Keadaan dan kondisi psikogis pro dan kontra Omnibus Law Cipta Kerja seolah seperti seorang sopir bus antarkota yang ingin memiliki bus itu sendiri, kalau perlu satu PO (Perusahaan Otobus): "own my bus!" Diucapkannya bak seorang libertarian yang bebas merdeka.

Merasa sebagai buruh, sang sopir berusaha untuk memahami kenyataan, bahwa di balik keinginan untuk memiliki bus tersebut, ada keinginan lain dari bos pemilik PO bus agar sang sopir tetap kerasan dan betah bekerja terus di PO busnya.

Sebagaimana hubungan antara buruh dan bos, keduanya ingin dan selalu mencari keuntungan masing-masing. 

Sebagaimana kata-kata patriotik yang sering didengungkan: perlindungan pekerja harus diutamakan dari segala bentuk eksploitasi dan pelanggaran hukum. Itu idealnya, itu sempurnanya!

Di sisi lain, bos berteriak setengah parau idealistik: perusahaan harus untung agar roda modal terus berputar demi anak cucu! Diucapkannya juga dengan nada ala Wallstreet yang liberal. 

Blarrrr....., dua kepentingan bertemu sua. Datanglah regulasi atau perundangan sebagai penengah keadilan di balik dua kepentingan tersebut. 

Dua libertarian berhadapan dalam kebebasan yang tak boleh diganggu gugat. Kecuali dua-duanya masih bermental budak, bukan libertarian, maka silakan saja terus dalam keterjajahan.

Sudah saatnya tidak lagi terjebak pada fenomena usang, fenomena mental budak, ketika buruh masih saja dan selalu menuntut hak hidup yang layak, dicap pengacau, tukang rusuh ataupun seambrek trade mark negatif yang disematkan kepadanya.

Sudah saatnya buruh menjadi eksklusif dengan modal kredit poin kemampuan yang tinggi tentunya.

Sebaliknya, juga bukan zamannya lagi ketika bos mengeksploitasi keringat para buruh untuk mendatangkan untung besar. Model begini tak akan bertahan di arena pasar bebas.

Logika-logika cacat di atas sudah saatnya dibuang. Buruh bukanlah komoditas atau barang dagang yang dapat dijual keringatnya dengan cara seenaknya. Pun, begitu sebaliknya, bos bukanlah sosok tiran yang monopoliter ataupun oligopoliter.

Logika cacat tentang upah murah atau tidak dibayarnya upah buruh sebagai salah satu cara para bos untuk meraup untung sebesar-besarnya juga usang dan sudah bukan zamannya lagi untuk muncul ke permukaan.

Seperti halnya dengan tensi pro dan kontra tentang kesetimbangan pada permasalahan omnibus law yang belakangan ini memanas, dua kepentingan setidaknya akan cenderung cakar-cakaran untuk menentukan tingkat setimbangnya jika kurang memahami permasalahan utamanya.

Negara sebagai malaikat pun akan kewalahan jika kurang sadar pada posisinya masing-masing. 

Untuk dua kepentingan yang sarat dengan semangat ekonomi liberal tersebut, baik kebebasan sang bos ataupun kebebasan buruh, maka lahirlah apa yang disebut dengan pasar bebas.

Dengan pasar bebas, dua kelompok yang sering bersinggungan ini akan mendapatkan arena yang bisa memuaskan kebebasan mereka untuk maju dan berkembang tanpa banyak halangan dan bayang-bayang tetek bengek perundangan dan macam-macam proteksi yang mengekang.

Baik buruh dan bos harus siap dengan fitur-fitur yang mendukung pasar bebas. Dan, omnibus law mendukung ke arah sana.

Fitur-fitur pasar bebas yang banyak didukung oleh ombnibus law, mulai dari usaha bertahap pasar dan perdagangan barang tanpa atau ringan pajak (termasuk tarif) atau hambatan perdagangan lainnya (misalnya kuota impor atau subsidi untuk produsen).

Omnibus law juga mendukung fitur pasar bebas lainnya, seperti akses ke pasar yang tidak dihalang-halangi, akses informasi pasar yang tidak diatur-atur  ataupun kemampuan mendistorsi pasar melawan monopoli atau kekuatan oligopoli merupakan semangat yang ada pada kluster-kluster omnibus law.

Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan banyak diskriminasi terhadap impor atau ekspor, termasuk juga menempatkan buruh pada platform profesional dalam sebuah persaingan yang logis berdasarkan besarnya kemampuan dan keahlian.

Dan, semua janin-janin kebebasan serta fitur-fitur pendukung pasar bebas ini tentunya ada di dalam kluster-kluster omnibus law yang berbasis kebebasan individual. Konsep ini perlu dipahami agar masyarakat dapat lebih memahami substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu sendiri.

Semuanya untuk mendidik kita agar tidak selalu bermental budak. Buruh harus mampu menunjukkan kredit poinnya. Berani memberi harga pada kemampuan diri dan tidak merengek dengan pukul rata upah kerja.

Pemerintah juga menegaskan bahwa upah minimum dipastikan tidak akan turun dan tidak dapat ditangguhkan, terlepas bagaimanapun kondisi pengusahanya. 

Semangat pembukaan dan perluasan lapangan kerja dalam omnibus law Cipta Lapangan Kerja terlihat dari kebebasan mekanismenya yang bukan lagi berbasis perizinan, tapi berbasis resiko bisnis. Artinya, ini bertensi pada tanggung jawab dan profesionalisme buruh dan bos.

Salah satu keunggulan metode omnibus law adalah kepraktisan untuk mengoreksi banyak regulasi yang bermasalah, dan ini sesuai dengan kecenderungan era disrupsi dan distraksi di segala bidang.

Meningkatkan kecepatan dalam penyusunan undang-undang dengan menyusun sebuah omnibus law sekaligus mengoreksi undang-undang bermasalah yang sedang berlaku adalah semangat disrupsi pasar bebas dan ciri kerja libertarian 

Omnibus law juga menekan ego sektoral, di mana sebelumnya orang yang ingin berinvestasi mengalami ketidakpastian, lama menunggu proses perizinan, sehingga menyulitkan bagi investor untuk berinvestasi tidak akan terjadi.

Omnibus law sebagai solusi jitu pembangunan menuju pasar bebas yang merdeka. Kehadiran omnibus law bisa meredam gejolak ekonomi global sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kalangan pengusaha optimis omnibus law Cipta Lapangan Kerja ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan sebagai lahan berdamai dengan buruh.

Industri padat karya tentunya lebih banyak menyerap tenaga kerja daripada padat modal. Dan ini sudah diperhitungkan dalam omnibus law.

Kluster-klusternya banyak diarahkan pada peningkatan kemudahan berusaha dan investasi demi perluasan lapangan pekerjaan dan menyasar banyak sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Konsep pengupahan dalam RUU Cipta Kerja juga didasarkan pada konsep dan proporsi pasar bebas yang sesuai dengan muatan keahlian dan kepadatan kerja.

Seorang libertarian, baik dia seorang buruh ataupun bos, tak perlu gentar dengan apa yang pernah dikatakan oleh Rudolf Rocker dalam bukunya Anarko Sindakalisme: Filsafat Radikal Kaum Pekerja yang berbunyi: sebagaimana agama sering bersembunyi di balik jargon "Kehendak Tuhan", demikian juga akan selalu ada kehendak minoritas dengan hak istimewa yang bersembunyi di balik slogan "kehendak bangsa dan negara" untuk menutupi kepentingan pribadi dan kelompoknya serta memaksakannya pada masyarakat. 

Ini pasar bebas, bung!