Sejak bergulirnya otonomi daerah secara de jure pada tahun 1999, sistem politik Indonesia berubah drastis. Pemerintahan yang tadinya tersentral, menjadi menyebar dan memberi kekuatan penuh kepada pemerintahan daerah untuk mengendalikan nakhoda pemerintahan. Sifat hubungan antara pemerintah daerah dan pusat tidak lagi top-down, melainkan bottom-up, serta konsultatif.

Pemberian kewenangan ini merupakan langkah konstitusional pasca runtuhnya pemerintahan Soeharto. Tangan besi selama 32 tahun mencengkram dan membelenggu kebebasan masyarakat. Aspirasi yang ingin disampaikan selalu mentah dan hanya dipendam dalam sanubari. Riak-riak perlawanan sebelum peristiwa 1998 selalu bisa dipadamkan oleh kekuatan politik yang dinamakan ABRI ketika itu.

Walhasil, terjadi kekecewaan dibenak masyarakat. Tuntutan-tuntutan yang tidak digubris, penghilangan nyawa tanpa proses pengadilan, sampai ke pembunuhan misterius yang sering disebut peristiwa Penembak Misterius telah membuat masyarakat kita semakin sadar akan sistem yang sudah mencekik hak politis masyarakat kita. Maka pecahlah peristiwa 1998.

Pecahnya peristiwa 1998 menjadi bukti, bahwa people power atau kekuatan civil society menjadi kekuatan politik yang bisa mengguncangkan situasi politik dimanapun itu, kalau mereka sudah bergerak.

Barangkali kita ingat revolusi yang dilakukan oleh masyarakat Filipina dalam menggulingkan pemerintahan Benigno Aquino yang dituding telah banyak merugikan keuangan negara, akhirnya kandas di tangan rakyatnya sendiri.

Atau, turunnya pemerintahan Deng Xiaoping tahun 1988 dengan peristiwa berdarah Tiananmen merupakan bukti bagaimana dahsyatnya kekuatan rakyat apabila sudah bergerak secara solid, terkonsolidasi dan masif.

Adanya keinginan untuk menata pemerintahan baru yang bebas dari praktek kotor yang membelenggu pemerintahan Soeharto menjadi agenda besar reformasi. Mereformasi struktur pemerintahan yang kotor, menghapus serta memitigiasi KKN, pemisahan kekuasaan ABRI, sampai ke desentralisasi sebagai proses demokratitasi dipandang perlu dan harus dilakukan guna menyelamatkan negara dari ambang kehancuran.

Agenda para reformis ini mula-mula sangat mulia. Namun, seiring berjalan waktu, cita-cita yang sudah dirintis para reformis mengalami kemunduran capaian.

Bahkan Frans Magnis Suseno dengan tegas mengatakan bahwa saat ini, kita sudah gagal total dalam melakukan reformasi (Frans Magnis Suseno, 2014:137). Hal ini ditandai dengan salah satu tolok ukur yakni pemberantasan korupsi dan politik dinasti (raja-raja kecil) yang semakin merajalela.

Korupsi di Indonesia bukan malah membaik. Dengan lahirnya otonomi daerah, peluang korupsi di daerah semakin meningkat. Dari laporan KPK, Kamis (6/8/2015), hingga saat ini, setidaknya sudah ada 56 kepala daerah yang terjerat kasus hukum di KPK.

Terhitung sejak berdirinya (tahun 2003), kepala daerah merupakan salah satu objek penindakan KPK. 56 kepala daerah yang telah terjerat KPK terdiri dari gubernur, wakil gubernur, walikota, bupati dan wakil bupati. Rata-rata dari kepala daerah itu terjerat kasus penyalahgunaan wewenang, baik dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah ataupun penyalahgunaan terkait perizinan.

Lembaga Transparency International (TI) juga merilis data indeks persepsi korupsi (corruption perception index) untuk tahun 2015. Dalam laporan tersebut, ada 168 negara yang diamati lembaga tersebut dengan ketentuan semakin besar skor yang didapat, maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi.

Skor maksimal adalah 100. “Negara peringkat teratas adalah Denmark, Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Belanda, dan Norwegia. Sedangkan negara dengan peringkat terbawah adalah Sudan Selatan, Sudan, Afganistan, Korea Utara, dan Somalia,” ujar Direktur Program Transparency International Indonesia, Ilham Saenong, saat mengumumkan hasil riset mereka di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016.

