Pengenalan zaman industri di Indonesia dimulai dari desa, yaitu hadirnya pabrik bermodal besar—pabrik gula. Kehadiran perusahaan pabrik gula ini kemudian mengganti ekosistem pola sawah yang subur dengan tanaman tebu (Geertz, 1971). Tanaman tebu sesungguhnya tak perlu pada kondisi tanah seperti itu (Sajogyo, 2006).

Kelas Miskin

Atas desakan pabrik gula—berikut pembuatan kebun tebu, masyarakat pola sawah itu kemudian memberikan subsidi kepada perusahaan pabrik gula tersebut, berupa sewa lahan murah dan upah rendah (Sajogyo, 2006).

Atas desakan pabrik gula itu, juga reproduksi manusia pola sawah tidak terkendali—peningkatan jumlah penduduk pada luas lahan yang tetap, sehingga masyarakat pola sawah itu saling berbagi kemiskinan (shared poverty). Dan kemudian perkembangan masyarakat pola sawah itu berjalan di tempat—involusi! Pola sawah ini fenomena yang ditemukan di pulau Jawa (Geertz, 1971).

Sementara itu, fenomena yang ditemukan di Pulau Sumatera adalah pola ladang. Pabrik—beserta pembuatan perkebunan, hadir dengan “sistem kantung” (enclave). Pabrik di tengah kebun berdampingan dengan tempat tinggal—perumahan karyawan pabrik yang didatangkan dari luar daerah atau pulau (Geertz, 1971).

Masyarakat pulau itu—pola ladang itu sendiri dibiarkan saja menonton gejala industrialisasi itu. Dan menanggung akibatnya berupa terampasnya lahan dan sesak nafas (ekosistem rusak).

Sesungguhnya bagi semua pabrik mirip dengan yang terjadi di Eropa sekitar abad ke-18, yaitu berlakunya teori nilai surplus (surplus value). Nilai surplus (Malaka, 1999; Giddens, 1998) yang diciptakan oleh tenaga kerja—kebanyakan berpendidikan rendah. Kemudian nilai yang diciptakan oleh tenaga kerja itu menumpuk. Bukannya meningkatkan harkat tenaga kerja itu sendiri, malah berbalik arah; memiskinkannya! Dan nilai yang menumpuk itu entah pergi ke mana.

Harkat tenaga kerja yang mendingan (lumayan) adalah tenaga kerja level menengah hasil perguruan tinggi. Sesuai dengan itikad bangsa Anglo Saxon (Inggris) ketika menjajah Malaysia (Wiradi, 2006), yaitu mencari pasar, dengan menciptakan masyarakat lapisan menengah melalui mendirikan universitas.

Maka dari itu, berdasarkan proses kesejarahan perkembangan masyarakat ini, kemudian akan terbentuk suatu kelas atau kelompok masyarakat. Kelas mengacu pada definisi, yaitu ekspresi sosial kolektif dari kenyataan eksploitasi, yang eksploitasi itu berkaitan dengan struktur sosial (Camfield, 2004). Dan yang terpenting mengenai kelas adalah kesadaran akan kelas itu sendiri. Dan sejarah itu adalah kesadaran dan pembebasan (emansipasi) kelas terjajah!

Kepedulian Palsu

Kepedulian kaum terpelajar terhadap kelas terjajah—miskin marak dilakukan pendekatan Chambers. Duduk bersama antara kaum terpelajar dengan kelas yang dianggap miskin itu—diskusi, memetakan kemiskinan.

Namun kemudian pendekatan ini bias karena ada jarak—pemisah antara kaum terpelajar dengan kelas terjajah itu. Dalam pelaksanaannya, tidak ada proses berbaur apalagi menyatu—hanya sekilas bertemu dan sebentar diskusi. Selain itu, kelas yang dianggap miskin itu sebenarnya bukan miskin. Seringkali yang ditemui adalah elite.

Kebanyakan pendekatan Chambers dilakukan pada proyek pemerintah dan program CSR (Corporate Social Responsibility). CSR ini—yang didasari oleh etika bangsa Anglo Saxon—sesungguhnya manipulasi sosial, yaitu usaha menutupi terjadinya penumpukan nilai surplus. Kegiatan yang hanya sekadar seolah-olah membantu (menolong), padahal tipuan semata.

Jika kaum terpelajar memiliki kepedulian sejati terhadap kaum terjajah, yang tepat pendekatan yang dilakukan adalah integrasi, yaitu menyatu dalam kehidupan kelas itu. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengikuti prinsip tiga sama, the three togethers (White, 2005), yaitu work together (sama bekerja), eat together (sama makan), dan sleep together (sama tidur) dengan kelas terjajah itu.

Sama bekerja artinya mengerjakan apa saja yang dikerjakan oleh kelas miskin itu. Sama makan artinya makan apa saja yang dimakan oleh kelas miskin itu. Dan sama tidur artinya tidur—tinggal di tempat yang sama dengan kelas miskin itu.

Kemudian prinsip tiga sama itu diperteguh dengan the four don’ts (empat jangan) dan the four musts (empat harus) (White, 2005). The four don’ts (empat jangan) adalah sebagai berikut; jangan tinggal di rumah elit, jangan merugikan keluarga yang ditempati, jangan menggurui, dan jangan membuat cacatan di hadapan kelas miskin itu.

Sedangkan the four musts (empat harus) adalah sebagai berikut; harus melaksanakan prinsip tiga sama sepenuhnya, harus rendah hati, sopan santun, dan suka belajar dari kelas miskin itu, harus tahu bahasa dan mengenal adat istiadat setempat, dan harus membantu memecahkan persoalan-persoalan keluarga yang ditempati!