit, Kapal selam 10 unit.

Dan di udara, China memiliki Jet tempur 2.860 unit, Helikopter tempur 196 unit, Helikopter angkut personel 908 unit, China juga memiliki beberapa pesawat siluman yang terus dikembangkan, salah satunya Shenyang J-31 yang dianggap kekuatannya setara dengan Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Semua hal tersebut tidaklah mengherankan, karena Pemerintah China begitu memprioritaskan kekuatan militer, dibuktikan dengan penggelontoran anggaran pertahanan China tercatat mencapai USD145 miliar. Angka fantastis itu menempatkan China dengan anggaran militer terbesar kedua setelah negeri Paman Sam, Amerika Serikat (AS).

Dengan kekuatan militer di atas maka sangatlah wajar jika China begitu mengancam negara-negara sekitranya terlebih negara-negara Asia Tenggara yang bersinggungan langsung dengan Laut Cina Selatan. Terlebih lagi China telah beraliansi dengan Rusia, salah satu negara terbesar dunia yang telah lama menjadi mitra kerjanya China.

Hal itu sebagai sebuah siasat untuk melindungi diri dari sekitaran negaranya yang juga telah beraliansi dengan Amerika Serikat seperti Jepang dan Korea. 

Selain itu, China dengan kekuatan militer yang superior maka pelak menjadi sebuah ancaman yang bersifat ofensif bagi negara yang lemah disekitarannya yang bila lengah akan menjadi ‘santapan’ Negeri Panda tersebut.

Banyak kasus sengketa yang telah terjadi antara negeri China dengan negara-negara terdekatnya-Taiwan, misalnya- yang berusaha ‘mengganggu’ Sang Panda tersebut. Kemudian China juga sering melakukan provokasi terhadap negara-negara sekitarnya terlebih ke negara yang lemah yang dituntut agar tunduk terhadap apa kemauannya.

Oleh karenanya, untuk semua negara ASEAN agar beraliansi dan saling kerjasama dibidang kemaritiman untuk memperkuat kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negaranya dari ‘serangan’ pihak asing.

Selain itu juga, diharapkan melakukan pertemuan dengan Tiongkok supaya membuat perjanjian yang pasti tentang batas-batas negara yang harus dipatuhi di perairan Laut Cina Selatan. Agar tidak ada lagi ketersinggungan diantara negara-negara ASEAN dan Tiongkok.