Adapun peringkat Indonesia menempati peringkat ke-88 dengan skor CPI 36. Skor yang cukup rendah dikalangan Asia. Untuk tahun 2016 sendiri, skor rata-rata Indonesia sebesar 43.

Artinya, skor Indonesia masih di bawah rata-rata persepsi dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand (Tempo, 27 Januari 2016), dan lagi-lagi penyumbang terbesar praktek korupsi itu terjadi di daerah.

Peluang meningkatnya praktek korupsi di daerah juga diimbangi dengan geliat politik dinasti yang semakin membunuh nalar berdemokrasi. Sekitar 58 dinasti politik terbentuk sejak Indonesia melaksankan sistem otonomi daerah (Kompas, 8/01/2017).

Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng menuturkan, sedikitnya ada tiga model dinasti di Indonesia.

Pertama, model dinasti politik regenerasi yang modelnya seperti “arisan keluarga”. Yakni, satu keluarga memimpin satu daerah tanpa jeda. Ia mencontohkan Kediri, sebagai daerah dinasti politik Indonesia pertama di Indonesia.

Lebih lama dari dinasti politik Ratu Atut Chosiyah. “Dari 1999 sampai sekarang dipimpin oleh satu keluarga. 1999-2009 Sutrinso dua periode. Kebetulan punya dua istri. Pada 2009, dua istri ini berkonstestasi. Yang menang istri pertama dan sekarang masuk periode kedua,” kata Robert dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/01/2017).

Kedua, adalah dinasti politik lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Misal, sang kakak menjadi bupati daerah tertentu, sang adik Ketua DPRD, dan anggota keluarganya yang lain memegang posisi kepala dinas yang strategis. Contohnya di Aceh. Tidak ada check and balances.

Ketiga, model lintas daerah dimana satu keluarga memegang jabatan penting di berbagai daerah yang berbeda. “Ini yang saya rasa paling kuat karena dia sudah bisa kuat dengan keluarganya sendiri. Bapaknya gubernur di mana, anaknya gubernur di mana. Sulawesi Utara contoh yang cukup kuat dan juga Sulawesi Selatan,” ucap Robert.

Otonomi daerah kian kemari tak menghadirkan kesejahteraan masyarakat, malah semakin mengeksistensikan masifnya korupsi yang dilakukan oleh raja-raja kecil yang ada didaerah. Politik dinasti sebagai aktualisasi dari nepotisme tetap dan akan membuat Indonesia berada dalam kubangan KKN sampai kapanpun jika tidak segera ditebas sampai ke akar-akarnya.

Saatnya, para pemimpin rakyat, politisi, sertai pejabat elitis yang bermain di lingkaran pemerintahan harus mengaminkan beberapa poin ini untuk mencegah maraknya korupsi dan politik dinasti. Pertama, reaktualisasi negara-kesejahteraan.

Demokratisasi di daerah merupakan bentuk usaha untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, para pemimpin yang telah diikat dengan kontrak sosial dan konstitusi harus menjalankan peran sebagaimana mestinya. Pemimpin harus bisa menciptakan ruang-ruang integritas guna memproteksi nepotisme berlanjut dan memamah biak.

Kedua, revitalisasi republikanisme. Penting sekali untuk kembali menegakkkan nilai-nilai republikanisme yang didasarkan pada tegaknya rule of law.

Politik dinasti adalah persekongkolan dan praktek korupsi (dalam bentuk penyalahgunaan wewenang) untuk kemaslahatan kelompok (bukan rakyat). Jelas ini adalah penodaan akan agenda reformasi yang menghendaki pemerintahan yang bersih.

Ketiga, rekontestasi demokrasi sebagai daulat rakyat. Sejak awal kehidupan politik di Indonesia, Hatta menyadari bahwa dalam “daulat ra’jat” yang dibayangkannya mungkin tidak akan pernah mencapai titik akhir pemenuhannya dalam demokrasi yang terbatas.

Itulah mengapa kita selalu diingatkan bahwa konsep demokrasi dan otonomi daerah sebagai anaknya itu secara esensial bisa dikontestasikan secara baik (Gallie, 1956). Bahkan lebih jauh lagi, kita harus sadar bahwa-meminjam ungkapan Tan Malaka-“yang utama bukanlah bentuk (reformasi), melainkan isi (kesejahteraan rakyat)”.

Mari para pemimpin, sudah saatnya bersih-bersih diri dari kenajisan korupsi dan politik dinasti, untuk Indonesia lebih baik.