Seiring dengan rencana pemerintah untuk merevisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Aceh yang telah berusia dua dekade, menyeruak pertanyaan, sejauh mana efektifitas penerapan Otsus Papua dan Aceh selama ini?

Tulisan ini merupakan catatan dari diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) berjudul “Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Efektifkah?” LP3ES menghadirkan Agus Sumule (Universitas Papua), Suraiya Kamaruzzaman (Universitas Syiah Kuala), Richard Chauvel (The University of Melbourne), dan Elvira Rumkabu (Universitas Cendrawasih) sebagai nara sumber.

Narasi yang mempertanyakan efektivitas pemberlakuan status Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua dan Aceh menemukan momentum, seiring dengan rencana pemerintah untuk merevisi undang-undang tentang Otsus Papua dan Aceh. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang Papua, maka pada prinsipnya meliputi dua provinsi yang ada di bumi Cendrawasih, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Revisi terhadap undang-undang Otsus Papua dan Aceh dianggap perlu mengingat kedua undang-undang tersebut sudah berusia dua dekade. Otsus Aceh berdasar pada Undang-undang No. 18 Tahun 2001, yang berikutnya diubah menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2016, pasca Perjanjian Damai yang tertuang dalam MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dilaksanakan di Helsinki, Finlandia, pada tanggal 15 Agustus 2005. Sementara, Otsus Papua berdasar pada Undang-undang No. 21 Tahun 2001.

Berangkat dari situasi yang hampir sama, setelah dua dekade berselang, sejauh mana efektifitas penerapan status Otsus Papua dan Aceh? Jika dibandingkan secara apple to apple, rakyat Aceh terlihat lebih beruntung karena implementasi Otsus Aceh dilaksanakan pada: pemberian dana Otsus; pembentukan badan khusus, seperti Mahkamah Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan Lembaga Wali Nangroe; pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR); serta pembentukan partai politik lokal. Sementara, penerapan Otsus Papua, baru sebatas pada pemberian dana Otsus dan pembentukan badan khusus, yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP).

Sejak tahun 2002-2018, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana Otsus sebesar 142,5 trilyun rupiah bagi Papua dan Aceh. Namun besarnya dana yang telah diberikan, ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat Papua dan Aceh. Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masih menduduki peringkat pertama dan kedua, sementara Provinsi Aceh menduduki peringkat ketujuh pada urutan provinsi dengan jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia. Dalam hal peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Provinsi Aceh menduduki urutan kesebelas, sementara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menduduki urutan ke-33 dan ke-34.

Lebih jauh, IPM dan kemiskinan semakin memburuk di wilayah-wilayah dengan porsi populasi Orang Asli Papua (OAP) yang semakin besar. Berdasarkan riset yang dilakukan The Asia Foundation (TAF) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2018, ketika populasi OAP melebihi ambang batas (threshold) 60%, maka IPM akan menyusut secara cepat dan kemiskinan akan meningkat secara pesat. OAP adalah komunitas yang tertinggal secara sosial dan ekonomi dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Sebagai praktisi pendidikan, Agus Sumule, mencermati pelaksanaan Otsus Papua dari perspektif peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sektor pendidikan. Saat ini, Papua masih mengalami kekurangan 20.000 tenaga guru dan mencatat 250 ribu anak putus sekolah. Terhadap kondisi ini, Agus Sumule berharap pemerintah, baik pusat dan daerah, dapat segera mencukupi jumlah dan mutu guru, menyelenggarakan Sekolah Sepanjang Hari (SSH), menyediakan fasilitas pendukung SSH, antara lain: fasilitas sanitasi seperti Mandi, Cuci, Kakus (MCK), dapur, perpustakaan, air bersih, dan internet. Selanjutnya, adalah melaksanakan pendidikan remedial untuk mengejar ketertinggalan yang terjadi selama ini.

Suraiya Kamaruzzaman menyoroti kondisi yang terjadi selama pemberlakuan Otsus di Aceh. Terlepas dari dana Otsus yang berjumlah besar, perempuan Aceh harus menghadapi kenyataan yang menyedihkan, seperti: tingginya angka kemiskinan, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, tingginya angka kematian bayi, dan tingginya angka stunting. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Tidak ada peta jalan (road map) yang dapat membuat masyarakat mandiri secara ekonomi. Dana Otsus yang jumlahnya besar hanya dinikmati oleh segelintir elit daerah, sehingga tidak signifikan dampaknya bagi pembangunan Aceh.

Richard Chouvel melihat pemekaran wilayah dan pembentukan partai politik lokal, bisa menjadi solusi bagi kondisi di Papua. Partai politik lokal bisa menjadi sarana bagi tercapainya representasi atau keterwakilan OAP di lembaga legislatif. Keterwakilan OAP juga dirasa perlu untuk diterapkan pada jabatan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.  

Elvira Rumkabu mempertanyakan mengapa kondisi di Aceh lebih baik dari pada di Papua? Salah satu penyebabnya adalah: pada Perjanjian Damai Helsinki, terdapat kesetaraan antara kedua belah pihak yang berkonflik, yaitu perwakilan GAM dan perwakilan pemerintah pusat. Hal tersebut tidak didapati di Papua. Ketidaksetaraan tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan Otsus di Papua.  Tidak ada klausul yang binding atau mengikat bagi pemerintah pusat untuk memenuhi kewajibannya, seperti membuat Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), dan membentuk partai politik lokal di Papua.

Di tengah pembangunan infrasturktur yang sangat marak, rakyat Papua malah merasa semakin termarjinalisasi karena tidak memiliki akses untuk menikmati pendidikan dan mendapatkan pekerjaan. Secara marak, terjadi praktek land grabbing (alih fungsi tanah adat) di Papua. Kondisi ini semakin diperburuk dengan minimnya OAP yang dapat berperan sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif dan eksekutif. Jika dilakukan pembiaran, kegelisahan OAP dapat berujung pada pecahnya kerusuhan dan pembakaran aset yang dimiliki oleh orang non Papua.

Di akhir diskusi, seluruh nara sumber sepakat, bahwa diskusi serupa perlu dilakukan secara terus menerus. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh seluruh pemangku kepentingan. Rakyat Papua dan rakyat Aceh, ditambah dengan pihak-pihak yang peduli dengan kondisi Papua dan Aceh, harus lebih sering duduk bersama untuk menghentikan eskalasi kekerasan dan menyusun strategi untuk membangun dan memakmurkan wilayah paling ujung barat dan paling ujung timur Indonesia.

*Penulis adalah Alumni Sekolah Demokrasi LP3ES Angkatan ke-1.