Apa yang ditakutkan dari sebuah buku? Pertanyaan ini mungkin menggelikan bagi sebagian orang. Tapi faktanya masih saja ada orang atau elemen masyarakat kita yang ketakutan akan hadirnya sebuah buku.

Negeri ini tidak asing lagi dengan peristiwa pelarangan buku. Orde Lama memberi kewenangan kepada militer untuk melarang buku-buku yang dianggap berbahaya. Pemerintah Orde Baru melarang buku-buku tentang komunisme dan marxisme.

Meski Orde Baru runtuh dan berganti Orde Reformasi, pelarangan buku masih saja ada. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung sempat mengeluarkan larangan beredarnya beberapa buku. Untungnya, pada 2013, Mahkamah Konstitusi mencabut wewenang Kejaksaan Agung.

Namun saat ini pemberangusan buku justru datang dari elemen masyarakat. Mereka menggunakan jalur hukum dengan melaporkan buku-buku yang dianggap menghina agama dan kepercayaannya. Juga buku-buku yang dianggap menodai moralitas yang diajarkan agama.

Buku Why Puberty terbitan Elex Media ditarik dari peredaran karena diprotes masyarakat yang menganggap buku itu mengajarkan cinta sesama jenis.

Yang terakhir, penulis buku Ahmad Fauzi dilaporkan ormas-ormas Islam yang menganggap dua buku yang ditulisnya menghina agama Islam. Buku berjudul Agama Skizofrenia: Kegilaan, Wahyu, dan Kenabian dan Tragedi Incest Adam dan Hawa dan Nabi Kriminal dilaporkan ke polisi karena dianggap bertentangan dengan UU ITE No. 11 tahun 2008 pasal 28 dan 45 tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan menyangkut suku, agama, ras, dan antar-golongan.

Meski pelaporan itu sah secara hukum, tindakan ormas-ormas itu patut disayangkan. Mengapa mereka begitu ketakutan dengan terbitnya sebuah buku? Jika alasannya buku tersebut menghina, tentu definisi penghinaan sangat subyektif.

Celakanya, pasal-pasal dalam UU ITE seperti mengakomodir sikap orang-orang yang mudah merasa terhina. UU ITE memang berisi pasal karet yang bisa ditafsirkan sesuai kemauan sehingga bisa digunakan sebagai senjata untuk membungkam kebebasan berpendapat.

Tak seharusnya terbitnya sebuah buku dibalas dengan pelaporan kepada pihak kepolisian. Pelaporan itu malah semakin menampilkan wajah garang ormas-ormas yang seharusnya membawa kedamaian.

Saya masih ingat buku berjudul Borobudur & Peninggalan Nabi Sulaiman karya KH Fahmi Basya. Buku ini masih bebas beredar karena tak ada satu pun umat Buddha yang melaporkan buku tersebut kepada polisi. Padahal, umat Buddha menggunakan candi Borobudur sebagai tempat peribadatan.

Umat Buddha rupanya tak menganggap buku itu menghina agama mereka. Saya malah mendengar rencana rekan forum saya yang beragama Buddha yang akan membuat buku tentang Borobudur versi Buddha Mahayana. Buku ini rencananya terbit pada 2017. Buddha Mahayana memang memiliki literatur-literatur kitab suci otentik dari kisah-kisah yang ada di tiap lorong Borobudur. Buku tersebut dibuat untuk membantah pendapat KH Fahmi Basya.

Jika umat Buddha mampu mengambil langkah-langkah bijak menanggapi terbitnya sebuah buku, mengapa ormas Islam tidak melakukan hal yang sama? Buku seharusnya dilawan dengan buku. Biarkan masyarakat yang memilih versi mana yang paling benar.

Saat kita menganggap sesuatu itu benar, apapun penghinaan yang diterima tak akan bisa membuatnya terhina. Ibarat uang, meski dilipat dan diremas sampai lusuh, nilai uang itu tak akan pernah turun. Mengapa harus begitu reaktif menanggapi terbitnya sebuah buku?

Saya melihat ada kesamaan di antara pihak-pihak yang melarang adanya buku, mulai Orde Lama, Orde Baru, hingga ormas-ormas keagamaan. Kesamaannya adalah ada kekhawatiran mereka akan efek yang ditimbulkan dari terbitnya sebuah buku.

Selain itu, ada sesuatu yang ditutup-tutupi di mana orang dicegah untuk mengetahui dan mempelajarinya. Mereka takut jika masyarakat terpengaruh dan akhirnya sadar sehingga berbalik menyerang eksistensi mereka-mereka yang saat itu berkuasa.

Ormas-ormas yang sibuk memberangus buku bolehlah dikatakan sebagai ormas pengecut karena menggunakan pasal-pasal karet untuk membungkam kebebasan berpendapat. Mereka juga tak mampu membuat buku bantahan. Bukan dialog melainkan pendekatan kekuasaan.

UU ITE yang memuat pasal penghinaan seharusnya segera dicabut karena berulangkali digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat. Padahal kebebasan berpendapat dijamin UUD.

Di era keterbukaan di mana pengetahuan bisa didapat dari manapun, pemberangusan buku tak akan bisa mencegah orang mencari asupan pengetahuan. Internet membuat segalanya menjadi mudah. Google menyediakan banyak literatur yang bisa kita pelajari secara gratis. Tinggal ketik kata kunci, misal komunisme, liberalisme, ateisme, dll, apa yang kita inginkan akan muncul. Semoga saja Google tidak dilaporkan ormas-ormas garang itu ke polisi. (*)