Gerilyawan membunuh dua orang penjaga gerbang, yaitu Eulogio Blanco and Gerardo Díaz. Tak ketinggalan, seorang manajer gedung bernama Jorge Tadeo juga tewas di tempat akibat terjangan timah panas dari para gerilyawan Kolombia itu.

Siang sangat terik di Bogota ketika peristiwa paling berdarah dalam sejarah penegakan hukum baru saja akan dimulai. Sebelumnya, 6 November 1985 pukul 11:35 siang waktu setempat, tiga kendaraan membawa 35 gerilyawan tiba-tiba menyeruduk masuk ke dalam basement Mahkamah Agung Kolombia yang terletak di kota Bogota.

Rentetan peristiwa selanjutnya tak kalah menegangkan. Setelah memaksa masuk ke dalam gedung Mahkamah Agung, para gerilyawan kemudian menembaki orang-orang dengan senapan mesin.

Korban pun berjatuhan. Total korban tewas dari kepolisian maupun gerilyawan mencapai 83 orang, sementara dari warga sipil sejumlah 98 orang.

Laporan pascakejadian menyebutkan bahwa para gerilyawan memang berencana melakukan pengambilalihan gedung secara berdarah-darah. Kejadian mengerikan tersebut kelak akan dikenang sebagai tragedi “Penyerbuan Palace of Justice”.

Investigasi belakangan menyebutkan bahwa dalang utama dari insiden tersebut adalah seorang bandar narkoba dan mafia terkenal asal Kolombia, yaitu Pablo Escobar. Ia mendanai secara penuh persenjataan dan kendaraan yang digunakan oleh para gerilyawan untuk melakukan penyerangan.

Tak hanya penyerangan dan penyanderaan, 6.000 dokumen hukum juga ikut menjadi sasaran. Dokumen berisi catatan kriminal para gerilyawan termasuk Pablo Escobar tersebut berubah menjadi abu setelah dilahap api. Akibatnya, proses hukum yang seyogianya berjalan, tiba-tiba menjadi mandeg.

***

Di Indonesia, peristiwa yang masih hangat ialah terjadinya kebakaran di Kantor Kejaksaan Agung RI pada Sabtu (22/08/20) malam. Disinyalir bangunan Kejagung yang memang sudah tua serta banyak menggunakan material mudah terbakar menjadi sebab api berkobar hebat.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak kepolisian yang menyelidiki asal-usul utama terjadinya kebakaran. Namun, pihak pemerintah melalui Mahfud MD (Menkopolhukam) telah mengonfirmasi bahwa tidak ada berkas penyidikan yang terbakar.

Hal tersebut lantaran kebakaran hebat terjadi di gedung utama, sementara dokumen dan berkas-berkas hukum tidak disimpan di gedung utama. Walaupun demikian, penyebab utama terjadinya kebakaran tetap harus ditelisik lebih lanjut.

Dugaan yang banyak muncul ialah kebakaran disebabkan oknum tertentu yang hendak menghilangkan berkas-berkas penting di Kejaksaan. Dugaan itu bukan tanpa dasar, mengingat dinamika penegakan hukum Indonesia yang tidak henti-hentinya mendapatkan teror.

Sabotase dari pihak tertentu juga menjadi asumsi kuat di tengah masyarakat karena diketahui bahwa Kejaksaan sedang menangani kasus-kasus besar. Sebut saja di antaranya adalah Kasus Jiwasraya, Kasus Djoko Tjandra, dan Kasus TPPU Danareksa Sekuritas.

Kasus-kasus tersebut adalah kasus bernilai triliunan rupiah dan menyeret nama-nama tokoh besar. Wajar saja jika kemudian publik berasumsi ada yang lebih dari sekadar “kecelakaan teknis” pada persoalan kebakaran Kejagung RI.

Beberapa pihak mungkin dapat menganggap remeh persoalan ini, tetapi apabila memang benar ada sabotase, tentu hal ini bukanlah perkara main-main. Ada ulah sekelompok orang yang ingin mengangkangi kedaulatan hukum.

