3 bulan lalu · 45 view · 9 menit baca · Hukum 36564_66135.jpg
Instagram @titagloria

Pak Jokowi, Masalah Kebebasan Pers Bukan Mitos

Sudah hampir satu bulan saya menjadi wartawan daerah, tepatnya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kepindahan saya ke Kalimantan Timur jelas menjadi titik balik dalam perjalanan saya selama empat tahun bekerja di media yang sama, tidak pernah sekalipun mencoba keluar.

Belakangan ini, saya jadi terlempar kembali pada beberapa kejadian saat saya di masih di Jakarta. Misalnya saat terjadi aksi demonstrasi atau pengeboman, kerap kali keluarga saya, sepupu saya, dan sahabat saya sekadar menelpon.

“Kamu dimana? Baik-baik Nak! Jaga diri dan keselamatanmu!”

“Kakak dimana? Hati-hati Kak! Jauhi keramaian jangan terlalu masuk, huhuhuhu.”

“Tita dimana? Tita hati-hati ya! Jangan dekat-dekat kalau gak memungkinkan.” 

Hal-hal kecil seperti itu yang kerap kali membuat saya seketika bersyukur, bahwa ternyata orang-orang di sekitar saya punya kesadaran penuh atas resiko pekerjaan menjadi jurnalis. Percayalah, ada banyak sekali yang suka mengingatkan saya berhati-hati. Ada pula teman saya yang bahkan berkata;

“Gue setelah baca dan nonton film kehidupan jurnalis, gue bener-bener kasih doa novena buat lo, biar jangan sampai lo kenapa-kenapa. Biar lu diselamatkan dari marabahaya apapun,” dan yang mengatakan ini akhirnya jadi jurnalis juga.

Sebelum saya berangkat, salah seorang sahabat saya juga mengatakan kepada saya soal kasus-kasus korupsi sumber daya alam, ataupun kasus eksploitasi lahan untuk tambang dan sawit di daerah Kalimantan seringkali menumbalkan jurnalis. Banyak kasus-kasus seperti ini, kata teman saya yang juga pernah menjadi peneliti media massa menyatakan, saya lebih baik harus hati-hati dalam menulis berita.

“Jangan terlalu galak. Usahakanlah sebijaksana mungkin kalau mau ambil resiko menguak suatu masalah. Pokoknya pesan gue, pindah ke Kalimantan lo harus jadi bijaksana.”

Beberapa contoh kasus jurnalis yang hilang, jurnalis yang dibunuh, sebenarnya masih ada dan kerap terjadi. Seringkali media massa yang tidak memberikan ruang solidaritas ini, namun bukan berita proses peradilan tidak dikawal. Kasus-kasus sejenis itu akan selalu mendapat pengawalan dari teman-teman media, apalagi dari Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Untuk menetralisir saya dari ekspektasi tinggi menjadi jurnalis di daerah, teman-teman saya bahkan kerap bercanda, “Ya lo anggap aja dikasih jatah liburan. Nggak usah pikirin liputan. Di daerah nggak banyak liputan.”

Benarkah demikian?

BALADA WARTAWAN DAERAH

Di daerah memang tidak banyak agenda liputan seperti di Jakarta. Ketika membuka mata, bunyi WhatsApp Group berisi agenda mulai berkoar-koar. Tak menutup kemungkinan, kita malah jadi skip satu atau dua agenda penting akibat banyaknya agenda.

Di daerah? Ada kok grup WhatsApp tetapi tidak melulu undangan kegiatan pemerintah atau stakeholder lain. Bisa dibandingkan perbedaannya karena grup jurnalis daerah lebih ringan, misalnya, cuma share lelucon, atau bahkan renungan pagi. Benar-benar selow.

Kondisi ini yang akhirnya dibenarkan oleh salah seorang rekan kantor yang mengatakan, “Anggap Aja Liburan” karena memang tidak banyak yang bisa dilakukan.

Lantas, apa yang dikerjakan jurnalis daerah dong? Mengutip kata Sindhunata, pekerjaan jurnalis pertama-tama adalah pekerjaan kaki. Artinya, seorang jurnalis tidak boleh berhenti melangkah. Setelah itu barulah pekerjaan hati, otak dan pekerjaan tangan. Jika seorang jurnalis tidak pernah keluar, dia tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Titah Sindhunata menurut saya sangat relevan saat ini meskipun ada media sosial.

