31612_33824.jpg
www.aktual.com (16/05/2018)
Hukum · 7 menit baca

Paksa Travel Umrah Jadi Perusahaan Terbuka Agar Tak Menipu
Solusi Kasus Penipuan Travel Umrah dalam Perspektif Hukum Pasar Modal

Sebuah kata yang menggambarkan cita-cita umat muslim, selain naik haji, adalah umrah. Niat umrah ke tanah suci Mekkah, Arab Saudi adalah sebuah cita-cita religius sebagian besar umat muslim. Bahkan tak jarang seorang anak menjadikan perjalanan umrah sebagai hadiah serta cara jitu untuk membahagiakan orangtuanya. Bisa membahagiakan orang yang disayangi dengan hadiah umrah adalah hal yang sangat indah dan menyenangkan. 

Itulah yang menjadi alasan semua orang rela menabung untuk bisa mengikuti perjalanan umrah bersama orang yang disayanginya. Fakta sosial tersebut menimbulkan kewajiban hukum yang harus ditanggung oleh Indonesia sebagai Negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia dalam catatan The Pew Forum on Religion & Public Life pada tahun 2010, yaitu sebanyak 205 juta penduduk Indonesia atau sedikitnya 88,1 persen penduduk Indonesia adalah beragama Muslim. 

Tidak begitu meleset dengan Sensus Penduduk sepuluh tahunan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 yang mencatat 2017.176.162 orang penduduk Indonesia atau setara 87,18 persen dari total penduduk Indonesia beragama muslim.

Sensus Penduduk sepuluh tahunan oleh BPS juga menyatakan jumlah umat Islam dan persentasenya di Indonesia, yaitu tahun 1971 (103 juta muslim atau 87,5 persen), tahun 1980 (128 juta muslim atau 87,9 persen), tahun 1990 (156 juta muslim atau 87,2 persen), tahun 2000 (177 juta muslim atau 88,2 persen) dan tahun 2010 (207 juta muslim atau 87,18 persen). 

Hal ini artinya ada penduduk muslim di Indonesia stabil persentasenya dalam sensus sepuluh tahunan BPS atau bahkan meningkat secara signifikan bila mengingat jumlah pertambahan penduduk di Indonesia. Sehingga dapat diprediksi jumlah penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2020 adalah sedikitnya sekitar 87-88 Pesen. 

Jumlah penduduk muslim Indonesia yang mencapai 87 Persen tentunya menjadi market besar Travel umrah sebagai penyedia perjalanan umrah di Indonesia. Karena tentunya berkaca dari persentase jumlah penduduk muslim dapat dipastikan minat umrah penduduk Indonesia pastilah sangat tinggi.

Hal inilah yang menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah dengan instrumen hukumnya untuk mengatur dan mengawasi segala kegiatan perjalanan umrah mulai dari pra-umrah, umrah hingga pasca umrah. Pengawasan ini sangat dibutuhkan karena belakangan ini marak sekali kasus penipuan berkedok Travel umrah.

Kasus penipuan berkedok travel umrah menjadi urgensi yang harus segera diatasi agar tidak banyak lagi pihak yang menjadi korban. Bagaimana tidak menjadi urgensi, belakangan ini kasus penipuan tersebut semakin marak terjadi. Mulai dari kasus First Travel, Abu Tours, Solusi Balad Lumampah (SBL), hingga Hannien Tour yang melakukan penipuan dengan modus tidak memberangkatkan jemaah ke tanah suci, padahal uang pembayaran perjalanan umrah sudah dilunasi. 

Tak jarang juga Biro penipu itu menggunakan modus perjalanan umrah yang murah agar menarik perhatian jemaah. Sungguh hal yang sangat merugikan umat muslim yang memimpikan bisa beribadan ke tanah suci, dengan rela menabung dan mengeluarkan uang puluhan juta rupiah demi perjalanan realigi, tetapi kemudian malah tertipu dan kehilangan uangnya.

Berkaca dari kasus First Travel saja sudah memakan korban hingga 63.310 calon jamaah umrah ke tanah suci dengan nilai kerugian sebesar Rp 905,3 miliar. Sungguh kerugian yang fantastis dan kejahatan yang sangat mencoreng nama biro perjalanan umrah di Indonesia. 

Biro perjalanan umrah di Indonesia dari kaca mata hukum pasar modal sebenarnya dapat dikatakan konsep manejemennya sama seperti emiten atau perusahaan publik, yaitu sama-sama melakukan promosi atau penawaran umum dan penggalangan dana atau pengumpulan dana dari masyarakat. 

