Lahirnya sebuah regulasi dalam negara yang menganut sistem demokrasi seharusnya dapat melibatkan publik pada setiap proses pembuatan sampai pengesahannya. Terlebih regulasi tersebut mengatur tentang urusan-urusan kepentingan hidup orang banyak. Semisal, ekonomi, pendidikan, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, dan lain sebagainya.

Mengapa keterlibatan publik menjadi penting? Karena agar penguasa dapat mengetahui dan mendengar apa yang dikehendaki oleh rakyatnya. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan dapat meminimalisir adanya dampak kerugian bagi masyarakat luas.

Dalam hal ini, ungkapan Prof. Satjipto Rahardjo dirasa perlu disampaikan. Ia mengatakan bahwa “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.”

Adagium itu dirasa sangat tepat ketika dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus mengisyaratkan bahwa dalam pembuatan hukum harus melibatkan manusia di dalamnya. Karena hukum itu akan lahir dan berlaku untuk manusia itu juga.

Hal ini seharusnya ditemukan dalam norma Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Norma dalam beberapa pasal dalam Undang-undang tersebut masih terdapat tembok yang memisahkan antara pengambil kebijakan dengan aspirasi rakyat. Seperti disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Perjanjian Internasional.

Norma Inkonstitusional

Sebagai contoh norma yang inkonstitusional dalam Pasal 2 Undang-undang Perjanjian Internasional, yang berbunyi:

“Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.”

Yang perlu digarisbawahi pada Pasal 2 Undang-undang Perjanjian Internasional di atas adalah dalam hal “pembuatan dan pengesahan Perjanjian Internasional” Menteri (Pemerintah) berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Bila demikian, maka Dewan Perwakilan Rakyat hanya dijadikan sebagai lembaga konsultasi, bukan lembaga pengawasan dan legislasi sebagaimana lebih rinci fungsinya secara tegas disebutkan dalam Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945.

Dalam konteks ini, Pasal 2 Undang-undang Perjanjian Internasional bukan saja melucuti fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (sebagai representasi rakyat), melainkan juga menghilangkan roh kedaulatan rakyat yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sehingga, partisipasi dan hak konstitusional rakyat dihalangi karena lahirnya Pasal 2 Undang-undang Perjanjian Internasional.

Tembok otoritarianisme telah dibangun oleh pemerintah melalui norma Perjanjian Internasional untuk membentengi aspirasi rakyat dalam proses pembuatan dan pengesahan Perjanjian Internasional. Karenanya, keputusan pemerintah dalam mengesahkan sebuah Perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak justru tidak melibatkan rakyat dalam setiap tahapan proses pembuatan dan pengesahan Perjanjian Internasional tersebut.

Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Konstitusi Indonesia telah memberikan rule yang seharusnya dilakukan dalam pembuatan dan pengesahan Perjanjian Internasional, yakni melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sehingga, bila Undang-undang Perjanjian Internasional menyebutkan dalam proses membuat dan mengesahkan Perjanjian Internasional Pemerintah menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat hanya sebagai rekan berkonsultasi. Maka, inkonstitusional itu lahir di dalam Undang-undang Perjanjian Internasional.

Tidak hanya itu, bahwa proses yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan masukan dari pelaku usaha nasional, kalangan NGO (Non-Goverment Organization) dan elemen-elemen rakyat dalam negeri lainnya. Berakibat setelah Perjanjian Internasional itu diberlakukan atau pasal-pasal dalam perjanjian masuk kedalam hukum nasional, banyak pihak yang merasa kaget dan dirugikan juga menolak adanya aturan-aturan tersebut.

Sebagai contoh, Indonesia ikut serta menandatangani Agreement Establishing The World Trade Organization beserta seluruh persetujuan yang dijadikan lampiran (annexes).

Dengan meratifikasi perjanjian tersebut, Indonesia secara resmi menjadi anggota WTO pada 1 Januari 1995 dimana dalam perjanjian itu disebutkan Indonesia berkomitmen untuk mengurangi tarif (boundtariffs). Kecuali produk yang tidak dimasukkan dalam ketentuan pengurangan tarif.

Indonesia tidak hanya diminta untuk tunduk pada isi perjanjian dalam WTO itu, melainkan juga harus bersedia menyesuaikan aturan-aturan hukum nasional kepada ketentuan yang digariskan oleh WTO. Bila melanggar ketentuan tersebut, maka akan digugat oleh negara-negara anggota WTO lainnya.

Dalam beberapa kasus, Indonesia sendiri telah beberapa kali terlibat dalam sengketa perdagangan dengan negara anggota WTO lainnya, baik sebagai pihak tergugat maupun pihak ketiga (Third Party). Misalnya, Indonesia menjadi pihak tergugat dalam kasus mobil nasional yang melibatkan negara Jepang, Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai pihak penggugat.

Inti gugatan negara-negara tersebut adalah Indonesia dianggap memberikan kemudahan bagi industri mobil nasional yang merupakan bentuk diskriminasi dan dengan demikian telah melanggar prinsip dasar dan ketentuan WTO serta melanggar Persetujuan Trade Related Investment Measures (TRIMs). Dan panel dalam Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) WTO memutuskan agar Indonesia menyesuaikan peraturannya agar selaras dengan peraturan WTO.

Kasus di atas merupakan salah satu kasus yang merugikan sumber daya manusia bagi rakyat Indonesia. Karena, Indonesia tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan produk dalam negeri.

Bahkan, bila produktivitas dalam negeri ditingkatkan, maka akan melanggar ketentuan dalam WTO. Hal ini harus segera disadari bahwa kerugian bangsa Indonesia bertubi-tubi dengan menandatangi perjanjian Internasional itu dan menjadi negara anggota WTO.

Jalan Keluar

Harus segera dilakukan perubahan dan atau diajukan Judicial Review terhadap Pasal-pasal dalam Undang-undang Perjanjian Internasional yang tidak mengadopsi aspirasi rakyat dan atau keterlibatan publik di dalam proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pemerintah Indonesia harus segera membatalkan segala bentuk perjanjian Internasional yang merugikan rakyat. Dan yang tidak kalah penting adalah tetap adanya daya nalar kritis dari semua elemen masyarakat sebagai fungsi kontrol terhadap setiap perjanjian internasional.

Referensi :

Ahmad Suryono, Dini Adiba Septanti, Salamuddin Daeng, Kolonialisasi Konstitusi Indonesia (Jakarta : Indonesia for Global Justice,  2011), Hal. 37.