Itulah yang terjadi di daerah, itulah yang saya alami. Jika saya tidak keluar, benar-benar hanya di kantor saja atau menunggu undangan, maka yang saya lakukan tak lebih dari menghabiskann kopi dan memperhatikan sepak terjang handai taulan di media sosial.

Saya pun semakin terinspirasi berkat buku dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), yakni buku tentang ‘Karya Jurnalisme Pemenang Fellowship Peliputan Mendalam Pelayanan Publik – Media dan Pelayanan Publik’

Dalam buku itu ada tulisan indepth dari para wartawan daerah yang menyoroti isu-isu perkotaan, hak mendapatkan akses dan fasilitas publik, tata ruang, lingkungan hidup, catatan penduduk sipil, pendidikan, dan kesehatan. Tentu semua yang dituliskan itu sangat detail, dan tidak bisa didapatkan hanya lewat menelepon atau siaran pers. Semua inspirasi yang saya terima dari buku itu didapatkan dengan berjalan dan mencari. Berani melampaui batas.

Dari situ saya berpikir, ya sebisa mungkin, setiap hari, anggaplah ini hari terakhir dalam hidup, jadi berjalanlah. Temukan apa yang harus kamu temukan. Carilah jawaban untuk semua yang kamu pertanyakan.

Tentunya, temuan-temuan dalam kumpulan karya ‘Media dan Pelayanan Publik’ itu membuat gerah pemerintah setempat. Jangankan di daerah, di pusat saja, di Jakarta, kalau wartawan menulis terlalu keras, kerpa kali stakeholder dan pemerintah sensitif, lalu menjauhi media. Seolah kami ini parasit.

Lah, sampeyan tidak suka dikritik kok jadi pejabat? Kok punya usaha yang mengandalkan daya konsumsi masyarakat tidak memberi sesuai kualitas konsumen tak mau dikomplain? Heran kan?

Hal-hal seperti itu yang entah mengapa masih mengjangkit dan mewabah. Sialnya, wabah seperti itu tidak banyak di Jakarta, di daerah, wabah sejenis ini bisa jadi lebih banyak. Wabah primordialisme, feodalisme, yang menolak kritik dan semata keharmonisan saja. 

Kondisi ini yang menjadi jawaban ketika saya baru pindah, atasan baru saya berkata, sekiranya saya juga perlu menjaga jarak dengan kawan-kawan wartawan di daerah. Harus pandai memilih teman, sebab, kerapkali wartawan daerah memilih hidup mudah dan aman dengan menjadi tangan kanan otoritas. Tidak memilih memuat berita-berita yang berisi kritik atau tendensius. Disinilah independensi menjadi sebuah tantangan, bagaimana kamu bisa pandai memilih teman dan bersikap bijaksana. 

JURNALISME DAN BUDAYA

Dalam mengisi waktu luang yang cukup banyak usai liputan atau mengetik berita. Kerapkali saya terlempar pada masa lalu, dimana saya teringat pernyataan mantan redaktur saya. Dia berkata dalam menyikapi pemberian buah tangan dari narasumber memang harus bijaksana. Jurnalisme selalu punya kaitan dengan kultur. Jurnalisme juga tidak bisa bergerak bebas jika tidak berkompromi dengan budaya setempat.

Misalnya, contoh paling sederhana, di luar negeri, jurnalis mungkin tidak banyak yang menerima souvenir liputan seperti payung, kaos, atau tumblr dan topi. Berbeda dengan di Indonesia, budaya Timur yang kental dimana kita bertandang di rumah orang saja, kerap kali disuguhkan cemilan, kopi atau teh, atau makan bersama.

Konteks budaya ‘ramah’ ini belum tentu ada di daerah dan bangsa lain. Itulah mengapa jurnalis Indonesia yang bisa disebut professional adalah ketika dia bisa menghargai pendapat narasumber, termasuk jawaban kosong tanpa arti dan menuliskan itu apa adanya. Biar publik yang menilai.  Narasumber pun harus menghargai interpretasi dan temuan jurnalis sekalipun itu  bisa jadi tidak menguntungkan dia. Bukan sebaliknya, malah dibungkam atau dihilangkan nyawanya.

