Laiknya senandung, politik itu berpindah lirik, meski akhirnya diulang-ulang. Bila terus bernyanyi tanpa pindah lirik, segeralah Anda sadar; itu bukan lagi ruang politik!

Pernyataan diatas merupakan respon psikologis, ketika membaca sikap punggawa PA 212. Tampak terjebak, oleh dinamika politik yang sedang memuncak, dan berakhir di stasiun MRT.

Seolah mereka menganggap bahwa dalam ruang politik itu tidak ada pergeseran-pergeseran. Padahal politik itu dinamis, segala hal bisa berubah. Jangan katakan bahwa ada inkonsistensi, itulah rupa politik, segala kenyataan wajib disikapi dengan terbuka.

Pasca pertemuan antara Jokowi dan Prabowo, PA 212 melalui juru bicaranya, Habib Novel Bamukmin langsung mengambil kesimpulan; kami tinggalkan Prabowo. Prabowo dianggap telah keluar dari garis perjuangan. Yang jadi pertanyaan, apa sesungguhnya agenda perjuangan PA 212?

Saya menilai, pertemuan di MRT itu adalah sikap terbuka yang patut dicontohi. Ada nilai patriotik dan kenegarawanan didalamnya. Pilpres sesungguhnya telah berakhir. Dan segala hasil dan putusan akhir kontestasi mesti diterima dengan kebesaran jiwa. Sebab, idealnya, Pilpres kemarin hanya agenda lima tahunan untuk menentukan pemimpin Republik ini.

Dalam posisi itu, rakyat ditempatkan sebagai voters, yang diharapkan mengantarkan pemimpin terbaik bagi bangsa ini. Tetapi sesungguhnya yang jadi aktor utama adalah elit parpol. Jadi kekuatan manapun digalang untuk menolak hasil putusan MK kemarin, dengan catatan tak menginginkan Jokowi-Ma’ruf, hanya berpotensi menciptakan kasat-kusut.

Definisi demokrasi dibolak-balik seperti apapun, pada prinsipnya tidak akan menemukan idealnya definisi itu  di percaturan politik praktis. Yang ada, dan bisa dipercaya untuk bermain peran totaliter dipanggung, adalah orang yang kompeten secara kepartaian.

Jadi keputusan PA 212 untuk meninggalkan Prabowo, tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak akan merubah peta dan dinamika, apalagi mempengaruhi putusan akhir dari kontestasi Pilpres.

Apalagi yang mesti diperjuangkan? Bukankah riuh politik yang ditabuh kemarin, slogannya ‘ganti presiden’? Tapi faktanya kan lain. Hasil putusan MK sebagai mandataris konstitusi telah bertolak dari slogan tersebut. Jadi akankah mengingkari konstitusi, dan membuat gerakan lain? Maka Anda perlu waspada, siapa yang berupaya melawan konstitusi berarti siap berhadapan dengan negara.

Pada sisi ini, saya beranggapan tawaran rekonsiliasi politik kemarin, hanya upaya untuk menjegal rencana Prabowo segera bertemu dengan Jokowi. Setidaknya ini juga diutarakan oleh salah satu elit Gerindra. Bahwa usai putusan hasil MK, Prabowo telah membuat rencana pertemuan tersebut. Karena bagi Gerindra, pertemuan kemarin adalah agenda kebangsaan yang tidak perlu dipersoalkan.

Bahwa salah satu syarat adanya rekonsiliasi politik yang lalu, adalah dengan memulangkan HRS. Seperti saya tulis sebelumnya, terlalu banyak keanehan di dalam syarat yang dimaksud. Mengingat, berdasar pada konteks hukum, tidak ada soal untuk berdalih bahwa kepulangan HRS dihalang-halangi oleh pihak manapun.

Saya menduga, PA 212 bisa jadi salah satu otak  dibalik skenario tersebut. Syarat rekonsiliasi hanya jadi alasan, yang sebenarnya belum mengakui putusan MK. Buktinya, melalui Habib Novel, diakui PA 212 hanya tunduk pada imam besar FPI, HRS. Sangat jelas, siapapun pasti membacanya, ada korelasi antara sikap PA 212 dengan tawaran rekonsiliasi.

Pengakuan Habib Novel untuk meneruskan perjuangan, hanyalah refleksi psikologis. Mereka merasa kehilangan ikon utama dari kehendak perjuangan. Ada ekspresi ketidak-berdayaan untuk meneruskan tagline ‘2020 Ganti Presiden’. Sekarang harapan mereka kandas. Prabowo lebih memilih mengangkhiri ketegangan dibanding bertahan pada ketidak pastian.

Bila direka ulang, sesungguhnya tergambar PA 212 kemarin tidak berperan besar menentukan kemenangan Prabowo-Sandi. Begitupun pada soal peta koalisi. Genderang ideologis yang berkali-kali ditabuh kemarin, adalah pengecualian, karena tidak ada  pilihan alternatif yang bisa dijadikan ‘tunggangan’.

Reka ulang yang saya papar, dikuatkan pengakuan anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade pada detik.com. bahwa pertemuan tersebut adalah rencana Prabowo. Maka sesungguhnya, dalam kacamata penulis, peran PA 212 tidak signifikan, dengan kata lain bukan eksponen utama dari luar partai yang menyokong koalisi Prabowo-Sandi. Mereka benar-benar tidak melekat dari semua rencana Prabowo.

Berbeda halnya, bila posisi PA 212 begitu strategis dalam internal Prabowo cs, maka tentu segala rencana apapun (pada konteks Pilpres) yang dilakukan Prabowo, dimungkinkan akan diketahui pula PA 212. Setidaknya bisa diberikan opsi untuk menentukan sikap Prabowo.

Alangkah baiknya, PA 212 bersikap legowo, dan menganggap sepenuhnya ini adalah dinamika politik. Dengan jalan tersebut, PA 212 akan terlihat lebih toleran, apalagi tuduhan dan stigma selama ini, bahwa kelompok radikal, ekstrimisme dan intoleran, berada di belakang Prabowo. Apabila saran ini dilakukan oleh pihak PA 212, maka rantai stigma itu putus.

Sebaiknya, PA 212 bersikap arif, jangan menunjukkan bahwa mereka terlambat sadar dengan dinamika politik yang sudah final itu. Pilpres sudah berakhir, segala konsekuensi mesti diterima sebagaimana layaknya warga negara yang taat dan patuh pada konstitusi.

Semakin kalian ngotot menghukum Prabowo dengan stigma negatif atas peristiwa MRT, semakin anda menunjukkan ketidaksiapan masuk ke ruang politik. Real-nya, terjebak gitu loh!