Otonomi daerah dapat diartikan sebagai pemberian hak dan wewenang kepada daerah dalam rangka mengurusi rumah tangganya sendiri. Pengertian ini memberikan arti bahwa konsep otonomi daerah telah memberikan keleluasaan pemerintah daerah dalam mengatur masalah dan keuangannya secara mandiri tanpa harus di intervensi oleh negara.

Dalam undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah merupakan salah satu bentuk dan dasar yuridis dalam proses pengembangan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut telah menjelaskan bahwa di dalam menjalankan atau menyelenggarakan tugas sebagai daerah otonom maka pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai negara demokrasi. Dalam artian bahwa pemerintah harus menjunjung tinggi aspirasi masyarakat, melakukan pemerataan serta keadilan dan juga memperhatikan potensi yang ada di daerahnya.

Otonomi yang  telah diberikan kepada daerah dalam hal ini kabupaten/kota, dapat dilaksanakan dengan pemberian kewenangan yang luas terhadap pemerintah daerah. Artinya wewenang yang telah dilimpahkan dapat pula diikuti oleh pengaturan dalam pembagian pemanfaatan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai semenjak Januari 2001 Telah menimbulkan banyak kontroversi. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang kecil menganggap bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa jika otonomi daerah ini diterapkan, sementara daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, menyambut pemberian otonomi daerah dengan senyuman yang lebar.

Kekhawatiran beberapa daerah yang miskin akan sumber daya alam tentu menjadi salah satu problem yang harus dipahami oleh pemerintah pusat, mengingat karena pemberian otonomi ini telah memberi tuntutan kepada setiap pemerintah daerah agar mandiri dalam mengurus potensi dan keuangan daerahnya masing-masing, serta menentukan arah pembangunan yang menjadi prioritas demi kepentingan masyarakat di daerah tersebut.

Di samping itu tidak bisa dipungkiri bahwa di beberapa daerah masih mengalami berbagai masalah terutama di bidang infrastruktur sehingga dengan adanya otonomi daerah diharapkan bahwa setiap daerah yang lebih mengetahui tentang masalah-masalah pokok yang ada di daerahnya dapat diatasi melalui pelimpahan wewenang ke daerah salah satunya dalam bentuk kemandirian keuangan dan perimbangan keuangan dari pusat ke daerah.

Sementara di sisi lain dengan adanya otonomi daerah ini ketakutan dari berbagai pihak semakin tak terkendali, karena mereka menganggap bahwa dengan adanya otonomi daerah maka praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di daerah berpotensi akan semakin besar terjadi.

Oleh sebab itu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mencari dan mengalih sumber keuangannya sendiri, malah terkadang dinilai terlalu berlebihan. Daerah-daerah yang memiliki sumber pendapatan yang kecil akan menggunakan segala cara untuk memperoleh penghasilan guna meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui peraturan daerah (Perda) yang ditetapkan dan di sepakati bersama DPRD.

Seperti penerapan pajak baru dan retribusi yang dinilai terlalu berlebihan karena itu hanya akan memberi beban bagi masyarakat setempat. Ironisnya daerah-daerah yang melakukan ini adalah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi dan luas wilayah yang besar pula. Praktik ini dinilai cenderung menguntungkan pemerintah dan malah mengeksploitasi masyarakat.

Memang benar bahwa dalam setiap urusan daerah, pemerintah memiliki hak diantaranya adalah memungut pajak dan retribusi, memperoleh dana perimbangan, dan melakukan pinjaman. Akan tetapi pemberian wewenang sepenuhnya kepada pemerintah daerah, bukan berarti pemerintah dengan sesuka hati dan seenaknya menerapkan pajak baru dan retribusi. Kalau ini cenderung dibiarkan maka bukan lagi praktik otonomi daerah yang dijalankan akan tetapi sudah mengalami transformasi dari otonomi ke automoney, yang  sudah jelas orientasinya adalah sudah pasti uang.

Penerapan pajak parkir dan retribusi yang dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia, dengan dalil menangani kemacetan di beberapa daerah bukanlah solusi dalam menangani kemacetan yang ada. Malah itu hanya membebankan warga/masyarakat yang dikenakan pajak atas penggunaan jalan/parkir, dan hanya akan menguntungkan pemerintah daerah setempat. 

Dalam artian bahwa menyelamatkan yang satu bukan berarti harus mengorbankan yang lain, atau menyelamatkan kemacetan di beberapa wilayah, tetapi malah warganya yang dibebankan melalui pajak dan retribusi.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah di beberapa tempat juga telah membuat perbedaan antara pajak parkir dan retribusi parkir. Perbedaan dari keduanya adalah Pajak parkir adalah pajak yang diselenggarakan atas orang pribadi, sementara retribusi parkir dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Dari klasifikasi di atas-lah sehingga sebagian besar daerah telah menerapkan karcis atau sewa parkir dengan harga Rp 2000-5000 / jam. Hal ini dilakukan dengan harapan kemacetan dapat terkendalikan atau malah sebaliknya dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengecualikan kesejahteraan rakyat? Sehingga rakyat malah merasa terbebani dengan adanya penerapan pajak dan retribusi di atas.

Oleh karena itu, sudah seharusnya di dalam otonomi daerah yang harus dilakukan oleh pemerintah  daerah adalah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan sehingga hal ini tidak terindikasi dalam pengambilan keputusan yang sifatnya sepihak. Seperti contoh kasus di atas yang dinilai terlalu berlebihan dan proses pelaksanaan otonomi daerah telah berubah menjadi automoney.