Perusahaan publik atau emiten adalah perusahaan yang menjual efek berupa saham (melakukan penawaran umum) kepada masyarakat yang kemudian hasil dari penjualan saham tersebut digunakan untuk ekspansi perusahaan untuk semakin berkembang. 

Demikianlah yang dilakukan oleh Badan Hukum Biro Perjalanan Umrah yang melakukan pengalangan atau pengumpulan dana dari masyarakat berupa biaya perjalanan umrah yang kemudian dikumpulkan dan dikelola perusahaan hingga memenuhi kuota barulah calon jemaah umrah diberangkatkan secara bersama-sama, sehingga keuntungan bisnis diperoleh oleh biro tersebut.

Jika diamati berdasarkan fakta tersebut, seharusnya kita setujui bersama bahwa sebenarnya sistem kerja antara emiten dan Travel umrah seperti First Travel, Abu, Tours Solusi Balad Lumampah (SBL), dan Hannien Tour adalah sama atau setara (meskipun caranya berbeda), yaitu pengumpulan dana dari masyarakat untuk kepentingan pengelolaan dan suntikan dana kas internal perusahaan. 

Artinya, sebenarnya Travel Umrah itu dapat dikatakan tidak memiliki dana yang cukup besar untuk mengelola kegiatan usahanya dan hanya mengumpulkan dana dari masyarakat, yang kemudian uang itu dikelola dan digunakan untuk memberangkatkan sejumlah calon jemaah umrah yang sudah memperoleh nomor antrian perjalanan umrah yang entah dari kapan mendaftarnya.  

Konsep pengumpulan dana yang setara sebagai persamaan, namun permasalahannya ada pada perbedaan di antara Emiten dan Travel Umrah, yaitu di mana Travel Umrah tidak diatur secara ketat seperti emiten yang diawasi dan diatur ketat untuk diwajibkan secara berkelanjutan melakukan keterbukaan informasi ke publik dan pelaporan penggunaan dana (transaksi material) sebanyak 4 kali dalam setahun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Ketatnya pengaturan emiten dapat terlihat jelas pada UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Indonesia. Tidak diaturnya secara ketat Travel Umrah ini dan lemahnya pengawasan dari instansi yang membawahinya menjadi cerminan kelengahan pemerintah dalam pengawasan. 

Seharusnya permasalahan ini memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah untuk memberikan pengawasan yang ekstra ketat karena masalah ini berbicara mengenai uang masyarakat yang besar nilainya kemudian dikelola oleh pihak swasta. Bagaimana bisa besarnya jumlah uang masyarakat dikelola swasta namun tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah?

Hal ini tentu menjadi titik lemah yang kemudian dimanfaatkan oleh Travel umrah untuk menyalahgunakan uang yang terhimpun tersebut semata-mata untuk menipu dan pemenuhan gaya hidup hedonisme. Lantas apa yang harus pemerintah lakukan untuk mengatasi masalah ini? 

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus memaksa Travel Umrah menjadi eminten agar tidak menjadi penipu. Gunakan syarat baku yang berlaku bagi emiten terkait permodalan kepada Travel Umrah.

Syaratkan minimal Travel Umrah harus memiliki dana modal sebesar 200-300 miliar dan tercatat dalam anggaran dasarnya. Permodalan ini untuk menghindari sistem kerja travel umrah yang bersifat Multi Level Marketing (MLM), skema ponzi, pemasaran berjenjang dan model gali lobang tutup lobang dalam menjalankan bisnisnya. 

Sehingga kegiatan usaha travel umrah ini berjalan dengan modalnya sendiri bukan berjalan dengan mengandalkan dana biaya umrah dari masyarakat yang ingin menempuh pejalanan umrah. Dengan memaksa Travel Umrah menjadi Perusahaan Publik (Emiten). Maka, konsekuensinya, Travel Umrah harus mengikuti aturan dan pengawasan ketat dari Instansi terkait (OJK, Bapepam-LK, dan Kementerian Agama RI). 

Beberapa dari konsekuensi menjadi emiten adalah Travel Umrah menjadi diwajibkan melaporkan transaksi material (transaksi yang berpengaruh pada perusahaan) kepada OJK dan Kementerian Agama RI dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya (tanpa rahasia) sehingga akan berakibat pada kecilnya kemungkinan Travel Umrah dapat melakukan penipuan. 