Konteks jurnalisme seperti ini saya nilai masih kurang banyak dibahas, atau setidaknya pada zaman saya masih kuliah mata kuliah yang ada hanya tentang Komunikasi Antar Budaya, bukan Jurnalisme dan Kebudayaan. Kerap kali jurnalisme dan kebudayaan hanya diidentikkan pada hasil peliputan budaya dan pluralisme. Padahal jurnalisme dan kebudayaan juga adalah ruang kajian aktivitas jurnalisme pada setiap budaya yang berbeda.

Maka yang perlu diingat, profesionalisme tidak bisa meninggalkan kepekaan pada budaya. Dengan kata lain, narasumber, ketika memberikan suguhan makanan, atau buah tangan, perspektif yang dipasang bukan untuk ‘menyuap’ wartawan. Sebaliknya, itu adalah implementasi dan bentuk penghargaan kita terhadap budaya kita sebagai orang Indonesia. Begitu jurnalis Indonesia keluar negeri dan tidak menerima perlakuan yang sama, ya jangan berkecil hati, ingat, setiap budaya itu berbeda.

Dengan demikian sejatinya, posisi wartawan dan narasumber harus setara. Tidak bisa jika posisi wartawan dimarjinalkan, begitupun sebaliknya, narasumber menjadi korban perspektif berpikir jurnalis yang tendensius.

Kita juga tak boleh abai dengan budaya Timur khususnya di Indonesia yang beberapa daerahnya masih sangat feodal dan kental primordialismenya. Kegerahan raja-raja kecil di daerah terhadap laporan jurnalis memang menjadikan posisi jurnalis sangat rawan dikriminalisasi. Terkadang, sikap anti kritik bukan hanya bersumber dari pribadi seseorang, bisa jadi, budaya dan konteks masyarakat setempat yang terlampau feodal dan primordial menolak kritik.

Bertolak dari kasus Surasma, terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali AA Prabangsa, dia mendapatkan remisi melalui Keppres No. 29/2018 pada 7 Desember 2018 lalu. Spontan keputusan ini membuat gejolak di kalangan wartawan.

Dilansir dari siaran pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, AA Prabangsa memang salah satu jurnalis anggota AJI. Susrama, memerintahkan anak buahnya menjemput Prabangsa untuk dihabisi dan dibuang di laut pada Februari 2009. Lalu, setahun kemudian, Pengadilan Negeri Denpasar memvonis Susrama dkk dnegan hukuman penjara seumur hidup. April 2010, Pengadilan Tinggi Bali menolak upaya banding terdakwa Susrama dkk. 

Pada September 2010, Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa Susrama. Pada Desember 2018, Presiden Joko Widodo (ya Anda Pak, semoga anda baca) tanpa pengetahuan latar belakang yang jelas dan detail memberikan remisi kepada Susrama berupaya pidana penjara sementara. Tepat seusai Debat Capres Jilid I soal HAM, anda seperti punya kesan bagi-bagi hak bebas dengan dalih kemanusiaan. Tolonglah, Pak! Jawaban Anda juga enak saja, ‘Tanya saja sama Pak Yasonna’…

Jika Bapak Jokowi dan jajarannya, tim staf khusus atau siapapun kurang baca, biar saya perjelas dari apa yang sudah disampaikan oleh AJI. Ada beberapa kasus pembunuhan jurnalis di Indonesia, ada yang berhasil tercatat, ada yang bahkan tidak terdeteksi dan menjadi isu sekadar kita tahu. Beberapa yang sudah diketahui dan masih diusut misalnya; kasus pembunuhan Fuad M Syarifuddin atau Udin, wartawan Harian Bernas Yogya pada 1996.

Ada juga pembunuhan terhadap Herliyanto, wartawan lepas harian Radar Surabaya pada 2006. Ada pula kematian Ardiansyah Matrais, wartawan Tabloid Jubi dan Merauke TV pada 2010. Ada pula kasus pembunuhan Alfrets Mirulewan wartawan Tabloid Mingguan Pelangi di Pulau Kisar, Maluku Barat Daya pada 2010. 

Banyak kasus yang tercatat ini justru terjadi sesudah Reformasi. Kondisi ini seolah membenarkan, selepasnya kita dari Orde Baru, mentalitas oligark itu masih terkubur nyaman dan menjadi musuh dalam selimut. Sialnya, mentalitas oligark tidak hanya terpampang di ibukota, dia bahkan mengakar sangat kuat di setiap daerah. Jadi saya semakin paham mengapa kasus kebebasan pers hingga kriminalisasi awak media lebih banyak terjadi di daerah ketimbang di pusat.