***

Main kasar terhadap aparat penegak hukum sudah menjadi hal yang lumrah. Dari skala kecil seperti mengirimkan surat kaleng, hingga pembunuhan aparat dan pembakaran kantor hukum seperti yang dilakukan Pablo Escobar.

Kasus di Indonesia yang paling terkenal ialah kematian seorang jaksa bernama Baharuddin Lopa. Mantan menteri kehakiman tersebut dikabarkan meninggal akibat serangan jantung. Namun, masyarakat banyak yang menyangsikan keterangan tersebut.

Terlebih lagi, Lopa dikenal sebagai tokoh penegak hukum yang jujur dan tegas dalam membasmi korupsi. Banyak spekulasi yang meyakini bahwa Lopa tidak meninggal secara wajar. Ada actor intellectualis yang bersembunyi dan hingga kini belum terungkap.

Sekilas, apa yang tampak ialah “sekadar” gertakan terhadap aparat penegak hukum. Namun, di balik itu, ada bahaya yang lebih besar sedang mengancam. 

Aksi keji yang dilancarkan oleh para bandit sejatinya tidak hanya mengancam nyawa penegak hukum, tapi juga mengancam nyawa budaya hukum.

Untuk memahaminya, kita dapat menilik teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang merupakan seorang profesor hukum asal Amerika. Menurut Friedman, penegakan hukum akan berhasil ketika memiliki 3 elemen yang saling bersepadu, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Substansi hukum adalah pasal atau norma-norma hukum yang telah disahkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam konteks Indonesia, undang-undang yang telah disahkan oleh DPR merupakan contoh dari substansi hukum.

Sementara struktur hukum diisi oleh aparat penegak hukum, misalnya adalah jaksa, hakim, polisi, dan juga advokat. Dan terakhir, budaya hukum adalah suasana atau kondisi sosial yang selanjutnya menentukan bagaimana hukum ditaati, digunakan, atau bahkan dilanggar.

Ketiga elemen tersebut harus berkelindan kuat guna menciptakan atmosfer penegakan hukum yang kondusif. Satu elemen yang cacat dapat mengakibatkan cacatnya seluruh atmosfer penegakan hukum.

Pada kasus pembakaran Mahkamah Agung Kolombia dan teror pada aparat penegak hukum, sasaran utamanya adalah menyebarkan ketakutan dan ketidakpercayaan  kepada pihak-pihak yang hendak memperjuangkan keadilan.

Teror yang dilancarkan para gerilyawan maupun para bandit memiliki dampak psikologis dan sosiologis tertentu. Orang akan dibuat takut ketika memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Akibatnya, tidak ada lagi orang yang peduli terhadap aturan hukum.

Ketidakpedulian ini akan menyebabkan situasi chaos atau keributan. Orang akhirnya banyak yang melawan aturan hukum karena hukum dianggap tidak lagi berwibawa. Padahal, tanpa kepatuhan dan kedisiplinan, budaya hukum mustahil tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

Kerusakan pada budaya hukum akan mengakibatkan masalah yang lebih permanen. Stuktur dan substansi hukum relatif memakan waktu lebih sedikit untuk pulih. Namun, dalam budaya hukum berlaku sebaliknya.

Budaya sangat erat kaitannya dengan kondisi sosiologis dan psikologis suatu masyarakat. Dua kondisi tersebut tidaklah dapat dipupuk dalam satu malam. Oleh karenanya, pembangunan budaya hukum selalu memakan waktu yang panjang.

Di titik ini, kita disuguhkan pertarungan antara bandit dan mafia hukum di satu sisi dan aparat serta masyarakat di sisi yang lain. Para bandit itu sejatinya tidak hanya sedang melawan sistem hukum, tapi juga melawan keinginan masyarakat untuk hidup damai dan teratur.

Dan peperangan ini hanya bisa dimenangkan oleh pihak yang staminanya paling panjang. Entah para bandit itu ataukah kita.