Untuk menambah lapisan pengawasan pemerintah, maka perlu dilakukan penataan ulang instansi yang membawahi masalah umrah di Indonesia. Sudah sangat baik Pemerintah menunjukkan keseriusannya di dalam memperketat pengawasan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atau Travel umrah, yaitu melalui Polri dan Kementerian Agama (Kemnag) yang berencana membentuk satgas pencegahan PPIU nakal untuk melakukan investigasi dan menerima laporan masyarakat.

Tetapi alangkah lebih baiknya jika penyelenggara perjalanan ibadan umrah (PPIU) dipaksa menjadi Perusahaan Publik (emiten) terlebih dahulu untuk menjamin kejelasan fungsi pengawasan,keterbukaan dan pelaporan berdasarkan sistem matang yang sudah ada sejak lama. Kemudian, baru dibantu oleh Satgas pencegahan PPIU nakal sebagai tim investigasi dan penerima laporan. 

Lalu selanjutnya, melalui laporan yang diterima oleh Kementerian Agama RI, OJK dan Porli, maka perusahaan travel umrah sebagai emiten akan ditegur dan dipaksa untuk menjelaskannnya langsung mengenai apa yang terjadi kepada publik melalui media massa sebagai bagian keterbukaan informasi yang menjadi kewajibannya. 

Apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka Polri dapat langsung menindak. Langkah ini akan menjamin lapisan pengawasan yang kuat dan berdampak pada penurunan tingkat penyalahgunaan dana umrah masyarakat. Paling penting dan utama adalah pelaporan rutin oleh Travel umrah tentang jumlah calon jamaah umrah yang mendaftar, yang belum diberangkatkan dan yang telah diberangkatkan kepada OJK ,Kemetrian Agama RI, dan masyarakat. 

Sehingga, membentuk data valid bagi OJK, Kementerian Agama RI dan masyarakat untuk mendeteksi dan menghindari terjadinya terjadinya keterlambatan dan kegagalan keberangkatan calon jemaah umrah ke tanah suci, Mekkah, Arab Saudi. Dengan data valid dan pelaporan, maka OJK dan Kementerian Agama akan memperoleh informasi yang teratur tentang kondisi keuangan dan kesehatan dari Travel Umrah.

Kondisi keuangan dan kesehatan dan Travel Umrah haruslah selalu terjaga dan bahkan seharusnya meningkat secara signifikan, karena bisnis travel umrah di Indonesia adalah bisnis yang tidak akan mati karena banyak peminatnya, sehingga selalu hidup dan menjanjikan. Masyarakat begitu mempercayai uangnya kepada Travel Umrah tanpa mengetahui aspek pengaturan dan mekanisme yang kurang melindungi kepentingan masyarakat. 

Bahkan tak jarang kita temui calon jemaah umrah yang tidak tahu kapan akan diberangkatkan ke tanah suci setelah mendaftar perjalanan umrah di travel umrah. Hal yang sebenarnya wajib diketahui, tetapi masyarakat begitu lumrah menerima ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh Travel Umrah tersebut. Hal ini menjadi wajar karena masyarakat terpaksa menerima ketidakjelasan informasi tersebut. 

Terpaksa menerima karena posisi Travel Umrah akan menjadi lebih tinggi dibandingkan Calon Jemaah umrah yang uangnya sudah masuk ke Travel Umrah sepenuhnya dan tidak bisa berbuat apa apa lagi selain menunggu kepastian.

Bagi Indonesia yang mamiliki lebih dari 87 persen penduduk muslim, umrah adalah kebutuhan. Oleh karena itu, Travel Umrah yang dipercayai masyarakat sebagai biro pejalanan umrah untuk pemenuhan kebutuhannya haruslah memiliki niat baik nan suci. 

Niat baik nan suci ini akan terjaga bila Travel Umrah menjadi Perusahaan Terbuka (Emiten), sehingga celah penyalahgunaan dana Travel Umrah masyarakat dapat tertutup karena Travel Umrah akan diwajibkan untuk selalu hati-hati di dalam menjalankan kegiatan usahanya karena merasa diawasi oleh OJK, Kementerian Agama, Polri (dengan satgas) dan masyarakat. 

Niat suci akan terselenggara dengan baik apabila penyelenggara perjalanan ibadah umrah pun punya niat baik dan tujuan yang suci. Semoga kita dijauhkan dari niat jahat Travel Umrah yang menipu dan semoga Pemerintah dapat merespons sejumlah kasus penipuan berkedok travel umrah dengan langkah yang sebaik-baiknya.