Jelas, pemberian remisi dari Jokowi ini telah melukai rasa keadilan bagi keluarga korban, tetapi juga para jurnalis di seluruh Indonesia. Rasa-rasanya pemberian hukuman atas Surasma sudah cukup baik, dia tidak divonis hukuman mati, hanya hukuman seumur hidup setelah melakukan pembunuhan yang terencana. Dimana letak kemanusiaan dari sosok ini Pak Jokowi? Setidaknya dengan tidak memberikan vonis mati kepada Surasma, ini juga sudah menjadi titik penghargaan terhadap hak hidup Surasma.

Jadi, mungkin sehari-hari Bapak tidak pernah melukai awak media seperti raja-raja kecil di daerah lain. Bapak juga cukup komunikatif. Namun berkat semua yang terjadi saya akhirnya semakin mempertanyakan kapabilitas bapak di bidang hukum, HAM, karena bahkan untuk menimbang rasa keadilan saja Bapak sepertinya kurang peka. Ck!

BURUKNYA DEMOKRASI

Jika Bapak membaca tulisan ini, memang tidak mudah menjadi seorang kepala negara. Saya pribadi menghargai Bapak dan semua pencapaian Bapak. Namun Bapak juga perlu melihat tantangan baru dan melakukan antisipasi. Bukan malah gagap, atau salah langkah seperti seorang amatiran dalam hal berbangsa dan bernegara.

Mentalitas feodal dan penjara oligarki pasca Orde Baru entah mengapa mulai memburuk pada zaman Bapak. Izinkanlah saya mengingatkan, bahwa Indeks Demokrasi Indonesia sudah turun 20 peringkat. Data itu dikeluarkan oleh Divisi Intelligence Unit (EIU) The Economist. Indonesia akhirnya masuk dalam kategoru demokrasi yang masih cacat bersama dengan Amerika Serikat dan Jepang. 

Indonesia sekarang peringkat 65 dari 167 negara, dengan nilai 6,39 yang mana kalau di dunia kampus ini masuk nilai C, dan IP tidak akan cum laude. Kita hanya satu peringkat lebih baik dari Singapura, dengan peringkat 66 dan nilai mereka 6,38. Kita juga kalah dari Malaysia dna Filipina, dua negara tetangga, sekalipun Presiden Filipina jauh lebih otoriter namun mereka ada di posisi 53 dengan nilai 6,71.  Ini masih dapat nilia C+ kalau di kampus.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) juga bekerjasama dengan lintas kementerian menemukan yang sebaliknya. Katanya, indeks demokrasi kita meningkat. Namun, variabel kebebasan berpendapat menurun, di tengah era media sosial. Begitu pula kebebasan berserikat, variabelnya menurun. 

Variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, serta peran peradilan yang independent juga mengalami penurunan. Artinya, beberapa variabel penting mengalami penurunan. Saya jadi bingung, dimana prestasi Indonesia sampai masih berani dikatakan demokrasi kita meningkat?

Ternyata, kebebasan sipil menurut BPS naik 2,3 poin dari 76,45 menjadi 78,75. Lembaga demokrasi juga naik dari 10,44 poin dari 62,05 menjadi 72,49.

Coba kita ingat, kasus persekusi, kasus meningkatnya hoax yang didorong bukan dengan program preventif, melainkan represif. Sama seperti deradikalisasi yang didorong bukan preventif tetapi represif. Melarang penyebaran pesan lebih dari 5 kanal. Andai Bapak tahu berapa banyak grup wartawan yang membutuhkan informasi, sehingga membatasi penyebaran informasi WhatsApp sama sekali tak berfaedah menurut hemat saya.

Akhir kata Pak Jokowi, jika anda membaca ini, atau mungkin staf Anda, atau mungkin fans berat Anda, tolong dipahami baik-baik, bahwa perkara kebebasan pers itu bukan mitos yang mengada-ada hanya untuk meramaikan kancah demokrasi Indonesia. Permasalahan soal kebebasan pers, dan hak hidup masih nyata. Ini realita, bukan mitos semata.

Artikel Terkait